Inisiatifnews.com – Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni memberikan responnya terhadap ucapan Rocky Gerung. Di mana Staf pengajar di Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB-UI) itu menyebut, bahwa bukan UU ITE yang perlu direvisi, melainkan isi kepala Presiden Jokowi.

Menurut Raja, statemen semacam itu kurang etis didengungkan oleh seorang praktisi pendidikan kepada Kepala Negara. Namun beruntungnya, di era demokrasi seperti saat ini, ulah seperti Rocky Gerung tersebut masih banyak dilancarkan tanpa adanya penegakan hukum.

“Bagaimana presiden Jokowi yang paling sering kalian hina dungu, bodoh, otak direvisi, pembohong, bermuka jelek, dll kalian sebut presiden anti-kritik?. Sementara dengan bebas tiap hari jempol kalian terus produksi hinaan dan cacian baru. Dan kalian hidup tenang-tenang saja kan?,” tulis @AntoniRaja, Jumat (19/2/2021).

Menurutnya, Presiden Jokowi sudah sangat sering kali mendapatkan fitnah bahkan hate speech dari kelompok orang yang tidak suka dengannya. Bahkan tak jarang, orang nomor satu di Republik Indonesia itu dianggap sebagap sebagai anak PKI dan keturunan China.

“Lalu bagaimana Presiden yang kerap kalian fitnah sebagai anak PKI, anti-Islam, anak haram, turunan China dll kalian sebut anti-kritik?. Sementara kalian bebas saban hari produksi fitnah-fitnah dan kebohongan-kebohongan baru. Sementara itu kalian hidup sehat dan tambah sejahtera dari fitnah-fitnah itu,” tandasnya.

Bagi Raja, selama ini Presiden Joko Widodo sering kali mendengar dan menerima saja ocehan-ocehan masyarakat yang tidak suka dengannya dengan berbagai fitnah, ujaran kebencian dan konten negatif lainnya.

Sementara itu, banyak dari mereka yang melakukan serangan verbal dan cenderung fundamental masih bisa menghirup udara bebas.

“Jokowi pasca-reformasi adalah presiden yang tidak hanya mudah dikritik. Dia telan segala cacian, hinaan, dan fitnah yang kalian produksi berhari-hari. Berbulan-bulan. Bertahun-tahun,” tandasnya.


Terakhir, Raja Juli Antoni berharap masyarakat luas bisa melihat ini dengan sikap yang bijak dan dewasa, sehingga ujaran-ujaran kebencian, fitnah dan konten negatif lainnya bisa diminimalisir.

“Mungkin kalau tidak ada UU ITE rakyat di negara ini sudah terbelah karena kebencian SARA seperti keinginan kaum radikal atau penguasa hitam yang nonstop produksi hoaks dan ujaran kebencian untuk memaksa pemerintah. Sampai sini mudah-mudahan publik paham. Sekian!,” pungkasnya.

Perlu diketahui, bahwa melalui tayangan video di channel youtube Rocky Gerung Official, ia menyebut bahwa Presiden harus memperbaiki cara dia melangkah dalam track demokrasi. Rocky bilang, Presiden Jokowi, harus menghormati dan mengakui adanya oposisi dalam negara demokrasi.

“Jadi Presiden harus datang dengan pidato baru, bahwa: saya bersalah selama ini bahwa saya menganggap oposis itu buruk. Oleh karena itu saya revisi cara saya berfikir. Bukan UU yang direvisi, tapi cara beliau berfikir tentang demokrasi,” ungkap Rocky saat berbincang dengan Hersubeno Arief.


Rocky menilai, Presiden selama ini salah mengartikan demokrasi. Kebijakan Jokowi yang memasukan pihak oposisi di dalam pemerintahannya harus dirubah.

“Jadi sekali lagi, yang musti direvisi adalah isi kepala Presiden sebagai kepala negara. Karena beliau salah mengartikan demokrasi. Kan selalu mau masukan orang kritis ke dalam kekuasaan, itu yang mestinya direvisi. UU ITE itu sebenarnya bungkus saja dari isi politik yang anti oposisi,” pungkas Rocky Gerung.