PDIP Tolak Hukuman Mati Bagi Koruptor, Politikus Demorkat: Sebagai ‘Juara’, Wajar Mereka Menolak

JAKARTA-- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan sikap mereka yang menolak hukuman mati bagi koruptor seperti yang diwacanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sikap PDIP itu, kemudian di sindir oleh Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Yan Amarullah Harahap.

"Sebagai ‘juara’, wajar mereka menolak," kata Yan Harahap dikutip fajar.co.id di akun Twitternya, Sabtu (13/2/2021).

Tak disebutkan 'juara' yang dimaksud Yan Harahap. Apakah juara soal perolehan suara di Pemilu atau dalam hal tindakan korupsi.


Seperti diketahui, kasus korupsi terbaru yang mendera kader partai besutan Megawati Soekarnoputri itu adalah kasus bantuan sosial (Bansos) Covid-19.

KPK menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara. Baru-baru ini beredar kabar yang menyebutkan bahwa dua politikus PDIP, Herman Hery dan Ihsan Yunus, diduga memperoleh kuota terbesar proyek bantuan sosial hingga mencapai Rp3,4 triliun.

KPK juga telah menetapkan tersangka Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo dalam operasi tangkap tangan (OTT), Kamis siang (3/12/2020). Wenny yang juga DPC PDIP Kabupaten Banggai Laut.

Kader PDIP lainnya yang juga dicokol KPK adalah Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna. Ajay juga merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi ditangkap KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pembangunan Rumah Sakit di Cimahi, Jumat (27/11/2020).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan semua pihak tidak boleh menjadi penentu kehidupan seseorang. Meski begitu, pihaknya sepakat esensi dari korupsi adalah membunuh kemanusiaan.

"Untuk hal yang menyangkut dengan kehidupan seorang manusia tersebut, kita harus hati-hati karena kita bukan pemegang kehidupan atas orang per orang. Kita harus merawat kehidupan itu," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (11/12/2020).

Namun, dia mengatakan hukuman terberat bagi koruptor bukan dengan cara membunuhnya.

Dia menganggap koruptor tetap harus dihukum berdasarkan tingkat korupsinya. Terlebih, semangat pendirian Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk melindungi kehidupan warganya.

"Jadi PDIP merasa bahwa dengan jalan koruptor dimiskinkan, bahkan ada koruptor yang kemudian menerima hukuman karena dia adalah pejabat negara melakukan kerusakan sistemik ada yang dilakukan hukuman seumur hidup itu jauh lebih relevan," ujarnya.

https://fajar.co.id/2021/02/13/pdip-...ereka-menolak/

Yg korupsi bansos harap2 cemas