Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Luhut Pandjaitan menegaskan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbeda. Perbedaan itu terletak pada poin siapa yang mengusulkan dan memberi instruksi. 

"PSBB itu lahir berdasarkan permintaan dari bawah (pemerintah daerah), jadi gak seragam (pemberlakuannya). Tapi, kalau PPKM, itu perintah dari atas (pemerintah pusat). Jadi, kami bisa memberitahukan (saat) PPKM seluruhnya untuk melakukan ini," ujar Luhut ketika menggelar dialog perdana virtual dengan para dokter-epidemiolog terkait penanganan wabah pada Kamis (4/2/2021).

Namun, pria yang juga menjabat Menko Kemaritiman dan Investasi itu mengatakan, pemerintah tak lagi ingin menerapkan konsep yang sama selama PPKM. Pemerintah berencana PPKM diberlakukan di tingkat lingkungan terkecil, hingga ke RT dan RW. 

"Kami fokus ke micro target, supaya orang tetap bisa jalan. Jadi, misalnya satu kampung dianggap menjadi sumber (penularan), ya kita lockdown saja," tutur Luhut kepada para ahli. 

Usulan untuk membatasi pergerakan manusia hingga ke tingkat RT/RW merupakan salah satu tindak lanjut ketika PPKM akan berakhir pada 8 Februari 2021. Sementara, pergerakan manusia diperkirakan kembali tinggi ketika libur Imlek pada 12 Februari 2021. 

"Jadi, kami sudah hampir sepakat libur pekan depan tidak akan kami lakukan (beri libur tambahan). Sebab, setiap habis libur panjang selalu menimbulkan masalah (kasus harian naik)," katanya. 

Apa tanggapan para epidemiolog terkait usulan pemerintah yang ingin membatasi pergerakan masyarakat hingga ke lingkungan RT/RW?

dalam diskusi, Luhut juga menegaskan COVID-19 bukan aib. Sehingga, ia meminta publik memiliki empati lebih dalam terhadap individu yang terpapar. 

"Siapa saja kan bisa terkena COVID-19," kata dia. 

Hal tersebut bertentangan dengan sikap tertutup yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, ketika terinfeksi COVID-19 pada akhir 2020. Ia seolah baru memberikan pengakuan pernah terpapar ketika melakukan donor plasma konvalesen. 

Di sisi lain, Luhut mengatakan tingkat kedisiplinan warga terhadap protokol kesehatan masih rendah. Warga yang mematuhi aturan untuk mencegah penyebaran virus corona itu diperkirakan baru sekitar 40 persen.

Oleh karena itu, salah satu yang fokus pemerintah saat ini yakni memperbaiki program agar warga mengenakan masker dengan benar. 

"Mungkin maskernya (yang dipakai) gak harus N95, tapi harus buatan dalam negeri (masker yang dijual ke warga), sehingga industri dalam negeri jalan," ujar Luhut. 

Kementerian Kesehatan membenarkan pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyebut sering terjadi perbedaan data pandemi Covid-19 antara pemerintah daerah dengan yang diumumkan pemerintah pusat.

Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 dari Kemenkes dr Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, bahwa saat ini Indonesia belum bisa melaporkan data secara real time karena keterbatasan alat dan sumber daya manusia.

"Untuk mengentri data ini membutuhkan waktu, kita lebih mengejar bagaimana spesimen itu cepat diproses dan memberikan hasil agar bisa memberikan penanganan lebih dini, sehingga pada waktu entri itu sedikit bermasalah tertunda karena membutuhkan waktu dan orang untuk pelaksanaannya," kata Nadia dalam webinar Transparency International Indonesia, Rabu (2/3/2021).

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit itu menyebut hingga saat ini pihaknya terus memaksimalkan sistem pelaporan data agar bisa menjadi acuan pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah.

Baca Juga:Ridwan Kamil Bongkar Banyak Industri Karawang Curang Tak Laporkan COVID-19

Meski begitu, dia menyebut jika pemerintah daerah memiliki data yang lebih real time, kepala daerah memiliki wewenang besar untuk mengambil kebijakan sesuai data yang dimiliki.


https://www.idntimes.com/news/indone...mpression=true