VIVA – Majelis Ulama Indonesia meminta Presiden Joko Widodo lebih arif dan bijaksana dalam memilih calon kepala Kepolisian Republik Indonesia (kapolri) yang baru menggantikan Jenderal Idham Azis.

Menurut Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas, penunjukan orang nomor satu di Korps Bhayangkara tidak baik hanya karena berdasarkan kedekatan seorang Kepala Negara.

"Akan mencalonkan dan menunjuk seseorang menjadi kapolri, pertimbangannya tentu tidak cukup hanya didasarkan kepada kedekatan, loyalitas dan profesionalitas saja, tapi harus lebih luas dari itu, yaitu mana yang lebih besar maslahat dan manfaatnya bagi bangsa dan negara," kata Anwar dalam keterangannya, Selasa 12 Januari 2021.

Anwar bilang, yang perlu diketahui oleh Presiden Jokowi adalah akhir-akhir ini muncul anggapan bahwa hubungan antara pemerintah dan umat Islam agak terganggu. Sebab, ada sebagian umat Islam yang melihat bahwa telah terjadi kriminalisasi terhadap ulama.

"Meskipun pemerintah katanya tidak melakukan itu, tapi sikap dan pandangan ini tentu tidak boleh dianggap enteng oleh pemerintah karena dia bisa menjadi seperti api di dalam sekam," kata dia.

"Apalagi kalau seandainya sebagian besar umat Islam merasa terus-menerus disakiti dan dikecewakan, ditambah lagi dengan persoalan krisis kesehatan karena COVID-19 yang tidak jelas kapan berakhirnya dan juga krisis ekonomi yang cukup berat," sambungnya.

Meski demikian, Anwar mengatakan, dirinya menghormati hak prerogatif Presiden. Dia hanya meminta kearifan seorang Presiden Jokowi memilih pejabat yang tentunya dapat diterima oleh masyarakat luas.

"Untuk itu saya berharap dalam penunjukan dan penetapan seorang kapolri di tengah-tengah situasi seperti ini tentu saja Presiden sangat diharapkan dan dituntut kearifannya untuk bisa memilih sosok seorang kapolri yang bisa diterima oleh masyarakat secara luas," ujarnya.


Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid, menyatakan jika Presiden Joko Widodo telah memilih satu dari lima nama yang direkomendasikan Kompolnas terkait calon kapolri pengganti Jenderal Idham Azis. Idham akan pensiun pada akhir Januari 2021.

Menurut dia, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menjadi calon tunggal yang diajukan Presiden Jokowi ke DPR.

Soal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, membantah soal nama Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal kapolri yang ajukan Presiden Jokowi ke DPR.

Dalam cuitannya yang dikutip VIVA, Mahfud mengatakan jika sampai saat ini Jokowi belum memutuskan siapa calon kapolri pengganti Jenderal Idham Azis.

https://www.viva.co.id/amp/berita/na...=selanjutnya-3

Intinya anda rasis pak...

Anda tidak ingin seseorang yg non muslim menjabat jadi kapolri...

Kagak usah di perhalus bahasanya pak,dengan kata2 bisa diterima masyarakat luas.
Bilang aja bisa di terima mayoritas.

Sejak kapan masyarakat umum ribut soal pemilihan kapolri...
Siapapun kapolrinya masyarakat umum biasa2 saja.
Cuman dua tahun ini ribut dgn pemilihan kapolda dan kapolri non muslim dan itu datang dari sekelompok kecil masyarakat yg kebiasaan suka membeda2kan sesama anak bangsa sendiri.

Oya kapan umat muslim tersakiti pak...

Sepanjang ane dengar...

Aceh saja di beri kesempatan menerapkan hukum syariah disana.
Anda ini paham agama kagak.
Taukan selama ini hingga detik ini atau nantinya umat muslim selalu di perhatikan oleh negara.
Dari ibadah sholat,kala berpuasa ramadhan dan beridul fitri pemerintah mengaturnya bahkan urusan naik haji pun pemerintah yang ngatur agar semua terlaksana dengan baik.
Hentikan kata2 anda yg bilang umat muslim tersakiti.
Malu pak...ibadah yg di rajin kan bukan ghibah yg di persering.