Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Menpan-RB Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah ingin menekan jumlah pengadaan ASN/PNS. Menurutnya, penerimaan ASN tidak lagi harus berjumlah banyak dan penggunaan teknologi dalam pemerintahan harus dioptimalkan.

Dia mencontohkan di beberapa negara pun jumlah pegawai negerinya sangat sedikit. Tjahjo mencontohkan di Singapura saja pegawai negeri hanya berjumlah ratusan orang. Begitu juga di Korea Selatan, dia mengatakan jaringan teknologi dalam pemerintahan digunakan secara maksimal.

"Kita ambil contoh di Singapura paling kecil, itu hanya dikelola sekian ratusan orang ASN saja. Kemudian yang menengah Korea Selatan, dia jaringan IT-nya bagus," ungkap Tjahjo dalam rapat kerja dengan Komisi II, Kamis (19/11/2020).

Bahkan, di parlemen Malaysia saja, Tjahjo mengatakan teknologi sangat dimaksimalkan. Dalam rapat paripurna saja hanya ada 3-4 orang anggota dewan saja yang hadir, sisanya cukup melakukan voting dari jauh.

"Kemudian di parlemen, kalau di Malaysia sidang paripurna pengambil keputusan yang hadir cuma 3-4 orang tapi seluruh anggota bisa tekan tombol handphone untuk setuju atau tidak setuju dalam pengambilan keputusan politik," kata Tjahjo.

Di Indonesia, Tjahjo ingin kebutuhan pengadaan formasi baru di kementerian dan lembaga bisa ditekankan. Dia mencontohkan, bila ada 10 pegawai pensiun tak perlu mengadakan 10 pegawai baru.

"Kami mau mencoba kebutuhan di kementerian dan lembaga kami tekankan sesuai kebutuhan. Misalkan pensiun 10 nggak perlu lah terima ASN-nya juga 10, minimal 2 atau 1 nggak masalah. Karena sistem e-government bisa memperkuat tata kelola pemerintahan," jelas Tjahjo.

"Jadi optimalisasi teknologi dan informasi dalam pelaksanaan ke masyarakat dan manajemen ASN dalam situasi tatanan baru di new normal," katanya. dtc

https://medanbisnisdaily.com/m/news/...mau_dipangkas/

Naisu, kalo bisa sih lebih banyakin pengusaha dan investor