News
Batal
KATEGORI
link has been copied
12
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5fb5e0c3c8208438b416d833/aturan-mendagri-kepala-daerah-langgar-protokol-covid-19-bisa-dicopot
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian COVID-19. Mendagri juga mengingatkan sanksi bagi kepala daerah yang mengabaikan kewajibannya. Menurut Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal, Instruksi Mendagri itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo pada rap
Lapor Hansip
19-11-2020 10:04

Aturan Mendagri: Kepala Daerah Langgar Protokol COVID-19 Bisa Dicopot

Aturan Mendagri: Kepala Daerah Langgar Protokol COVID-19 Bisa Dicopot

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian COVID-19. Mendagri juga mengingatkan sanksi bagi kepala daerah yang mengabaikan kewajibannya.

Menurut Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal, Instruksi Mendagri itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas kabinet Senin, 16 November 2020, di Istana Merdeka, Jakarta. Kepala Negara menegaskan tentang pentingnya konsistensi kepatuhan protokol kesehatan COVID-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat.

“Maka dalam rangka meningkatkan pengendalian penyebaran COVID-19 dan dalam rangka tindak lanjut arahan Bapak Presiden, Mendagri merasa perlu mengeluarkan instruksi untuk para kepala daerah," kata Safrizal melalui keterangan tertulis, Rabu, 18 November 2020.

Instruksi Mendagri itu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan COVID-19 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemda.

"Berdasarkan itu, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, dan terpadu antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam menyikapi kebijakan yang telah terbit untuk ditaati guna mencegah penyebaran COVID-19 di daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Untuk itu, menurutnya, Mendagri kemudian mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Mendagri dalam instruksinya, di antaranya:

Kesatu, menegakkan secara konsisten protokol kesehatan COVID-19 guna mencegah penyebaran COVID-19 di daerah masing masing berupa memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi melanggar protokol tersebut.

Kedua, kepala daerah diinstruksikan untuk melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan COVID-19 dan tidak hanya bertindak responsif atau reaktif, karena mencegah lebih baik daripada menindak. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir.

Ketiga, kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi pemerintah di daerah masing-masing harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan COVID- 19, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan.

"Keempat, bahwa sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, diingatkan kepada kepala daerah tentang kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah," ujarnya.

Safrizal pun kemudian menjelaskan ketentuan sanksi yang diatur dalam UU Pemda. Kata dia, Pasal 67 huruf b, UU Pemda menyatakan "menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka, berdasarkan instruksi pada diktum keempat, kepala daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi sampai dengan pemberhentian alias pencopotan.

“Upaya ini dalam rangka terus menjaga kedisiplinan dalam peneguhan protokol kesehatan sehingga upaya yang selama ini telah dicapai terus dapat ditingkatkan,” katanya. (ase)

sumur

jilat terus tod
Diubah oleh titokarnacuann
profile-picture
lupis.manis. memberi reputasi
1
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
Aturan Mendagri: Kepala Daerah Langgar Protokol COVID-19 Bisa Dicopot
19-11-2020 10:06


Diubah oleh Ribao
0 0
0
Aturan Mendagri: Kepala Daerah Langgar Protokol COVID-19 Bisa Dicopot
19-11-2020 10:07
Lah masa iya mau dipecat 2 kali...

Muka mau taro dimana kalo sampe 2x dipecat...

emoticon-Wkwkwk
profile-picture
profile-picture
valkyr1 dan daimond25 memberi reputasi
2 0
2
Aturan Mendagri: Kepala Daerah Langgar Protokol COVID-19 Bisa Dicopot
19-11-2020 10:20
beginilah kalo pejabat sudah jadi kacung, jadi goblog, kerjanya menjilat saja

sudah jelas tidak ada tindak pidana dalam pelanggaran prokes, yg ada hanya sanksi berupa denda, kok bisa2nya gubernurnya dicopot?

kalo begitu saya dukung 100% habib dakwah keliling seluruh kota di indonesia kecuali jakarta, saya mau lihat ini si toti tolol copot semua gubernur
profile-picture
katronguik memberi reputasi
1 0
1
Aturan Mendagri: Kepala Daerah Langgar Protokol COVID-19 Bisa Dicopot
19-11-2020 10:22
Semakin seruuuu ini, lucu juga kena clickbait perda sendiri ngelanggar sendiri. Lagian mainnya sama gerombolan begituan emoticon-Wkwkwk
Diubah oleh 1stroland
0 0
0
Aturan Mendagri: Kepala Daerah Langgar Protokol COVID-19 Bisa Dicopot
19-11-2020 10:23
Nah coba si tito bisa tegas ga nih kali ini
0 0
0
Aturan Mendagri: Kepala Daerah Langgar Protokol COVID-19 Bisa Dicopot
19-11-2020 10:33
Copot buruan kebanyakan retorika..

emoticon-Traveller
0 0
0
Aturan Mendagri: Kepala Daerah Langgar Protokol COVID-19 Bisa Dicopot
19-11-2020 10:33
Harusnya dari awal karantina tegakin UU karantina

Nah klo pake karantina ga ada PSBB
0 0
0
Aturan Mendagri: Kepala Daerah Langgar Protokol COVID-19 Bisa Dicopot
19-11-2020 10:57
Hati-hati, ini bisa jadi senjata makan tuan emoticon-Embarrassment
profile-picture
katronguik memberi reputasi
1 0
1
Aturan Mendagri: Kepala Daerah Langgar Protokol COVID-19 Bisa Dicopot
19-11-2020 11:06
Ane sih dukung tuh orang dicopot bukan hanya karena pelanggaran prokes, tapi juga karena ibukota makin amburadul sejak dia pimpin, terutama banjir yang balik lagi makin tidak terkendali
Diubah oleh turbotwin2020
0 0
0
Aturan Mendagri: Kepala Daerah Langgar Protokol COVID-19 Bisa Dicopot
19-11-2020 11:10
Berani lawan baginda anis dan gerombolan JKT58?
0 0
0
Aturan Mendagri: Kepala Daerah Langgar Protokol COVID-19 Bisa Dicopot
19-11-2020 14:41
ya segera copot anies aja byk bacot loe 😂🙏😂
0 0
0
Aturan Mendagri: Kepala Daerah Langgar Protokol COVID-19 Bisa Dicopot
19-11-2020 14:51
untung wali kota solo
gak ada aturan berlaku surut emoticon-Ngakak
0 0
0
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Berita dan Politik
maria-vania-ketat-banget
Copyright © 2021, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia