Ini terjadi di kota gw, kota Banjarmasin tercinta. Pemakaian air PDAM di bawah 10 kubik tetap harus dibayar 10 kubik. Entah di kota-kota lain. Mungkin beda lagi kebijakannya. Mungkin lebih sadis, mungkin juga lebih lunak.

Kebijakan ini memang sudah lama, sudah lebih dari setahun yang lalu. Banyak yang ngomel. Sayangnya hanya sebatas omelan di tengah masyarakat saja, tidak sampai demo ke kantor PDAM, ke kantor Wali Kota atau ke gedung DPRD.

Kalau dipikir kebijakan ini rasanya tidak adil. Masyarakat disuruh berhemat. Gunakan air PDAM seperlunya. Masyarakat miskin pun nurut.

Air PDAM hanya digunakan untuk minum dan memasak. Selebihnya untuk mandi, cuci piring, cuci pakaian, bersih-bersih rumah, bersih-bersih setelah buang air menggunakan air sumur atau air sungai.

Air PDAM yang digunakan mungkin hanya sekitar 4 sampai 6 kubik, tapi masyarakat tetap harus membayarnya 10 kubik. Apakah ini logis?

Seperti halnya yang terjadi pada teman gw. Dia membeli rumah baru yang agak besar. Rumahnya yang dulu tidak didiami. Sekali-sekali dia datang menjenguk. Air PDAM hanya digunkan untuk cuci tangan. Paling banter dalam 1 bulan habis 2 kubik.

Tapi tetap saja dia harus membayar 10 kubik. Saking kesalnya, kepada tetangga sekitar dia mempersilakan untuk menggunakan air PDAM miliknya.  "Kan mubazir, dipake gak dipake tetap saja dihitung 10 kubik," kilahnya.

Teman gw yang lain beda lagi. Ibunya meninggal. Rumah yang didiami ibunya seorang diri kosong. Karena merasa tidak menggunakan air PDAM, dia dan saudara-saudaranya lupa untuk membayar tagihannya.

Tiga bulan kemudian aliran PDAM tersebut diputus. Teman gw kemudian datang ke kantor PDAM untuk melunasi tunggakan. Dia pikir hanya bebannya saja yang dibayar. Dia hanya membawa uang seratus ribu, dia pikir pasti cukup. Setelah muncul tagihannya dia kaget.

Tagihan yang dibayar tidak hanya beban, melainkan penggunaan air yang dihitung 10 kubik perbulan selama tiga bulan. Total tagihan itu sekitar tiga ratus ribu. Tentu saja uang di sakunya tidak cukup. Dia gusar. Dia ngomel. Customer hanya bilang langsung saja ke pimpinan.

Untung pimpinannya tidak ada. Kalau ada mungkin dia akan ngamuk diruang pimpinan.

Ini bukan masalah uang, tapi lebih pada penipuan. Atau bisa juga semacam bentuk pemerasan gaya baru. Kita menggunakan air PDAM sama halnya kita membeli air dari PDAM. Uang yang kita bayar harusnya sesuai dengan jumlah air yang kita beli. Jika air yang kita gunakan cuman 2 kubik, apakah logis jika kita harus membayar 10 kubik?

Gw heran. Anggota DPRD Kota khususnya, yang katanya berjuang untuk rakyat, di mana mereka? Kenapa mereka diam saja? Jangan-jangan mereka juga ikut menikmati hasil dari pemerasan ini.

Memang, masyarakat miskin bisanya cuman pasrah. Meski ditpu pemerintah, diperas pemerintah rakyat cuman bisa bilang, "Yah udah nasiiib... "



Sumber: Pengamatan sekitar dan opini pribadi.