Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Foto: dok. Humas Pemprov Jateng)

Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan sempat mempertimbangkan untuk melakukan lockdown di daerahnya saat awal pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia. Namun Ganjar menilai anggaran pemerintah tidak akan cukup jika Jawa Tengah melakukan lockdown.

Ganjar mengungkapkan hal itu dalam dalam diskusi virtual Kompas Talks bersama KAGAMA bertema 'Strategi Indonesia: Keluar dari Pandemi' pada Sabtu (24/20/2020). Awalnya, Ganjar menceritakan sempat meminta pandangan dari berbagai ahli hingga duta besar RI di China, Vietnam, dan Korea Selatan (Korsel) saat masa awal pandemi Corona masuk ke wilayah Indonesia.

"Saya hitung waktu itu. Kalau kemudian kita mengambil skenario terburuk di-lockdown, saya sudah hitung duit pemerintah tidak akan cukup. Maka tugas kami adalah berkomunikasi dengan pusat dan berkomunikasi dengan semua kabupaten/kota, berapa yang harus kita jamin," kata Ganjar.

Alasan lain mengapa Ganjar tidak melakukan lockdown adalah ia mempertimbangkan jumlah aparat penegak hukum. Ia mempertanyakan ketersediaan personel Satpol PP, polisi, hingga TNI yang harus mengawasi pelaksanaan lockdown.

"Kedua, saya hitung resources apa yang kita butuhkan seandainya skenario terburuk kita lakukan. Saya hitung, kalau mereka kita paksa masuk di rumah dan tidak boleh keluar alias sangat terbatas, apakah kemudian penjaga keamanan kita cukup? Ya polisi, Satpol PP, TNI ya, itu kira-kira cukup apa nggak?" ujar Ganjar.

Terakhir, Ganjar juga menyoroti dan menghitung ketersediaan logistik bagi warganya. Menurut dia, jumlah logistik di seluruh kecamatan yang ada di Jawa Tengah tidak akan cukup memenuhi kebutuhan jika daerahnya menerapkan lockdown.

"Logistic management-nya cukup nggak? Ada berapa perusahaan yang ada di sana? Dan mereka yang jual logistik ada berapa mereka di tempat itu. Kita hitung semuanya dari seluruh kecamatan yang ada di Jawa Tengah. Saya berada pada kesimpulan 'nggak akan cukup' karena saya hitung akan berapa lama, kita belum pasti," katanya.

Karena itu, Ganjar membuat kebijakan serta sejumlah insentif terkait pandemi Corona. Namun, menurutnya, hal tersebut kurang efektif untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya virus COVID-19.

"Satu, cara regulasi yang dibuat atau kebijakan yang dibuat termasuk insentif-insentif yang nantinya akan turun dan kemudian akan diberikan ke masyarakat," ucapnya.
"Di awal-awal itu mereka percaya (COVID-19), tapi pada saat ada 'saya nggak kena kok, saya nggak apa-apa kok', dan belum banyaknya orang yang terkena, membikin orang tidak percaya," sambung Ganjar.

Ganjar kemudian juga melakukan bottom up policy, yang melibatkan banyak elemen masyarakat dan kearifan lokal untuk melakukan sosialisasi terkait pandemi COVID-19. Bahkan ia mengakui terpaksa menjadi YouTuber guna memberikan pemahaman dan edukasi soal virus Corona kepada publik.

"Dan kita butuh edukasi dan butuh cerewet. Saat itulah bagaimana cara kita edukasi, terpaksa saya jadi YouTuber. Itulah sejarahnya, terpaksa jadi YouTuber, mengundang virologi, mengundang kiai, mengundang para dokter untuk menjelaskan, termasuk turunan persoalan yang muncul. Guru, siswa, penyedia alat telekomunikasi, para provider, kita minta jadi satu untuk duduk dan menjelaskan," ungkapnya.


SUMBER

Beda jauh kan cara berpikir seorang ganjar d bandingkan anies ??..