Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Okezone.com/Kemenpan RB)



JAKARTA - Pemerintah tengah mengkaji dan mendata siapa saja yang berhak mendapatkan vaksin Covid-19. Pemetaan golongan pun sedang dilakukan untuk menentukan masyarakat yang berhak mendapatkan vaksinasi gratis dan siapa yang dikenakan biaya.

"Nanti kita menentukan siapa yang akan divaksin secara gratis. Karena kalau masyarakat yang tidak mampu tidak boleh kemudian mereka tidak bisa mendapatkan. Yang mampu tentunya kita berharap bisa membayar sendiri," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam video virtual, Senin (19/10/2020).



Dia melanjutkan, pemerintah berusaha seterbuka mungkin kepada masyarakat mengenai pengadaan vaksin Covid-19 ini. Untuk itu dibutuhkan penjelasan kepada mereka.

"Ini lho vaksin yang akan kita adakan, dari sumber mana saja, biayanya berapa, untuk target group siapa, dan bagaimana, siapa yang akan membayar, siapa yang kemudian akan digratiskan. Itu semuanya yang akan menjadi fokus dari pemerintah saat ini," bebernya.

Dia menambahkan, nantinya akan ada ketidakpastian harga vaksin Covid-19. Adapun harga ini masih terus dikaji oleh pemerintah

"Nanti ada ketidakpastian harga dan akan secara dinamis, yang penting kita transparan, ini masalah seluruh dunia, dan kita mengkomunikasikan ke masyarakat secara jelas dan kita melakukan kerjasama internasional," tandasnya.

(fbn)


Sumber :
https://economy.okezone.com/read/202...aksin-covid-19



Begitu vaksin tersedia, negara-negara berpenghasilan tinggi dapat membeli pasokan global. Bagi mereka, masalahnya bukan pada keterjangkauan tetapi bagaimana memprioritaskan siapa yang akan mendapat vaksin dan bagaimana mengatur distribusi dalam jumlah besar.






orang kaya, negara kaya, amankan stock vaksin.
yang miskin, yang pelit, sibuk cari alasan. nunggu sumbangan aja.

Biar gak rebutan.