masramid
TS
masramid
Tiga Tahun Menjabat, Anies Disebut Pamerkan Perselisihan dengan Pusat

Tiga Tahun Menjabat, Anies Disebut Pamerkan Perselisihan dengan Pusat

Menurut Nirwono, program Anies dan pusat kerap kali tidak sejalan dan cenderung berbeda.

Bimo Aria Fundrika | Fakhri Fuadi Muflih


Tiga Tahun Menjabat, Anies Disebut Pamerkan Perselisihan dengan Pusat.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui massa demonstrasi yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2020) malam. [Suara.com/Fakhri Fuadi Muflih]

SuaraJakarta.id - Pengamat Tata Kota Nirwono Joga menyampaikan kritik terkait kinerja Gubernur Anies Baswedan selama tiga tahun menjabat. Salah satu hal yang disoroti adalah mengenai hubungan Anies dengan Pemerintah Pusat.

Menurut Nirwono, program Anies dan pusat kerap kali tidak sejalan dan cenderung berbeda. Bahkan ia menilai hal ini terus dipamerkan selama tiga tahun ini.

"Saya melihat secara umum ada ketidakharmonisan antara pemerintah DKI dan pusat itu semakin ditampilkan dan tidak berkurang di tahun ketiga ini. Jadi kebijakan yang diambil Gubernur sekarang cenderung akan berbeda," ujar Nirwono dalam diskusi online mengenai tiga tahun kepemimpinan Anies, Kamis (15/10/2020).

Ia mencontohkan perselisihan Anies dengan Pemerintah Pusat adalah saat penanganan banjir. Ia sempat mengkritik Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono beberapa waktu lalu hingga menimbulkan berbagai pandangan publik.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengecek pintu air Manggarai di Jakarta Pusat, Senin (21/9/2020).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Gubernur terang-terangan bahkan di depan publik memberikan komentar dari menteri PUPR yang hal ini harusnya gak dilakukan oleh seorang pejabat publik. Kalau mau berbeda ya di dalam bukan ditampilkan di publik," jelasnya.

Menurutnya dalam menjalankan kebijakan penanganan banjir, Anies tidak perlu sampai menonjolkan perselisihannya seperti membuat istilah naturalisasi sungai padahal yang biasa dipakai adalah normalisasi. Kedua pihak harus sejalan demi menuntaskan masalah ini.

"Ini juga terbukti saat penataan sungai. Yang terhenti karena perbedaan konsep. Normalisasi dan naturalisasi," tuturnya.

Jika masalah penyamaan konsep ini tak kunjung rampung, maka sampai akhir kepemimpinannya Anies tak akan bisa menuntaskan masalah banjir di ibu kota.

"Perkiraan saya akan berlanjut sampai 2022 sampai akhir kepemimpinan (Anies Baswedan) karena belum ada tanda upaya duduk bersama menyamakan konsep tersebut," pungkasnya***

https://jakarta.suara.com/read/2020/...n-dengan-pusat





airmanis69motherparker699asepsutana
asepsutana dan 8 lainnya memberi reputasi
9
3.3K
95
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
Berita dan Politik
icon
669.2KThread39.7KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.