News
Batal
KATEGORI
link has been copied
158
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5f863243c820845a8f56c2ef/pasal-59-uu-mk-dihapus-judicial-review-omnibus-law-terancam-sia-sia
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyatakan pengajuan judicial review Omnibus Law UU Cipta Kerja akan berujung sia-sia.
Lapor Hansip
14-10-2020 06:03

Pasal 59 UU MK Dihapus, Judicial Review Omnibus Law Terancam Sia-sia

Past Hot Thread
"Jadi percuma kita judicial review ke MK karena pasal 59 ayat 2 telah dihapus," kata Bhima Yudhistira, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef).

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyatakan pengajuan judicial review Omnibus Law UU Cipta Kerja akan berujung sia-sia.

Bhima menjelaskan jika pasal yang mengatur soal pengajuan judicial review di UU MK telah direvisi.

"Jadi percuma kita judicial review ke MK karena pasal 59 ayat 2 telah dihapus," kata Bhima.

Adapun bunyi pasal 59 ayat (2) dalam UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK berbunyi sebagai berikut:

"Jika diperlukan perubahan terhadap UU yang telah diuji, DPR dan Presiden segera menindaklanjuti putusan MK".

"Kalaupun menang judicial review di MK, enggak ada kewajiban dari DPR dan pemerintah untuk menindaklanjuti itu. Jadi ini situasi yang membingungkan sebenarnya karena ini perfect sekali ya Minerba, KPK, kemudian MK dan ada Omnibus Law seakan kita dikunci," kata Bhima dilansir dari video yang diunggah akun Twitter Politisi Yan Harahap, Selasa (13/10/2020).

Dihapusnya pasal tersebut membuat Bhima mengajak sejumlah ahli hukum untuk mendesak agar Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu.

"Jadi alternatifnya apa? Alternatifnya mendorong terus agar presiden keluarkan Perppu dengan desakan yang lebih besar karena itu jalan yang paling jangka pendek dan sangat rasional," tukas Bhima.

Senada dengan Bhima, Politisi Yan Harahap pun menganggap pengajuan Omnibus Law UU ke MK adalah hal yang percuma.

"Yang protes dia minta gugat ke MK. Padahal, andai menang pun di MK, DPR dan Pemerintah tak punya kewajiban mengubah isinya, mengingaat ayat 2 pasal 59 UU MK 2020 sudah dihapus. Pinter ya ngapusinya," cuit Yan Harahap.

Untuk diketahui, Ketua DPR dari PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan akan menghormati masyarakat jika ingin mengajukan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

Namun, Puan menegaskan UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR pada 5 Oktober 2020 mengutamakan kepentingan nasional.

“Apabila UU ini masih dirasakan oleh sebagian masyarakat belum sempurna, maka sebagai negara hukum terbuka ruang untuk dapat menyempurnakan UU tersebut melalui mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Puan dalam pernyataan pers, Senin (12/10/2020).

Dia mengatakan DPR sudah memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja bersama pemerintah.

https://www.suara.com/news/2020/10/1...sia-sia?page=2

Yah kok dihapusi sih
profile-picture
profile-picture
profile-picture
ibin01 dan 25 lainnya memberi reputasi
22
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
Halaman 1 dari 4
Pasal 59 UU MK Dihapus, Judicial Review Omnibus Law Terancam Sia-sia
14-10-2020 06:24
Sudah grand design??
Menunggu counter jubir cebong.
Kayaknya betul, sejak ketum 2 partai besar jadi menteri, praktis posisi oposisi jadi sangat lemah, seperti kata DI pemerintahan ini terkuat 22 tahun terakhir.

Ingat quote : "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely."
Diubah oleh kayakayak
profile-picture
profile-picture
profile-picture
aldonistic dan 33 lainnya memberi reputasi
34 0
34
Lihat 9 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 9 balasan
Pasal 59 UU MK Dihapus, Judicial Review Omnibus Law Terancam Sia-sia
14-10-2020 06:33
ruwetttt
profile-picture
profile-picture
profile-picture
panservib dan 3 lainnya memberi reputasi
3 1
2
Pasal 59 UU MK Dihapus, Judicial Review Omnibus Law Terancam Sia-sia
14-10-2020 06:48
generasi micin :











ts nya emoticon-Sundul Gan (S)

provokatornya :

Pasal 59 UU MK Dihapus, Judicial Review Omnibus Law Terancam Sia-sia


Pasal 59 UU MK Dihapus, Judicial Review Omnibus Law Terancam Sia-sia

profile-picture
profile-picture
profile-picture
ibin01 dan 22 lainnya memberi reputasi
14 9
5
Lihat 5 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 5 balasan
Pasal 59 UU MK Dihapus, Judicial Review Omnibus Law Terancam Sia-sia
14-10-2020 07:00
Kata kang Asep pakar hukum yang semalam di acaranya Aiman, smp bilang. Bakal kalah di mk. Udh lihat aja bakal kalah di MK. Wkwkkww
Ciat ciat ciat.... pantes di suruh" tandingin ke MK. Trnyt dah di grand design... hahahaha. 30an Turunan PP, 5 perpres... bukannya mau meringkas mlh nambah" turunan pasal. Kl mau uji PP pun harus lewat ke MA trnyt. Astga boneng.... emoticon-Wakaka
profile-picture
profile-picture
profile-picture
aldonistic dan 13 lainnya memberi reputasi
14 0
14
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 1 balasan
Pasal 59 UU MK Dihapus, Judicial Review Omnibus Law Terancam Sia-sia
14-10-2020 07:05
Ah yang bener, cubak baca lagih yg teliti. Sudah ada pasal yg bisa nembak ke pengaturan presiden dan DPR merubah UU apa gk. emoticon-Bingung
profile-picture
profile-picture
profile-picture
EriksaRizkiM dan 7 lainnya memberi reputasi
8 0
8
Pasal 59 UU MK Dihapus, Judicial Review Omnibus Law Terancam Sia-sia
14-10-2020 07:13
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan putusan pengujian undang-undang bersifat final dan mengikat sejak diucapkan sehingga harus dilaksanakan. Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono, mengatakan tanpa norma dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah dihapus, sifat putusan MK tidak berubah.

"Walaupun tidak ada norma itu, atau norma itu dihapus, UUD 1945 tegas menyatakan MK itu peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat mengikat. Harus ditaati, dihormati, dan dilaksanakan," tutur Fajar Laksono.

budayakan literasi, drun
Diubah oleh kureno23q
profile-picture
profile-picture
profile-picture
westciss dan 17 lainnya memberi reputasi
17 1
16
Lihat 7 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 7 balasan
Pasal 59 UU MK Dihapus, Judicial Review Omnibus Law Terancam Sia-sia
14-10-2020 07:15
Klu masih ada pasal ini, setiap perubahan atas UU yang dilakukan MK dapat dilaksanakan menunggu pemerintah dan DPR mengganti/mengubah UU tersebut. Klu dihapuskan, berarti putusan MK bisa langsung dilaksanakan tanpa menunggu perubahan UU.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
viniest dan 10 lainnya memberi reputasi
11 0
11
Pasal 59 UU MK Dihapus, Judicial Review Omnibus Law Terancam Sia-sia
14-10-2020 07:18
Ya ga kebayang aja klo misal menang di mk trus ga dilaksanain
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
1 0
1
Lihat 4 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 4 balasan
Pasal 59 UU MK Dihapus, Judicial Review Omnibus Law Terancam Sia-sia
14-10-2020 07:24
sudah dipikirkan masak2 kemungkinan2 bila dibawa ke mk
Diubah oleh secer
profile-picture
profile-picture
extreme78 dan gabener.edan memberi reputasi
2 0
2
Pasal 59 UU MK Dihapus, Judicial Review Omnibus Law Terancam Sia-sia
14-10-2020 07:28
Kencing boleh tak lurus, tapi usahakan pikiran harus tetap lurus.


Quote:Sempat SS Prof Jimly sedang menaggapi cuitan Panca ( Demokrat ) dan sekarang cuitan Panca sudah tidak tersedia.

Pasal 59 UU MK Dihapus, Judicial Review Omnibus Law Terancam Sia-sia
Pasal 59 UU MK Dihapus, Judicial Review Omnibus Law Terancam Sia-sia
Pasal 59 UU MK Dihapus, Judicial Review Omnibus Law Terancam Sia-sia
Pasal 59 UU MK Dihapus, Judicial Review Omnibus Law Terancam Sia-sia
Diubah oleh 54m5u4d183
profile-picture
profile-picture
profile-picture
ikbaldre dan 10 lainnya memberi reputasi
11 0
11
Lihat 26 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 26 balasan
Pasal 59 UU MK Dihapus, Judicial Review Omnibus Law Terancam Sia-sia
14-10-2020 07:37
Belajar dari UU KPK perpu korona nguji 1-2 pasal aja sulit dan lama gak beres2 emoticon-Ngakak
Dan Wong licik ngerubah puluhan UU dalam 100 hari. Termasuk juga nyelundupin juga pasal2 yg kalah di MK di omnibus

maling emang pinter, udah nyiapin plan B emoticon-Ngakak
profile-picture
profile-picture
profile-picture
aldonistic dan 5 lainnya memberi reputasi
6 0
6
Pasal 59 UU MK Dihapus, Judicial Review Omnibus Law Terancam Sia-sia
14-10-2020 07:39
Kpn tuh dihapus? Tumben netizen kalah cpt emoticon-Traveller
profile-picture
profile-picture
skull18 dan konodioda memberi reputasi
2 0
2
Pasal 59 UU MK Dihapus, Judicial Review Omnibus Law Terancam Sia-sia
14-10-2020 07:40
Org goblok ini jelas2 presiden yg ide kan UU ciptaker skg di srh keluarkan perpu batalin wkwkwk org goblok selalu bicara ngga prh mikir. Sejak kapan presiden membuat keputusan trs di batalin sendiri pake perpu??? Goblok sesat
Diubah oleh vxvxvx
profile-picture
profile-picture
profile-picture
mang.tap dan 3 lainnya memberi reputasi
2 2
0
Lihat 5 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 5 balasan
Pasal 59 UU MK Dihapus, Judicial Review Omnibus Law Terancam Sia-sia
14-10-2020 07:42
Belum apa2 kok dah cemen, nuduh ini itu, bilang aja emang otak gak ada gak sanggup siapin argumentasi di sidang MK.
Sama kayak gugatan pilpres di MK tahun lalu, yg gugat pada ngelawak semua.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
EriksaRizkiM dan 9 lainnya memberi reputasi
9 1
8
Pasal 59 UU MK Dihapus, Judicial Review Omnibus Law Terancam Sia-sia
14-10-2020 07:42
emoticon-Blue Guy Peaceemoticon-Hi

Oooo ekonom
kiraen ahli hukum

kalo ahli hukum yang ngomong ane yakin 100% penggiringan opini. Karena ndak mungkin ndak tau maksud itu pasal tentang apa.

"Jika diperlukan perubahan terhadap UU yang telah diuji, DPR dan Presiden segera menindaklanjuti putusan MK"


itu pasal justru pernah digugat oleh akademisi:
Prof Dr Saldi Isra, Prof Dr Yuliandri, Prof Dr Ari Hidayat, Dr Zainul Daulay, dst.

Mereka mempersoalkan frasa "jika diperlukan" karena dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum karena "jika diperlukan" itu sebatas pandangan subjektif pemerintah dan DPR saja.


ini tanggapan pemerintah:
"Terhadap anggapan para Pemohon bahwa keberadaan Pasal 59 ayat (2) UU MK, menurut Pemerintah, ketentuan a quo telah memberikan penegasan bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945 agar ditindaklanjuti oleh pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR). Ketentuan demikian tidak terdapat dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Bahwa menurut Pemerintah terhadap frasa “jika diperlukan”, sangat terkait erat dengan sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, jika putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang langsung dapat dilaksanakan (applicable) maka pembentuk Undang-Undang tidak perlu secara serta merta melakukan perubahan undang-undang dimaksud. Namun jika putusan Mahkamah Konstitusi itu menimbulkan kekosongan hukum maka pembentuk Undang-Undang memprioritaskan perubahan Undang-Undang dimaksud."

---> "Jika diperlukan" dimaknai conditional, saat putusan MK menimbulkan kekosongan hukum maka pemerintah & DPR menindaklanjuti dengan melakukan perubahan UU.


Tanggapan MK:
1. Kata ”Jika” menunjukkan suatu syarat, bukan merupakan sesuatu yang bersifat memaksa atau absolut. Dalam norma Undang-Undang, penggunaan yang menunjukkan suatu syarat sering dijumpai dengan kata ”apabila, dalam hal, jika”. Dalam pasal a quodigunakan kata "jika" untuk menunjukkan bahwa tidak keseluruhan putusan Mahkamah Konstitusi harus ditindaklanjuti dengan pembentukan perubahan terhadap Undang-Undang. Setiap putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, meskipun belum ada perubahan terhadap Undang-Undang yang dikabulkan permohonannya, putusan tersebut berlaku sejak diputuskan, itulah yang dimaknai sebagai kepastian hukum.

2. Apabila sebaliknya, kata "jika" dihilangkan akan berimplikasi terhadap ketidakpastian hukum karena putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan berlaku setelah ada tindakianjut atas putusan tersebut yaitu perubahan terhadap Undang-Undang yang dilakukan oleh DPR dan Presiden.

3. Selain itu, membubuhkan frase "jika diperlukan" menegaskan bahwa secara konstitusional kewenangan untuk membentuk Undang-Undang berada pada DPR dan Presiden. Mahkamah Konstitusi tidak dapat membuat putusan untuk memerintahkan pembentuk Undang-Undang.

---> UUD sudah menyatakan keputusan MK bersifat final
Jadi pada saat diputus ya sudah bersifat mengikat, mau itu pemerintah & DPR akan nerbitin UU perubahannya atau tidak. Yang perlu diingat bahwa MK tidak berwenang membuat UU, yang berwenang itu DPR bersama pemerintah. MK berwenang menganulir UU atau bagian dari UU jika bertentangan dengan UUD. Ketika diputus UU atau bagian dari UU bertentangan dengan UUD ya pada saat itu juga UU atau bagiannya tidak berlaku.

Jadi framing JR Omnibus Law sia2 itu keliru.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
aldonistic dan 22 lainnya memberi reputasi
23 0
23
Lihat 2 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 2 balasan
Pasal 59 UU MK Dihapus, Judicial Review Omnibus Law Terancam Sia-sia
14-10-2020 07:51
Masih coba-coba gans, nantinya juga bakalan banyak peraturan yang direvisi lagi meski sudah ketok palu. Kaya gak paham cara kerja pengambilan keputusan di negara kita saja gans
0 0
0
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 1 balasan
Pasal 59 UU MK Dihapus, Judicial Review Omnibus Law Terancam Sia-sia
14-10-2020 08:37
apapun yang diomongin pemerintahan sekarang kagak percaya gw, bentar lagi ada revisi lagi

Revisi UU KPK



Dulu kangen demo sekarang kabur



kabur ke kalimantan



Cuap-Cuap Covid



Suntik Jiwasraya

profile-picture
gw.kenshin1601 memberi reputasi
1 0
1
Pasal 59 UU MK Dihapus, Judicial Review Omnibus Law Terancam Sia-sia
14-10-2020 09:06
intinya, jangan kerja kontrak dan jangan kerja di perusahaan alih daya.
profile-picture
kaiharis memberi reputasi
1 0
1
Pasal 59 UU MK Dihapus, Judicial Review Omnibus Law Terancam Sia-sia
14-10-2020 09:11
Buset ekonom bahas kontroversi aturan hukum serius kek gini
profile-picture
profile-picture
profile-picture
agus774 dan 6 lainnya memberi reputasi
6 1
5
Pasal 59 UU MK Dihapus, Judicial Review Omnibus Law Terancam Sia-sia
14-10-2020 10:27
Semua sudah di setting, kalau pun menang judicial review terus itu UU balik ke meja DPR buat dibahas, emang 1 hari selesai? Tanya aja tuh sama burung garuda di ruang rapat DPR, dia yang pertama tahu rapatnya selesai

Yang ada di kejar ke peraturan turunannya yang belum dibuat, kawal terusemoticon-Ngacir2
profile-picture
profile-picture
profile-picture
viniest dan 4 lainnya memberi reputasi
5 0
5
Halaman 1 dari 4
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2021, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia