"Ya kalau tidak percaya, nanti pada saat pemilu jangan dipilih..."


Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). [ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak]

Suara.com - Rakyat mengungkapkan kekecewaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas sikap mereka mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang Undang. Padahal, diketahui RUU tersebut sudah mendapat penolakan rakyat, terutama buruh.

Akibatnya, DPR dianggap sebagai pengkhianat. Rakyat kecewa dan tidak lagi percaya terhadap para wakilnya di Senayan. Bahkan melalui akun media sosial, warganet ramai mengunggah tagar #MosiTidakPercaya yang ditujukan kepada para Dewan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin meresponsnya dengan santai.

Azis yang pada Senin kemarin menjadi pimpinan rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja mempersilakan rakyat untuk tidak memilih para wakilnya dalam pemilihan umum mendatang apabila memang mereka tidak lagi amanah.

"Ya kalau tidak percaya, nanti pada saat pemilu jangan dipilih. Nanti pada saat pilkada untuk tidak memilih partai-partai itu, calon-calon itu. Sepanjang rakyatnya memilih di tahun 2024, dia akan masuk lagi deh di dalam parlemen threshold. Yamg menilai kan masyarakat," kata Azis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2020).

Menurutnya, sudah menjadi hal wajar jika kemudian suatu RUU mendapat tanggapan pro dan kontra untuk disahkan menjadi UU

"Ya DPR sebagai masukan bahwa masukan-masuka itu kan biasa pro dan kontra. Yang pro dan kontra ini kan bukan cuma Undang-Undang Ciptaker, seluruh produk undang-undang itu pasti ada pro kontra," kata Azis.

Blokir Akun DPR

DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Gelombang protes pun muncul dari berbagai lini masyarakat. Di sosial media, warganet ramai-ramai memblokir akun resmi Twitter dan Instagram milik DPR RI.

Bukan saja memblokir akun, warganet juga membanjiri kolom komentar setiap unggahan sosial media DPR RI dengan berbagai pernyataan protes terkait pengesahan RUU Cipta Kerja.

"Yang punya akun baik IG or Twitter, ayo report ramai-ramai akun-akun DPR, @jokowi @airlangga_hrt @KawanLBP Puan Maharani, partai-partai yang mendukung pengesahan Omnibus Law," ajak akun Twitter @AksiLang****.

Publik jagat maya lantas berbondong-bondong mengunggah foto tangkapan layar yang menunjukkan bahwa mereka telah memblokir akun resmi DPR RI.

Di Instagram, aksi memblokir akun DPR RI juga tak kalah ramai. Mereka bahkan mengeluarkan unek-unek mereka di kolom komentar.

"Gue report atas penipuan rakyat," tulis akun @trisnama***** membeberkan alasannya memblokir akun DPR RI.

"Masih mending gue beban keluarga, lah lu DPR beban rakyat satu Indonesia," tulis @n1n*****.

"Report massal aja akunnya!" ajak @deepass****.

"Akun 538K itu di-report aja satu negara," imbuh @setanre*****.

Dari pantauan Suara.com, akun Instagram DPR RI kini memiliki sekira 541 ribu pengikut. Sementara itu, akun Twitter resmi lembaga negara ini kini memiliki 229 ribu pengikut.

Kekecewaan masyarakat kepada DPR RI juga mengalir lewat trending topic.

Mereka memunculkan tagar-tagar tentang DPR RI seperti #DPRRIKhianati Rakyat dan DPR Pengkhianat sebagai buntut protes disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Adapun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah pada akhirnya sepakat mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Kesepakatan itu diambil melalui hasil rapat paripurna pada Senin (5/10/2020).

Setelah proses panjang yang diwarnai perdebatan hingga waktu magrib, Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin mempersilakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikam pandangan sebelum DPR menyepakati pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang.

"Perlu kami sampaikan berdasarkan yang telah kita simak bersama. Sekali lagi saya memohon persetujuan di forum rapat paripurna ini, bisa disepakati?" tanya Azis kepada anggota yang hadir fisik dan virtual, Senin (5/10/2020).

"Setuju," jawab anggota.

https://www.suara.com/news/2020/10/0...emilu?page=all

Koalisi pemenang pilpres dan pileg gan. Pilihan rakyat diatas 50 persen mempercayakan pemimpinnya mengambil kebijakan dan UU. Sudahlah mari dewasa berdemokrasi, apalagi situasi pandemi yang meremukkan ekonomi. Ikuti protokol kesehatan dan percaya data pemerintah.