cerdasin.nastak
TS
cerdasin.nastak
Sah! Pemerintah Suntik Jiwasraya Rp 22 T, Setelah 'Dirampok'



Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah bakal menyuntikkan dana senilai total Rp 22 triliun untuk penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mulai tahun depan. Dana tersebut akan disuntikkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) secara bertahap, pada 2021 akan diberikan PMN senilai Rp 12 triliun dan Rp 10 triliun pada tahun berikutnya.
Hal ini diputuskan dalam rapat panitia kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), manajemen Jiwasraya dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI).

Dana ini akan digunakan untuk penyetoran modal pembentukan perusahaan baru yakni IFG Life yang akan berada di bawah holding asuransi BUMN, yakni BPUI.


Perusahaan ini nantinya akan digunakan untuk menampung seluruh nasabah Jiwasraya yang telah direstrukturisasi polisnya, baik itu nasabah tradisional dan saving plan.

"Dalam usaha melaksanakan restrukturisasi tersebut akan diberikan penambahan modal kepada BPUI sebesar yang diajukan akan dibahas, Rp 12 triliun pada tahun anggaran 2021, untuk tahap pertama. Kemudian Rp 10 triliun pada tahun 2022," kata Arya Bima, Ketua Rapat Panja Asuransi Jiwasraya, di kawasan DPR RI, Kamis (1/10/2020).

Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjaatmadja mengatakan kementerian dan manajemen Jiwasraya akan mulai memberikan opsi untuk restrukturisasi kepada nasabah mulai November nanti. Proses restrukturisasi ini diharapkan dapat selesai pada Maret 2021 sehingga proses pengalihan nasabah ini bisa dilakukan secepatnya.

"Jadi targetnya mulai Maret kita alihkan," kata Kartika di kesempatan yang sama.

Sebelum rapat hari ini, Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menolak keras rencana pemerintah menyuntikkan uang negara bagi penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada 2021 melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp 20 triliun.

"Skandal Jiwasraya ini jelas 'perampokan', atau skandal korupsi secara terstruktur dan sistematis. Jadi tidak selayaknya untuk di-bailout menggunakan uang negara, uang rakyat," katanya dalam keterangan resmi, diterima CNBC Indonesia, Kamis (17/9/2020).

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini menegaskan, yang seharusnya dilakukan adalah upaya memburu aset-aset yang 'dirampok' dan dikorupsi, serta dikembalikan untuk membayar klaim nasabah.

"Penegak hukum dan Pemerintah dengan berbagai perangkatnya sangat bisa untuk melakukan itu, jika sungguh-sungguh. Jadi tidak harus gunakan uang negara, uang rakyat. Uang rakyat sebaiknya fokus untuk pemulihan ekonomi dari dampak Covid-19", tegas anggota DPR dari Dapil Jabar III ini.

https://www.cnbcindonesia.com/market...elah-dirampok?



Asoy 22 triliun cuy, asuransi org kaya yg belasan ribu aja, asuransi pensiunan di Asabri sih kagak bakalan disuntik emoticon-Stick Out Tongue

Buat nalangin BPJS puluhan juta rakyat gak ada duit, ga rela ke org miskin gapake lama, baru diturunin MA langsung dinaikin lagi. buat lockdown Jakarta 4 triliun biar gak nyebar ke daerah lain gak ada duit. Eh buat nombokin perampokan dan bandar ada, padahal tuh duit dari rakyat lebih dibutuhkan rakyat susah skrg

Terima kasih Korona, bisa jadi aji mumpung/alibi utk nyuntik perampokan dan salah kelola BUMN rezim Jokowi

Diubah oleh cerdasin.nastak 02-10-2020 01:40
ladies.hunter01doobeyCendol donk gan
Cendol donk gan dan 42 lainnya memberi reputasi
41
8.9K
203
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
Berita dan Politik
icon
669.2KThread39.7KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.