Di thread kali ini kita kembali membicarakan sebuah pulau cantik di ujung timur, pulau yang indah dan mempunyai kekayaan alam yang luar biasa.

Bahan tambang yang luar biasa memberikan profit yang menguntungkan bagi sebagian orang, tanah di timur Indonesia itu adalah tanah Papua.



Sebagai bagian dari Indonesia, Papua memang berbeda dengan ras Austronesia mereka berasal dari ras Melanesia, namun sebelum adanya merah putih berkibar disana ada satu bendera yang beraksen tujuh garis warna biru, enam garis warna putih horizontal, kemudian di sebelah kirinya bergaris vertikal lebar berwarna merah, lalu di tengahnya bisa dilihat ada lambang bintang berwarna putih. Inilah Bintang Kejora atau biasa disebut “The Morning Star", biasa juga disebut sebagai bintang pagi atau bintang fajar.

Bendera itu tentu saja tidak muncul tiba-tiba ada sejarahnya sedikit saya ceritakan secara sederhana, kenapa bendera itu sering di pakai oleh masyarakat Papua menuntut kemerdekaan. Apakah bendera itu sebuah proklamasi kemerdekaan Papua?

Ada sebuah film yang bisa jadi rujukan sedikit yang berjudul The Land of the Morning Star karya Mark Worth, film ini menggambarkan pertempuran Pasifik saat itu dimana Amerika dan Sekutu melawan Jepang di tanah Papua. Film itu menunjukkan ada seorang wanita papua yang menjahit bendera mirip Belanda yang disudutnya ditempeli sebuah bintang.



Saat itu di Teluk Humboldt Holandia, saat ini bernama Jayapura bendera itu berkibar disekitar tahun 1944-1945 saat itu Amerika dan Sekutu menarik diri usai perang Pasifik membawa tawanan Jepang.

Dan kekuasaan di Papua kembali diberikan kepada Belanda, bendera bintang kejora tetap berkibar dimasa Belanda di tahun 1949-1962 disebut sebagai Nugini Belanda.

Tapi yang menarik di tahun 1961 desain bendera di percantik oleh Markus Wonggor Kaisiepo, hingga bentuknya seperti bendera saat ini yang kita lihat. Disini perwakilan wilayah Papua Barat berembuk untuk memilih identitas nasional maka dipilihlah bendera bintang kejora tersebut.

Pemgibaran bendera bintang kejora yang di iringi lagu nasional "Hai Tanahku Papua" pada 1 Desember 1961 menjadi tonggak kemerdekaan Papua saat itu.



Yang menarik Sukarno melihat pembuatan negara Papua itu adalah akal-akalan Belanda mendirikan negara Boneka, masalah ini menjadi kompleks ketika Belanda menandatanganani Perjanjian New York 1962.

Maka Irian Barat menjadi sengketa hingga akhirnya Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNTEA). Pada 1 Mei 1963, menyerahkan sementara Irian Barat ke Indonesia sampai dilakukannya referendum di tahun 1969.





Disinilah masa tegang yang disebut Pepera 1969, atau disebut Penentuan Pendapat Rakyat. Namun ada sedikit catatan sejarah hitam dimana Indonesia memakai Pepera dengan jalur kekerasan bukan one man one vote seperti pemilu saat ini terjadi atau ketika referendum Timor Leste terjadi namun dipakai metode delegasi wilayah, para pemilih di wakilkan oleh Dewan Musyawarah Pepera (DMP).

Dari ratusan ribu masyarakat Papua hanya diwakilkan 1026 DMP, ketika itu Presiden Suharto berpesan pada Menteri Dalam Negeri Amir Machmud agar Pepera jangan sampai gagal.

Hasilnya seperti kita ketahui saat ini Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia, dan tentu saja konflik berdarah sering terjadi karena di zaman orde baru Papua seakan sapi perah. Pengibaran Bintang Kejora dianggap makar dan harus di habisi.

Lengsernya Bapak Suharto dan ketika itu Gus Dur berkuasa, ini merupakan moment yang menarik ketika Bintang Kejora dianggap Gusdur merupakan simbol kultural, bahkan penggunaan Irian menjadi Papua pun diperbolehkan. Sosok Presiden yang tahu bahwa bertangan besi itu tidak baik.





Maka dimasa itu pengibaran Bintang Kejora harus dibawah Bendera Indonesia bahkan lagu “Hei Tanahku Papua" yang dikarang oleh misionaris Belanda, Izaak Samuel Kijne, pada tahun 1930-an ini
boleh dilantunkan kembali. Itu pun diatur oleh undang-undang.

Tapi kembali lagi ketika militer yang memimpin yaitu di era Susilo Bambang Yudhoyono Bintang Kejora menjadi masalah kembali dan dilarang dikibarkan. Ini yang menjadi masalah hingga kini dimana cap makar sering tersemat kepada mereka yang mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Solusi yang terbaik ketika melihat masalah Aceh yang hampir serupa dengan Papua, sebenarnya penggiat politik di bumi Cendrawasih yang mengharapkan Bintang Kejora berkibar di tanah mereka dan menginginkan perubahan tidak usah ditangkapi namun diajak berunding untuk kekuasaan di Papua.





Papua milik mereka dan biarkan rakyatnya yang mengaturnya dengan memberikan hal yang sama apa yang dilakukan oleh Aceh dengan mendirikan Partai Aceh dimana bendera GAM saat itu menjadi lambang partai tanpa harus keluar dari NKRI.

Lihat Aceh sekarang? Apa yang terjadi? Menangani suatu wilayah itu tidak mudah, apa pemimpin Aceh tidak korupsi? Sama saja kan hasilnya. Tapi setidaknya rakyat Aceh dapat memilih jalannya sendiri, dapat membangun wilayahnya sendiri dan dapat menikmati hasilnya dengan tidak keluar dari NKRI.

Ini juga yang harus dilakukan di Papua, sebuah solusi jitu bila ada partai Papua dengan bendera Bintang Kejora, mereka politikus Papua yang ingin merdeka diberikan panggung politik untuk bisa memimpin wilayahnya sendiri. Seperti halnya Aceh, Papua pun memiliki masalah yang serupa.



(Lagu yang dicekal oleh pemerintahan Indonesia)

Namun semua itu bisa terlaksana tergantung pada pimpinan negara ini? Apakah masih denial tidak ada pelanggaran HAM, atau minta maaf dan diberikanlah kekuasaan Papua di tangan rakyatnya sendiri lewat bendera Partai.

Karena secara regulasi Papua sulit untuk memisahkan diri dari Indonesia, karena sudah menjadi bagian NKRI disebabkan bekas jajahan Belanda, beda hal dengan Timor Leste. Bahkan sudah diakui oleh PBB Papua adalah wilayah Indonesia tapi agar semua senang dan damai berikanlah apa yang mereka mau dengan sebuah partai politik.

Bagaimana menurutmu gan? Wacana solusi ini bisa jadi nyata atau sulit untuk dilakukan? Saya, c4punk see u next thread.







"Nikmati Membaca Dengan Santuy"
--------------------------------------
Tulisan : c4punk@2020
referensi : klik, klik, klik
Pic : google