Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah memperkirakan vaksin virus corona baru bisa didistribusikan mulai Januari 2021 mendatang. Proses ini akan dilakukan dalam lima tahap.

Mengutip dokumen presentasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai Rapat Terbatas tentang laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Senin (28/9), pemerintah menetapkan lima kelompok prioritas yang akan mendapatkan vaksin virus corona pada awal waktu dengan jumlah sasaran 102,45 juta orang.

Kelompok pertama, orang yang berada di garda terdepan dalam menangani covid-19. Total orang yang menjadi sasaran pemberian vaksin sebanyak 1,31 juta orang.

Kedua, orang yang memiliki kontak erat dengan pasien covid-19. Target sasaran pada kelompok ini sudah ditetapkan sebanyak 50 ribu orang.

Ketiga, orang yang bertugas di bidang pelayanan publik dengan sasaran sebanyak 715 ribu orang.

Untuk pelayanan publik, pemerintah akan mendistribusikan vaksin dalam empat tahap. Untuk tahap pertama diberikan untuk 344 ribu orang, tahap kedua sebanyak 94 ribu orang, tahap ketiga sebanyak 159 ribu orang, dan tahap keempat 118 ribu orang.

Kelompok keempat, masyarakat umum dengan sasaran berjumlah 92,28 juta orang. Proses distribusinya akan dilakukan dalam lima tahap.

Rinciannya, tahap pertama dibagikan kepada 10 ribu orang, kedua kepada 3 ribu orang, ketiga 3,03 juta orang, keempat 2,57 juta orang, kelima 86,66 juta orang.

Lalu, pemerintah juga akan mendistribusikan vaksin corona kepada 4,36 juta tenaga pendidik. Terakhir, aparatur sipil negara (ASN) hingga lembaga legislatif yang sebanyak 3,72 juta orang.

Di sini, pemerintah akan membagikan dua dosis vaksin per orang dengan jarak 14 hari. Ini dilakukan untuk membentuk kekebalan tubuh dari covid-19.

Pemberian vaksin akan dilakukan di berbagai tempat. Detailnya, vaksinasi untuk kelompok usia produktif dan komorbid akan dilaksanakan di fasilitas kesehatan (faskes) pemerintah dan faskes yang bekerja sama dengan swasta. Namun, khusus untuk kelompok komorbid harus dilakukan oleh dokter ahli.

Sementara, vaksinasi peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan akan mengikuti sistem kesehatan yang berjalan saat ini.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto menyatakan rancangan peraturan presiden (perpres) mengenai pengadaan dan distribusi vaksin virus corona sudah dalam proses permintaan paraf menteri. Ia bilang seluruh substansi telah disempurnakan dengan memasukkan poin untuk kondisi kahar.

Selain itu, pemerintah juga membuat peta jalan (road map) pelaksanaan vaksinasi yang akan dilakukan setelah perpres keluar. Road map itu terkait dengan pembentukan tim teknis penyusunan, penyusunan konsep peraturan menteri kesehatan (permenkes), dan sinkronisasi strategi komunikasi publik.

"Rencana vaksinasi disiapkan, pemerintah sudah siapkan perpres," kata Airlangga.

(aud/agt)


https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/2...a-di-awal-2021



Apakah militer sudah masuk dalam prioritas vaksin tsb??