Bagaimana nilai sektor ketenagalistrikan di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara? Berdasarkan laporan terbaru Greenpeace Asia Tenggara (GPSEA) bertajuk “Southeast Asia Power Sector Scorecard” (23/9), Indonesia tertinggal jauh.

Kinerja Indonesia untuk mencapai target 1,5C--kesepakatan global untuk "menjaga" kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius dalam seabad--mendapatkan nilai F atau menduduki peringkat terbawah se-Asia Tenggara. Sementara itu, meskipun pada dasarnya tidak ada negara di Asia Tenggara yang berada di jalur tepat untuk mencapai target tersebut, Vietnam merupakan yang terbaik dengan nilai C-.

Dalam hal perencanaan dan transisi ke energi terbarukan, Vietnam menjadi yang terdepan: negara ini melipatgandakan kapasitas tenaga suryanya dari 134 megawatt pada 2018 menjadi 5.500 megawatt pada akhir 2019. Walaupun Vietnam merupakan negara kedua di Asia Tenggara yang paling bergantung pada batu bara, negara ini dapat mencapai target 1,5C jika mulai beralih sepenuhnya dari gas dan batu bara pada 2020 dan meningkatkan porsi energi terbarukan hingga 50% pada 2030.

Filipina, Malaysia, dan Thailand menempati peringkat selanjutnya dengan nilai D+. Meskipun kinerja ketiga negara ini belum ideal, ketiganya masih punya kesempatan untuk mengikuti jejak Vietnam jika segera mengambil kebijakan untuk menghentikan pembangunan pembangkit batu bara dan gas baru. Ada pula Laos, Kamboja, dan Myanmar yang mendapatkan nilai D-.

Sementara itu, Indonesia jadi satu-satunya negara yang hampir tidak memiliki peluang untuk berada di jalur target 1,5C karena kurangnya perubahan sistemik.

Dalam mengambil penilaian ini, GPSEA mengacu pada sejumlah parameter, seperti performa setiap negara dalam melakukan transisi ke energi terbarukan, pengecualian bahan bakar fosil, pengembangan tenaga surya dan angin, kebijakan dan harga, persaingan, dan kemajuan standar stimulus COVID-19.

Indonesia memperoleh nilai mengenaskan, baik dalam hal transisi energi, perencanaan energi, maupun respons terhadap pandemi COVID-19. Sebagai salah satu negara Indonesia dengan sumber batu bara terbesar di dunia, Indonesia punya sejumlah PLTU batu bara yang melampaui kapasitas. Meskipun begitu, pemanfaatan batubara tetap diperluas melalui bentuk dukungan dan subsidi negara kepada PLTU batu bara milik perusahaan BUMN atau swasta.

Infrastruktur dan pembangunan pembangkit energi terbarukan juga masih belum tampak hilalnya. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) menyatakan bahwa pembangkit listrik tenaga air, panas bumi, dan energi terbarukan lainnya di Indonesia dapat menghasilkan total 23,2% pembangkit listrik pada 2028. Namun, dalam implementasinya, pembangunan energi terbarukan ini tidak berjalan.

Hingga saat ini, GPSEA mencatat 48% dari daya tambahan di RUPTL masih berasal dari PLTU batu bara sehingga kapasitas energi yang berasal dari batu bara di Indonesia kian bertambah.

“Perusahaan listrik milik negara, PLN, menjadikan monopoli terhadap listrik sebagai dukungan terhadap bisnis batu bara. Dukungan negara yang terus berlanjut—untuk industri batu bara yang sangat merugikan dan terlilit utang besar—telah merusak pertumbuhan energi terbarukan. PLN mengatakan bahwa keduanya bisa berjalan beriringan, tetapi faktanya dukungan hanya diberikan kepada salah satunya,” ujar Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, Tata Mustasya, dalam siaran pers (23/9).

Begitu pula jika melihat strategi Indonesia dalam merespons pandemi COVID-19: program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dinilai tidak mencakup upaya untuk memulihkan dan melestarikan lingkungan. Sebaliknya, muncul UU Minerba dan RUU Cipta Kerja yang menurut GPSEA “mengancam kondisi lingkungan dan sosial Indonesia”. Pemerintah pun merencanakan dana talangan bernilai miliaran dolar AS untuk perusahaan minyak dan gas bumi Pertamina dan perusahaan listrik PLN.

Oleh karena itu, jika skema normal atau busines as usual ini terus diterapkan, diperkirakan bahwa pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia akan berjumlah dua kali lipat dalam sepuluh tahun ke depan. Indonesia pun diproyeksikan terus tertinggal dari negara-negara lain dalam mengembangkan energi terbarukan walaupun negara ini punya potensi tenaga surya lebih dari 200 gigawatt.

Dalam skema terbaik yang diproyeksikan GPSEA sekalipun nasib Indonesia mencemaskan. Indonesia dinilai tidak akan mungkin mencapai target kenaikan suhu 1,5C pada 2030 meskipun tenaga surya berkapasitas 34 gigawatt telah dibangun. Untuk dapat mencapai ini, Indonesia mesti meninggalkan batu bara dan sepenuhnya beralih ke energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya atau air.

“Kita perlu mengeksklusi batu bara dan gas baru, dimulai dengan stimulus COVID-19 dan menetapkan target 50% energi terbarukan pada tahun 2030 dalam rencana energi tahun depan,” lanjut Tata.

Merespons hasil laporan ini, kantor Greenpeace di Thailand dan Indonesia menyerukan pemulihan ekonomi yang hijau dan adil di setiap negara. Sementara itu, Greenpeace Filipina berfokus menyuarakan pemulihan ke kondisi normal yang lebih baik dengan mengecualikan bahan bakar fosil dan membuat langkah-langkah konkret menuju masyarakat bebas karbon.

“Kita perlu meningkatkan target energi terbarukan menjadi 50% dari keseluruhan bauran energi pada 2030. Vietnam, misalnya, telah mematahkan banyak mitos lama tentang pengembangan tenaga surya dan bankability energi surya di Asia Tenggara. Pada 2020, tidak ada lagi alasan untuk tidak memiliki perjanjian jual beli tenaga surya dan angin,” kata Chariya Senpong, pemimpin tim transisi energi Greenpeace Thailand.

link