Jakarta, CNBC Indonesia - Para menteri Kabinet Indonesia Maju ramai-ramai mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memutuskan untuk kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total mulai Senin (14/9/2020).

Kritikan itu mengemuka dalam rapat koordinasi nasional Kadin Indonesia bidang perindustrian, perdagangan, dan hubungan internasional dengan narasumber antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.

Airlangga, yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), mengungkapkan dampak kebijakan Anies sudah terlihat di pasar saham tanah air hari ini.

"Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif, berdasarkan indeks sampai dengan kemarin, karena hari ini indeks (IHSG) masih ada ketidakpastian karena announcement Gubernur DKI (Anies Baswedan) tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000," kata Airlangga.

IHSG pada perdagangan sesi pertama Kamis (10/9/2020) terpaksa terkapar di zona merah setelah ambles 4,88% ke level 4.898,11, setelah sebelumnya perdagangan sempat dihentikan oleh bursa karena anjlok lebih dari 5%.

Airlangga mengingatkan, dalam mengambil kebijakan hendaknya jangan sampai mengganggu kepercayaan masyarakat.

"Kita harus melihat gas dan rem ini. Kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga confident public. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market," ujarnya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, kebijakan itu tentu akan memengaruhi industri manufaktur di Indonesia. Ia mengaku tidak bisa membayangkan apabila kebijakan itu diikuti oleh provinsi-provinsi lain yang kembali menerapkan PSBB ketat.

"Kita lihat industri yang sudah bergeliat ini khawatir dapat tekanan," kata Agus.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyoroti distribusi barang yang berpotensi terganggu dalam PSBB. Oleh karena itu, Ia meminta agar jalur distribusi di setiap wilayah yang memberlakukan PSBB tetap berjalan.

"Karena PDB kita 50% konsumsi. Kalau distribusi ini tidak lancar akan mengganggu PDB kita," ujar Agus.

Sedangkan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar memberikan saran kepada Kadin apakah bisa mengusulkan kepada pemprov yang memberlakukan PSBB agar memberikan pengecualian kepada industri manufaktur atau sektor usaha yang telah dan mampu melakukan langkah-langkah protokol kesehatan yang tinggi.

"Misalnya mereka yang mampu transportasi pekerja sendiri atau mengatur pekerja nggak boleh menggunakan transportasi umum. Saya khwatir kalau dipukul rata seperti ini dan lagi-lagi saya rasa nggak realistis pandemi selesai jangka pendek, maka nggak ada yang tahan," kata Mahendra.

"Maka mari kita konstruktif merumuskan hal-hal tadi dan kalau bisa Kadin atau bisa kerja sama dengan lembaga lain lakukan best practice dan lakukan pemeringkatan itu push aja ke pemprov untuk diberikan pengecualian sekaligus diberi benchmark bagi yang lain menjadi standar yang baru. Kalau nggak saya betul-betul khawatir kesinambungan kita jangka menangah dan jangka panjang," lanjutnya.

[url]https://www.cnbcindonesia.com/news/20200910133048-4-185831/ramai-ramai-menteri-jokowi-sindir-psbb-total-anies-baswedan [/url]


ane sih mikir PSBB tuh telat banget dan bikin susah banyak orang,
tapi dari berita ini keliatannya mentri2 pak de ga mau dengerin instrukti pak de untuk pentingin kesehatan drpd ekonomi ya

atau kemarin itu pengumuman pak de hanya sandiwara