JAKARTA, HALUAN.CO -Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Retno Listyarti mengirim surat terbuka kepada Mendikbud Nadiem Makarim.

Apanya yang penting: Dalam surat terbuka tanggal 1 Agustus 2020 itu, Retno mengkritik sejumlah kebijakan mas menteri di bidang pendidikan, salah satunya pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Konteks: Sejak Indonesia dilanda wabah virus korona, Kemendikbud menerapkan PJJ secara daring maupun luring.

Apa katanya: "Mengapa Mas Menteri yang dijuluki menteri milineal justru terkesan tak berdaya? Tidak terlihat langkah-langkah konkrit Kemdikbud mengatasi berbagai kendala PJJ," tanya Retno dalam surat terbukanya itu.

Padahal menurut Retno, hasil survey berbagai pihak terhadap PJJ fase pertama seharusnya dapat dijadikan dasar menyelesaikan masalah. Namun, tidak ada terobosan apapun selama berbulan-bulan, sehingga permasalahan pelaksanaan PJJ fase kedua masih sama.

Apa persoalannya:

• Ada jutaan anak saat ini terisolasi di rumah mengalami frustasi karena tidak terlayani PJJ.

• Ada kesenjangan yang lebar dalam akses digital di kalangan peserta didik. Dari kelas ekonomi menengah ke atas terlayani PJJ secara daring. Dari keluarga ekonomi menengah ke bawah tidak terlayani karena tidak memiliki hal yang dibutuhkan untuk PJJ daring.

• Bagi anak dari keluarga miskin yang mampu mengakses PJJ secara daring menjadi kehilangan semangat untuk melanjutkan sekolah.

• Ada beberapa kasus, anak yang tidak bisa mengikuti ujian secara daring dianggap tidak mengumpulkan tugas dinyatakan tidak naik kelas.

Ringankan beban anak didik: Sebagai menteri yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab besar di bidang pendidikan dimintanya untuk meringan beban dan derita anak-anak Indonesia dalam PJJ fase kedua.

Bagaimana caranya: Membatalkan program organisasi penggerak (POP) dan mengalihkan anggaran untuk mengatasi kendala PJJ.

• Menggratiskan internet dan bantuan gadget bagi anak-anak miskin dan para guru honorer.

• Segera menyelesaikan kurikulum dalam situasi darurat “kurikulum adaptif” yang dapat meringankan guru, siswa dan para orang tua.

• Melakukan berkoordinasi dengan Kementerian Desa terkait penggunaan dana desa untuk membantu anak-anak desa melakukan PJJ di balai-balai desa dengan fasilitas wifi dan computer milik desa.



Berita Politik, Hukum, dan Ekonomi Lainnya:
1. Warga Miskin Dianiaya Anggota DPRD, Kuku Dicabut Pakai Tang
2. Penghina Ahok Ditangkap, Ternyata Ketua Veronica Lovers
3. Nomor Punggung yang Dipensiunkan Klub Sepak Bola Indonesia
4. Korporasi Bisa Pinjam Modal Rp1 Triliun, Ketahui Syaratnya
5. Kasus Korona di DKI Kembali Tinggi adalah Strategi Pemprov