INDUSTRY.co.id - Jakarta, Politikus PDIP Adian Napitupulu membantah pernyataan Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga yang menyebut dirinya tidak paham soal budaya korporasi dan blunder soal mekanisme penunjukkan komisaris dan direksi BUMN.

Melalui keterangan yang diterima redaksi pada Sabtu (25/7), Adian menyatakan sesungguhnya Arya lah yang tidak memiliki pemahaman terkait korporasi dan proses rekruitmen direksi dan komisaris.

"Apakah ada korporasi yang mengumumkan lowongan untuk mengisi jabatan Komisaris dan Direksi secara terbuka melalui media? Ada! Dan itu sebenarnya bukan hal baru, bahkan sering dilakukan. Jadi kalau dikatakan itu tidak pernah ada atau hanya satu dua, maka jangan-jangan memang dia (Arya - red) tidak pernah membaca. Tidak pernah baca, bukan berarti itu tidak pernah ada," kata Adian.

"Ini saya kutipkan beberapa contohnya," terangnya.

Menurutnya pertama, Perusda Pasar Surya Surabaya pada bulan April tahun 2017 pernah umumkan secara terbuka untuk lowongan sebagai Direktur Utama dan Direktur Administrasi Keuangan.

Lalu kedua, PT Patralog pada tanggal 12 hingga 20 Juni 2019 membuka lowongan kerja sebagai Direksi.

Berikutnya ketiga, PT Bank Jatim pada 18 Desember 2019 membuka lowongan untuk Direktur Utama dan Direktur Konsumer Ritel dan Usaha Syariah.

Dan keempat, PT Jateng Petro Energi membuka lowongkan kerja untuk Direksi dan Komisaris pada tanggal 6 Mei 2020.

"Sebenarnya masih banyak contoh lainnya, tapi tidak mungkin saya tuliskan semua di sini. Dari contoh di atas, maka pernyataan bahwa tidak pernah ada lowongan Direksi atau Komisaris Corporate yang di umumkan terbuka tentu sebuah kesalahan besar atau sok tahu yang sangat akut," ungkap Adian.

Lalu Adian pun menjelaskan alasan dirinya menyatakan ada 6.200 Komisaris dan Direksi titipan di BUMN.

Menurutnya, logikanya sederhana saja, yaitu karena semua rekrutmen, seleksi dan keputusan untuk posisi Direksi dan Komisaris dilakukan secara tertutup, maka biasanya titipan titipan akan terjadi. 

"Bukankah titipan titipan itu konsekuensi dari tidak adanya sistem rekrutmen yang transparan," ucapnya.

"Kalau dikatakan bahwa saya tidak mengerti budaya korporasi maka saya perlu bertanya, budaya yang mana? Setahu saya budaya korporasi yang tertutup itu adalah budaya korporasi yang lahir dari mindset orde baru," sambungnya.

Selanjutnya Adian juga menyinggung pentingnya publik mengetahui soal proses rekruitmen 6.200 Direksi dan Komisaris di BUMN.

"Karena uang yang dikeluarkan negara bukanlah uang kecil. Coba kita andaikan rata-rata direksi dan komisaris itu dari gaji, transportasi, tunjangan ini itu, dan lain-lainnya di kisaran Rp 50 juta per bulan di kalikan 6.200 orang, berarti Rp 310 miliar tiap bulan atau Rp 3,7 triliun setiap tahun," jelasnya.

"Lucu dan aneh bagi saya kalau negara mengeluarkan Rp 3,7 triliun setiap tahun untuk 6.200 orang yang rakyat tidak tahu bagaimana cara rekrutmennya dan dari mana asal usulnya," sebutnya. 

Selain itu, Adian juga menjawab soal anggapan dari stafsus BUMN Arya yang menyatakan bahwa "Direksi dan Komisaris BUMN itu bukan pejabat publik".

Menurutnya, pernyataan tersebut adalah pernyataan yang tidak berlandaskan pengetahuan, tapi nafsu bicara saja.

"Mari kita cek fakta fakta nya. dari beberapa Undang Undang yaitu Pasal 1 angka 1 UU no 28 tahun 1999, lalu pasal 1 ayat 2 dan 4 dari PP no 61 tahun 2010, kemudian pasal 14 UU no.14 tahun 2008 dan pasal 1 angka 1 jo pasal 1 angka 10 UU 19 tahun 2003," terangnya.

"Dari 3 UU dan 1 PP ternyata menjelaskan bahwa Direksi dan Komisaris BUMN adalah pejabat publik dan karena mereka pejabat publik, maka mereka juga harus dan wajib mengisi lembar LHKPN. Kalau sudah isi LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) maka jelas dia adalah pejabat publik," tandas Adian.

Diakhir pernyataannya, dirinya berharap informasi tersebut dapat  bermanfaat bagi publik.

"Akhir kata, sesungguhnya siapa sebenarnya yang tidak mengerti korporasi? Siapa yang tidak paham korporasi ? Siapa sesungguhnya yang membuat blunder?," pungkas Adian.

Perlu diketahui, sebelumnya Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan Adian telah melakukan blunder dan tidak paham dengan budaya korporasi.

Blunder tersebut salah satunya dia arahkan pada pernyataan Adian yang menyebut keberadaan mafia terendus dari penunjukan 5.000 komisaris BUMN yang tidak jelas asal muasalnya. 

"Bung Adian Napitulu ini banyak blundernya Karena tidak paham budaya korprasi," pungkas Arya dalam pernyataannya Jumat kemarin (24/7).

Baca Selengkapnya:
https://www.industry.co.id/read/7109...korporasi-bumn