Trump meminta menteri keamanan dalam negeri Amerika Serikat, Kirstjen Nielsen, menutup akses bagi para migran asal Meksiko di sepanjang perbatasan AS. Namun Nielsen tidak setuju. Ia mempertimbangkan Undang-Undang AS yang mengizinkan masuknya pencari suaka. Trump lantas meminta Nielsen mundur.



Pada 7 April 2019, Nielsen mundur dari jabatannya. Kemudian disusul oleh pengunduran diri de- putinya, Claire Grady, 9 April 2019. Jabatan Menteri Keamanan Dalam Negeri akan digantikan sementara oleh Komisioner Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan, Kevin McAleenan. Nielsen berharap bahwa penggantinya akan mendapat dukungan dari kongres dan pengadilan. Terutama dalam memperbaiki undang-undang yang menghambat AS mengamankan perbatasan Amerika. Selain itu, yang telah menimbulkan perselisihan bangsa.

Sejak kampanye presiden 2016, Trump menyebut pemerintah Meksiko telah mengirim pemerkosa dan bandar narkoba ke AS. Oleh karena itu, ia menyebut kebijakan imigrasinya sebagai sebuah kondisi darurat nasional. Menurut Trump, jika AS memiliki tembok, Meksiko tidak akan bisa melewatinya. Mereka mengetahui tidak dapat melewatinya maka mereka tidak akan datang.

Di sisi lain, Kepala Staf Gedung Putih, Mick Mulvaney, meragukan Trump akan mendapatkan dukungan dari Partai Demokrat. Apalagi untuk mengubah undang-undang keimigrasian. Meski belum menutup perbatasan, Trump mengatakan akan memobilisasi militer untuk mengamankan kawasan tersebut. Ia mendengar dari salah satu anggota Partai Republik, semakin banyak imigran melalui perbatasan Amerika Serikat-Meksiko.

Saat ini terdapat sekitar 5.000 pasukan AS di dekat perbatasan. Jumlah tersebut akan terus berfluktuasi. Seperti pada Februari, ia telah mengerahkan tambahan pasukan sebanyak 3.750 personel keamanan. Hal ini bertentangan dengan tindakan pemimpin di  Wisconsin, New Mexico, dan California yang malah menarik pasukan. Mereka mengatakan belum terdapat cukup bukti untuk mengategorikan daerah tersebut mengalami krisis keamanan.



Perselisihan antara Trump dan kabinetnya, serta kepala negara bagian AS memunculkan indikasi krisis politik. Muncul persaingan antara Partai Demokrat dan Partai Republik dengan menggunakan alat kebijakan imigrasi. Apalagi Trump diketahui akan mencalonkan diri pada pemilihan presiden 2020.

Trump menjadikan imigrasi sebagai masalah serius dalam kampanye. la kembali menyatakan kondisi darurat nasional dalam upaya mendapatkan dana dari kongres untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan selatan AS. Pada Selasa, 9 April, ia mengkritik partai Demokrat yang telah menolak proposal legislatifnya untuk mempercepat deportasi dan membangun tembok perbatasan. la bahkan berencana mengajukan banding atas putusan tersebut.

Sebelumnya, Partai Republik telah memenangkan hak veto dari hasil pemungutan suara. Mereka menganggarkan 3,6 Miliar USD untuk konstruksi pembangunan tembok perbatasan. Masalahnya, anggaran itu belum dapat digunakan seiring tuntutan hukum dari pengacara demokrat. Dan jika presiden memutuskan sepihak, maka itu merupakan tindakan tidak konstitusional.

Mundurnya Nielsen menambah panjang daftar loyalis Trump yang angkat kaki dari pemerintahan. Setelah Nielsen, Kepala Dinas Rahasia AS Randolph ”Tex” Alles pergi dan digantikan James M. Murray sejak Mei. Pada Desember  tahun lalu, menteri pertahanan AS, James Norman Mattis, mundur dari jabatannya terkait kebijakan penarikan pasukan AS dari Suriah.



Sebelumnya ada Jeff Sessions yang mundur dari jabatan Jaksa Agung AS pada November dan Nikki Haley meletakkan jabatannya sebagai Duta Besar AS untuk PBB pada Oktober tahun lalu. Dihitung- hitung, sejak Trump memimpin, ada lebih dari 20 pejabat penting AS yang meninggalkan Trump.