JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku, sulitnya membuat kebijakan ditengah hantaman pandemi Covid-19. Wabah ini menjadi peristiwa yang tidak terprediksi dan seketika mengubah kondisi perekonomian.

Ia mengatakan, saat duduk di bangku kuliah rasanya mudah untuk menjelaskan, menganalisa, dan membahas berbagai topik perekonomian. Tapi realitanya, saat dihadapkan secara praktis untuk membuat kebijakan itu merupakan hal yang sulit karena ada banyak pertimbangan.

"Pada saat kita pembuat kebijakan, apalagi seperti sekarang ini ada Covid-19, kita sering tidak dihadapkan pada kemewahan dalam mendesain kebijakan dalam suasa yang tenang," katanya dalam acara peluncuran dan bedah buku 'Terobosan Menghadapi Perlambatan Ekonomi', Sabtu (4/7/2020).

Baca juga: Sri Mulyani: Dalam Membuat Keputusan, 5 Institusi "Melototin" Kita...

Ia mengatakan, pada masa sebelum pandemi, dunia dihebohkan dengan industri 4.0 di mana semua serba digitaliasi. Untuk menghadapi ini pemerintah pun fokus transformasi ekonomi digital sehingga bisa berdaya saing.

Sayangnya, tiba-tiba pandemi Covid-19 terjadi dan mengharuskan adanya perubahan besar dalam menetapkan kebijakan perekonomian.

"Lagi kita sibuk begitu (persiapkan masuk industri 4.0) kita tiba-tiba kena shock Covid-19 ini. Ini mengubah dan mereset semuanya," katanya.

Kondisi yang serba tidak pasti ini menjadi tantangan bagi dirinya dalam membuat kebijakan fiskal yang cepat dan tepat. Pemerintah harus mampu membuat penyesuaian dan memilih kebijakan yang tepat dari banyaknya pilihan kebijakan.

Pada masa ini, ia mengakui, banyaknya konflik yang muncul ketika membuat kebijakan.

"Covid-19 ini bisa dikatakan extraordinary dan unprecedented. Karena presedennya adalah 100 tahun yang lalu, dan saya enggak tahu kebijakan fiskal 100 tahun yang lalu itu bagaimana, yang jelas Indonesia 100 tahun lalu masih dalam penjajahan Belanda," kata Sri Mulyani.

Meski demikian, Sri Mulyani mengaku, dalam mengambil sebuah kebijakan dirinya berusaha mendengar semua aspirasi berbagai pihak, sehingga keputusan yang diambul memang benar-benar bisa berdampak pada masyarakat.

"Kami policy maker mendengar itu. Namun untuk bisa menetapkan policy seperti apa, itu kita dihadapkan pada constrain atau kendala, dan trade off. Jadi kita tidak dalam posisi untuk semuanya bisa dipilih tanpa ada kendala " katanya.

link


Pada masa ini, ia mengakui, banyaknya konflik yang muncul ketika membuat kebijakan.