Hinggap bak langau, titik bak hujan. Tiba-tiba saja muncul video Presiden Jokowi mengeluarkan amarah di hadapan kabinetnya. Video yang muncul pada tanggal 28 Juni 2020 itu merupakan kejadian 10 sehari sebelumnya. Saat itu, Presiden Jokowi mengancam akan mereshuffle kabinetnya karena dinilai bekerja biasa-biasa saja di tengah krisis Covid-19 dan ekonomi.

Kemarahan Jokowi sangat tersirat pada sektor kesehatan terkait realisasi anggaran penanganan Covid-19. Sebab anggaran kesehatan yang sangat besar yakni Rp 87,55 triliun baru terpakai 1,54 persen atau Rp 1,34 triliun.

Maka tak salah kiranya publik akan menduga Menteri Kesehatan Dr Terawan Agus Putranto sebagai salah satu kandidat kuat yang akan hengkang dari kabinet Jokowi-Maruf.

Sumber : Kompas[Jokowi Marah, Ini Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19]

Dari gelar doktor yang menyemat sebelum nama Terawan, publik bisa melihat bahwa Terawan adalah Menteri yang berasal dari kalangan profesional. Ia merupakan lulusan Fakultas Kedokteran UGM yang masuk TNI AD sebagai dokter militer. Perannya sebagai dokter militer pula yang agaknya membuat Terawan pernah menjabat sebagai Kepala RSPAD Gatot Soebroto dan dipercaya menjadi Ketua Tim Dokter Kepresidenan.

Namun karena ia berasal dari kalangan profesional pula yang menyebabkan besarnya kemungkinan Terawan di-reshuffle Presiden Jokowi. Ia tak memiliki back up dari partai politik.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin membeberkan dua faktor rawannya posisi Terawan untuk di-reshuffle. Pertama karena tidak memiliki back up parpol, kedua karena kinerjanya yang dianggap Jokowi tidak memuaskan.

Kinerja yang tidak memuaskan ini pula yang menyebabkan penulis bertanya-tanya. Mengapa Terawan yang merupakan seorang dari kalangan profesional, saintis, bahkan mumpuni di bidang organisasi sebagai Kepala Rumah Sakit justru mendapatkan teguran keras di bidang yang ia sendiri telah geluti sedari dulu?

Sumber : Tribunnews [Pengamat Sebut Terawan Rawan Digusur Dari Kabinet Jokowi Karena Tidak Punya Back Up Partai Politik]

Terawan bukanlah seorang politikus murni. Sebagai saintis, ia menjalankan tugasnya sesuai kaidah ilmiah terutama perihal penanganan Covid-19. Namun dunia politik yang sarat dengan kepentingan, tak ramah bagi seorang Terawan. Ibarat ‘baru dianjur sudah tertarung’ - baru melakukan pekerjaan, telah terlebih dahulu mendapat rintangan. Segala kebijakan yang telah ia susun matang di sektor kesehatan selalu mendapat gangguan.

Tengok saja pada bulan Maret 2020, awal masuknya corona ke Indonesia. Presiden Jokowi menginginkan Rapid Test massal segera dilakukan guna mengetahui secara cepat penyebaran corona. Namun Terawan tidak menganjurkan penggunaan Rapid Test. Sebab, rapid test bukanlah standar WHO. Metode Rapid Test tidak akan bisa mendeteksi apakah seseorang positif corona atau tidak. Dikarenakan alat itu bukan standar WHO, maka tak ada satupun rumah sakit di Indonesia yang memiliki stok Rapid Test. Indonesia harus melakukan impor untuk pengadaannya.

Sumber : Bisnis [Jokowi Minta Rapid Test, Menkes Terawan Sebut Bukan Standar WHO]

Saat wacana pengadaan Rapid Test itu pula mulai muncul tekanan dari Kementerian BUMN yang dipimpin Erick Thohir. Ternyata Menteri Erick telah memesan alat rapid test dari China melaui PT Rajawali Nusantara Indonesia. Namun masih terganjal izin dari Menkes Terawan.

Akibat tekanan politik seperti itu, mau tak mau akhirnya Menkes menyetujui pengadaan Rapid Test yang kini tidak memberi pengaruh apa-apa. Hanya menambah jumlah ODP dan PDP yang mengantri hasil tes PCR hingga sebulan lamanya. Selama menunggu itu pula keluar biaya perawatan yang tidak sedikit dan membuka celah bagi korupsi pengadaan alkes.

Sumber : Tribunnews Kaltim [Menkes Terawan Tak Kunjung Izinkan Jajaran Erick Thohir Beli Rapid Test Canggih dari China, Ada Apa?]

Gangguan terhadap Kemenkes juga datang dari Kemenperin terkait pelaksanaan PSBB yang telah dirumuskan sedemikian rupa oleh Terawan melalui Permenkes Nomor 9 Tahun 2020. PSBB yang seharusnya dapat menjadi kunci bagi Indonesia dalam memutus rantai penyebaran corona dicari celahnya oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Akibatnya 200 perusaahaan besar yang rata-rata industri manufaktur masih saja beroperasi di tengah PSBB Jakarta. Padahal ke-200 perusahaan tersebut termasuk ke dalam perusahaan yang harus tutup selama PSBB berlangsung.

Sumber : Kompas [Izinkan Industri Beroperasi Saat PSBB, Menperin: Kami Sudah Koordinasi dengan Gubernur DKI...]

Gangguan PSBB tak hanya sampai di situ. Kemenhub juga turut andil ‘melonggarkan’ PSBB dengan diterbitkannya Permenhub Nomor 12 Tahun 2020 yang dikeluarkan Menhub Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan. Lewat Permenhub itu, ojek online boleh mengangkut penumpang. Padahal dalam Permenkes, ojol hanya boleh mengangkut barang.

Sumber : Kompas [Polemik Permenhub 18, Dinilai Bertentangan dengan Permenkes hingga Menyesatkan]

Tak hanya kepentingan politik Menteri lainnya yang menjadi gangguan kinerja Menkes. Ternyata pihak rumah sakit pun berpolitik dengan menolak pasien Covid-19 dengan alasan rumah sakitnya akan diajuhi pasien. Pembeberan ini sempat viral lewat perbincangan Deddy Corbuzier dengan Jubir Covid-19 Achmad Yurianto. Menurut Yuri, kesehatan telah menjadi ladang bisnis, terutama bagi rumah sakit yang takut kehilangan pasien. Itulah mengapa pemerintah enggan menyebutkan nama-nama rumah sakit yang menjadi rujukan Covid-19 di luar rumah sakit yang menjadi rujukan pemerintah.

Sumber : Suara [RS Tolak Rawat Pasien Corona Covid-19, Pemerintah Kuak Alasan Sebenarnya]

Seperti memanjat terkena seruda, mendapat rintangan dalam melakukan usaha. Iitulah yang dialami Terawan. Ia yang sebetulnya lurus secara kaidah ilmiah, digempur habis-habisan oleh kepentingan bisnis, mafia alkes, dan kartel farmasi, termasuk Menteri BUMN. Apalagi sebagai saintis, ilmu komunikasi Terawan jelek.

Lurusnya Terawan agaknya tidak terlalu dihargai di dunia perpolitikan RI, khususnya oleh presiden. Lewat marah-marahnya Jokowi, Menkes langsung dihajar tanpa tedeng aling-aling. Posisinya sangat terancam. Presiden akan lebih memilih mempertahankan Menteri lainnya yang memiliki power politik kuat seperti Menteri BUMN Erick Thohir.

Bagaimana tidak, Menteri Erick memberi keuntungan yang sangat besar bagi hubungan Indonesia – China melalui impor Rapid Test. Ditambah lagi, Erick memasukkan 22 anggota TNI-Polri aktif di BUMN. Bukankah para anggota TNI-Polri aktif itu dapat menjadi gerbong pengaman untuk menjaga Presiden usai jabatannya berakhir, maupun menjaga Kepentingan Politik anak dan menantu Jokowi.

Sumber : Kompas [Era Erick Thohir, 22 Anggota TNI/Polri Masuk Jajaran Komisaris BUMN]

Ingat, bukan rahasia umum lagi untuk maju Pilkada membutuhkan dana dan bekingan politik. CSR BUMN adalah salah satu fitur vital dalam pendanaan pemilu. Seperti yang pernah dipaparkan BPN Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 lalu dan dibuktikan dengan ucapan ‘terima kasih Pak Jokowi’ di badan pesawat Garuda.

Sumber : KataData [BPN Prabowo-Sandi Sebut Banyak BUMN Curangi Pemilu]
Sumber : Merdeka [Penjelasan Garuda Indonesia soal Ucapan 'Terima Kasih Pak Jokowi' di Badan Pesawat]

Kita semua tahu sebenarnya presiden tengah dihadapkan pada persoalan dilematis. Yakni antara melepaskan Terawan demi menjaga relasi bisnis, baik untuk pemulihan ekonomi di new normal, maupun memanjakan calon donatur politik dinasti Jokowi, atau melepaskan Erick Thohir dengan risiko kehilangan gerbong ekonomi baik BUMN maupun swasta.

Namun ketika melihat sikap Presiden belakangan ini yang tampaknya sulit “tegas” dan dibuktikan dari marah-marahnya yang justru menjadi penanda sedang kehilangan Respect karena ketidaktegasannya, maka penulis mengira Presiden akan melepaskan Terawan demi menjaga Erick Thohir.

Presiden akan membuang orang baik demi menjaga gerbong ekonomi politik.