JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan tetap memilih berada di luar Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meskipun isu perombakan kabinet mencuat.

Juru Bicara PKS Ahmad Fathul Bari mengatakan, sejauh ini tidak ada tawaran kursi menteri kepada partainya. Sebab, sejak awal PKS memang sudah menegaskan posisi berada di luar pemerintahan.

"Setahu saya tidak ada (tawaran), karena semua pihak sudah tahu dan menghargai sikap PKS," kata Ahmad saat dihubungi, Rabu (1/7/2020).

Ahmad menyebut sikap PKS yang memilih menjadi oposisi ini sudah disampaikan oleh Presiden PKS Sohibul Iman dalam Rakornas PKS bulan November 2019 lalu.

Sikap itu juga sudah menjadi hasil keputusan Mejelis Syuro PKS.

"Kami menegaskan bahwa hingga 2024, PKS akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Jokowi," ujar Ahmad.

Ahmad menyebut ada tiga alasan kenapa PKS memilih sebagai partai oposisi. Pertama, PKS merasa memiliki kewajiban untuk menjaga logika demokrasi.

"PKS ingin menjaga logika kepantasan demokrasi, terlebih pada awalnya hampir tidak ada partai lain yang menegaskan sebagai oposisi atau berada di luar pemerintahan," kata dia.

Saat ini, selain PKS, hanya Partai Demokrat dan PAN yang juga berada di luar pemerintahan. Parpol lainnya merapat ke pemerintah.

Kedua, Ahmad menyebut PKS ingin menjadi partai yang edukatif. Pilihan sebagai oposisi dapat memberikan pelajaran politik bahwa dalam sistem demokrasi menuntut sportivitas.

PKS yang pada pilpres 2019 lalu mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengakui telah kalah dan menolak untuk bergabung di pemerintahan.

"Sudah sepatutnya kami sebagai bagian dari pihak 02 harus memberikan kesempatan kepada yang menang untuk memegang kekuasaan," kata dia.

Ketiga, pilihan PKS merupakan komitmen untuk mendengarkan suara konstituen yang berharap PKS berada diluar pemerintahan.

Harapan itu muncul agar pemerintahan Presiden Jokowi ada yang mengawasi secara jernih dan bertanggung jawab.

"Dan itu wujud PKS sebagai partai politik yang wajib mendengar aspirasi rakyat, salah satunya yang berharap PKS sebagai oposisi untuk mengawasi jalannya pemerintahan," kata dia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya, menyampaikan ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020 silam.

Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).

Mulanya saat membuka rapat, Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja di masa krisis seperti ini.

Padahal, Presiden Jokowi meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perokonomian.

"Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah pemerintahan," kata Jokowi.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, langkah extraordinary itu bisa dalam bentuk mengeluarkan aturan tertentu, bahkan pembubaran lembaga dan perombakan kabinet atau reshuffle.

Ia lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ucap Jokowi.

sumber