WE Online -


Protes terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) terus bermunculan.

Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang belakangan sepi dari aksi, kini seperti dapat nyawa lagi. Bahkan, di media sosial sudah ramai poster ajakan turun ke jalan yang diinisiasi PA 212.

Sejak pandemi Covid-19 melanda Tanah Air, PA 212 "puasa" demo. Terakhir, perkumpulan yang diinisiasi Rizieq Shihab itu menggelar aksi di Kedutaan Besar India, Jumat 6 Maret lalu. Setelah itu, PA 212 nyaris tidak pernah lagi terpantau turun ke jalan melakukan aksi protes dan pengerahan massa.

Kini, setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan maklumat penolakan RUU HIP, PA 212 "hidup" lagi. Alasan penolakan karena RUU HIP dicurigai untuk membangkitkan kembali PKI.

Poster seruan bersama FPI, GNPF Ulama, dan PA 212 untuk mendukung maklumat MUI tersebut pun menyebar cepat di dunia maya. "Wahai umat Islam, Bangkit dan Bersatulah. Siapkan Diri untuk Jihad melawan Neo PKI," bunyi salah satu penggalan seruan di poster tersebut.

Di bawah poster tersebut, tampak jejeran foto tokoh FPI, GNPF Ulama, dan PA 212, antara lain Habib Rizieq Shihab, KH Ahmad Sobri Lubis (Ketua Umum DPP FPI), Yusuf Muhammad Martak (Ketua GNPF Ulama), dan Slamet Maarif (Ketua PA 212).

Benarkah isi poster tersebut? Ketua Umum DPP FPI Ahmad Sobri yang dikonfirmasi mengaku belum tahu persis apa maksud dari seruan bersama poster tersebut. Apakah akan melakukan aksi turun ke jalan atau seperti apa?

"Saya enggak tahu. Kalau ada aksinya enggak paham saya," kata Ahmad Sobri.

Sejauh ini, FPI memang tidak banyak berbicara soal RUU HIP ini. Adalah PA 212 yang terbilang cukup vokal menyuarakan penolakan. Di medsos, Juru Bicara PA 212 Haikal Hassan aktif mencuitkan penolakan terhadap RUU HIP.

"Udah deh. Cukup. Stop. Semua kekuatan ummat telah menyatu untuk tolak RUU HIP. Hentikan. Berhenti," tulis @haikal_hassan, dengan menautkan link berita yang berjudul: NU, Muhammadiyah, dan MUI Kompak Tolak RUU HIP.

Terkait poster aksi, Haikal tidak menjawab pasti. Namun, dia mengakui bahwa saat ini pihaknya kini sedang menginisiasi pertemuan dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas). Kemungkinan akan digelar dalam pekan ini. Tujuannya, untuk menyusun langkah apa saja yang akan diambil terkait RUU HIP itu.

Ia memastikan, apapun keputusan dari pertemuan tersebut, tetap dalam koridor menghormati konstitusi dan dilakukan dengan caracara yang santun. "Saya tidak bilang demo," tegas Haikal.

Di tengah pandemi Covid-19, Haikal menilai hal mendesak yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah memastikan kesehatan dan kesejahteraan atau ekonomi masyarakat. Bukan RUU HIP.

Soal RUU HIP ada potensi membangkitkan PKI, dia punya dasarnya. Apalagi, lanjut dia, PDIP yang awalnya menolak justru mendukung dan mengusulkan agar TAP MPRS Pembubaran PKI dimasukkan ke dalam RUU HIP.

"Ada 2 hal, kenapa PDIP yang respons? Kebaca kan siapa yang ngusulin. Begitu lihatnya. Oh, PDIP. Kedua, kita tidak mau memasukkan tambahan apapun atau mengubah apapun. Kita hanya mau UUD dan Pancasila. Tidak didegradasi dengan RUU HIP," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya setuju TAP MPRS Pembubaran PKI Masuk RUU HIP. Selain komunisme, ideologi lain seperti kapitalisme, liberalisme, marxisme, radikalisme, serta bentuk khilafahisme, juga ditambahkan dalam RUU HIP sebagai ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

https://www.google.com/amp/s/amp.war...lagi-gara-gara