IND Politik - Riuh RUU HIP sepertinya tidak berujung pada penghentian pembahasan RUU ini, saya menduga kuat ujungnya ada pada insiden 'pembakaran bendera'. Kenapa demikian? Sejak awal RUU ini mencuat kepermukaan ada banyak laporan dan tuntutan publik agar aparat mengusut siapa dibalik RUU ini, tetapi respon aparat bahkan negara sangat dingin soal ini.

Berbeda hal, ketika muncul insiden 'pembakaran bendera' pada saat aksi demonstrasi di gedung DPR RI (25/6), tidak sampai 2x24 jam atau lebih tepatnya sehari setelah insiden, Kadiv Humas Polri langsung meresponnya dan mengatakan, "Polri akan mengusut tuntas kasus ini". Keren..

Keren 1 : Hukum bekerja ekstra cepat ketika menyangkut parpol penguasa.
- Untuk kasus lain, perlu waktu berbulan-bulan bahkan demo berjilid-jilid hanya untuk satu kasus, "Penistaan Agama".

Keren 2 : Hanya perlu waktu 1x24 untuk mengatakan, " Kami akan usut!"
- Untuk kasus lain, ada beberapa oknum yang dilaporkan berkali-kali dengan berbagai pasal yang dilanggar dan uniknya sampai sekarang masih aman bebas berkeliaran. Mungkin karena dekat/dipelihara rezim kali ya?

Keren 3 : Pada kasus pembakaran bendera hanya satu pihak yang tersinggung dan laporannya langsung diproses.
- Di sisi lain, ada banyak pihak yang tersinggung ketika dasar negara mau diutak-atik. Tapi anehnya, 'alat negara' tidak tersinggung sama sekali! Kok bisa?

Bagi yang memperhatikan perkembangan politik negeri ini tentu tidak terkejut sama sekali. Karena sejatinya hukum adalah senjata penguasa. Hukum baru benar-benar tegak apabila dipengaruhi oleh unsur politik penguasa. Tidak semua kasus memang, tetapi untuk banyak kasus itulah faktanya. Iyal Seprianto

Sumber: https://iyalseprianto.blogspot.com/2...etika.html?m=1[/url]