Keputusan Bupati Lombok Tengah (Loteng) Suhaili FT untuk menerapkan kebijakan pemakaian cadar sebagai pengganti masker bagi para Aparatur Sipil Negara muslimah menuai kritik dari pegiat media sosial Denny Siregar.

Menurut Denny, kebijakan itu tidak sesuai dengan peraturan dari Kementerian Dalam Negeri.

“Pak @Kemendagri_RI mau nanya, apakah yang dilakukan Bupati @LombokTengah ini tidak melanggar peraturan ? Kok bisa pengganti masker jadi pelan2 mencadarkan para ASN ?,” tanya Denny di akun Twitternya, Jumat (26/6/2020).

Sebelumnya, seperti dilansir dari radarlombok, Bupati Loteng menegaskan bahwa kebijakan ini dilakukan untuk menyongsong pola hidup baru atau yang sering disebut New Normal.

“Semua kegiatan harus dilakukan, misalkan jaga jarak dan cuci tangan, termasuk pakai masker. Jadi memang kita ini masa persiapan menuju New Normal, karena sebuah keniscayaan apapun kondisinya. Mau daerah merah dan lain sebagainya, tetap saja masyarakat tidak bisa di rem untuk melaksanakan kegiatan,” ungkap Suhaili, kemarin.



Maka konsep saat ini belajar untuk hidup berdampingan dengan Covid-19. Artinya meski corona tetap ada dan tidak bisa habis, tapi kegiatan harus tetap jalan. Terlebih apa yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo, bahwa harus tetap produktif. Sehingga walaupun corona tetap ada, tapi beraktivitas seperti biasa.

“Makanya kita mulai dari ASN untuk menerapkan pola hidup baru ini. Jangan sampai kita yang selama ini mengingatkan masyarakat, tapi kita ASN tidak melakukan. Maka kita galakkan maskerisasi. Setiap ASN muslim yang pakai jilbab ini biar lebih praktis harus menggunakan cadar juga sebagai pengganti masker,” terangnya.


Diakui, memang jika selama ini sudah banyak daerah yang melakukan sosialisasi penerapan New Normal, salah satunya memang Lombok Tengah. Dimana mereka melakukan edukasi dan simulasi bagaimana menjalani kehidupan baru ini. Termasuk memfasilitasi berbagai kesiapan menuju New Normal.

Hidayah

Alhamdulillah

Bahkan saat bencanapun sosialisasi busana syarii ttp berjalan, mdh2an bisa disosialisasikan di seluruh Indonesia

Makanya RUU HIP soal Ketuhanan yg Berkebudayaan hrs digagalkan sbb bs mengancam program Islamisasi Nusantara ya akhi ya ughtea

Masha Allah