Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menunda untuk menjatuhkan sanksi yang lebih keras kepada pejabat Tiongkok yang dituduh melakukan tindakan kekerasan terhadap minoritas Muslim Uighur di Tiongkok.

Adapun alasan Donald Trump menunda menjatuhkan sanksi karena khawatir tindakan tersebut akan mengganggu negosiasi perdagangan dengan Beijing.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden AS ke-45 itu dalam kesempatan wawancara yang diterbitkan pada Minggu, 21 Juni 2020.

Baca Juga: Pertama Kali, AS Akan Luncurkan Wisatawan ke Ruang Angkasa dengan 'Spaceship Neptunus' Tahun 2024

"Ya, kami berada di tengah-tengah kesepakatan perdagangan besar senilai 250 miliar dolar," ucap Donald Trump dilansir dari Al Jazeera oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com.

Jawaban Donald Trump tersebut dilontarkan ketika ditanya mengapa dirinya tidak memberlakukan sanksi keuangan terhadap pejabat Partai Komunis Tiongkok terkait penindasan di wilayah Xinjiang.

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa lebih dari satu juta Muslim telah ditahan di kamp-kamp di sana. Kementerian Luar Negeri AS menuduh Tiongkok menangkap serta menyiksa warga keturunan Muslim.

Akan tetapi pihak Tiongkok membantah tuduhan penganiayaan dan mengatakan kamp-kamp itu menyediakan pelatihan kejuruan dan membantu untuk memerangi ekstremisme.
Para pejabat AS sebelumnya mengatakan bahwa sejak akhir tahun 2018 pihaknya telah mempertimbangkan sanksi tehadap para pejabat Tiongkok atas kejadian di Xinjiang. Tetapi menahan diri karena pertimbangan perdagangan dan diplomatik.

Di bawah kesepakatan perdagangan Fase satu yang dinegosiasikan pada 2019 yang mulai berlaku pada Februari, Tiongkok telah menyetujui untuk membeli setidaknya 200 miliar dolar AS dalam bentuk barang dan jasa tambahan AS selama dua tahun.

Sementara itu, belum lama ini mantan Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton dalam sebuah buku menuduh bahwa Donald Trump meminta bantuan kepada Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk memenangkan pemilihan kembali selama pertemuan pada tahun 2019 dengan melakukan pembelian pertanian.

Selain itu, dalam buku John Bolton juga, mengatakan bahwa Donald Trump mendorong Xi Jinping untuk terus membangun kamp di Xinjiang.

Baca Juga: PPDB Jabar 2020 Tingkat SMA Tahap 1 Resmi Diumumkan, Kadisdik: Tenang, Kuota Belum Terpenuhi Semua

Sementara pada hari yang sama, Donald Trump menandatangani RUU yang bertujuan untuk menghukum Tiongkok karena pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap penduduk Muslim Uighur.

Dalam sebuah kutipan dari bukunya yang akan diterbitkan oleh The Wall Street Journal, John Bolton menulis bahwa Donald Trump membahas kamp-kamp penahanan yang dibangun oleh Pemerintah Tiongkok untuk Uighur di Tiongkok barat selama makan malam di G20 pada tahun 2019.

Dengan tegas, Donald Trump membantah atas tuduhan yang dilontarkan oleh John Bolton.

AS sejak tahun 2019 telah memberlakukan pembatasan impor pada beberapa perusahaan Tiongkok dan larangan visa pada pejabat Tiongkok yang tidak disebutkan namanya yang terkait dengan Xinjiang, tetapi belum memberlakukan sanksi keuangan yang lebih keras.***

https://bekasi.pikiran-rakyat.com/in...-uighur?page=2