JawaPos.com – Seorang ulama di Serang, Banten menolak adanya rapid test kepada kiai dan para santri. Penolakan ini bahkan disertai alasan ekstrem bahwa rapid test sebagai jalan masuk komunis. Kondisi seperti ini tentu tidak ideal bagi pelaksanaan tatanan kehidupan baru atau new normal.

Menanggapi itu, Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai kondisi ini biasanya terjadi karena beberapa alasan. Oleh karena itu, penelusuran lebih dalam guna mencari kebenaran.

“Pertama dia takut dirapid test. Kedua mungkin dia melihat tidak ada gunanya bagi dirinya,” kata Anwar saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (18/6).

Bisa pula karena ada kekhawatiran dari pihak penolak. “Untuk itu kita tidak dapat berkomentar sebelum tahu persis apa masalahnya,” tambah Anwar.

Sementara itu, Wakil Sekjen MUI Amirsyah Tambunan mengatakan, mendukung penuh pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis asrama di tengah pandemi Covid-19. Meski begitu protokol kesehatan harus dijalankan secara ketat guna mencegah penularan virus.

Di sisi lain, guna mencegah adanya kesalahpahaman dari pihak pengelola pondok pesantren seperti penolakan yang terjadi di Serang, pemerintah harus memasifkan dialog. Dengan begitu, para pengasuh pondok pesantren tidak termakan oleh informasi yang tidak benar.

“Mendorong pemerintah untuk memberikan afirmasi kepada penyelenggara pendidikan berbasis asrama dengan memberikan layanan sosialisasi, edukasi dan advokasi,” tutupnya.


Ulama Serang Tolak Rapid Test, MUI Minta Pemerintah Berikan Edukasi

Kami umat Islam akan selalu mendukung ulama yang istiqomah dalam memperjuangkan menolak komunisme. Semua jalan masuk komunisme harus ditutup. Para pendukung neo-komunisme walaupun dari kalangan santri maupun ulama bengkok sekalipun harus diberangus juga. Apalagi dari kalangan yang suka membakar bendera Tauhid.