Indonesia mengalami kerugian bila terjadi perang terbuka di LCS

Jakarta - Indonesia harus mengambil sikap yang bijaksana dalam merespons situasi keamanan di Laut China Selatan (LCS). Caranya, melalui jalur diplomasi sebagaimana langkah yang pernah diambil di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal ini disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan saat menyampaikan pandangannya tentang LCS dalam Webinar Asosiasi Profesor Indonesia (API).

Webinar ini digelar dalam rangka merespon situasi keamanan LCS di tengah Pandemi Covid-19.

“Indonesia harus mampu mempersatukan dan menggalang dukungan seluruh Negara-Negara ASEAN. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di ASEAN sekaligus penggagas berdirinya ASEAN harus menaikkan kembali pamor ASEAN dalam penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan yang melibatkan Cina dan beberapa negara Asia Tenggara” kata Syarief dalam keteranganya.

Indonesia melalui solidaritas bersama ASEAN, sambung dia, juga harus mampu meredam masuknya kekuatan lain dalam permasalahan LCS karena akan memunculkan potensi perang terbuka di perairan China Selatan.

Apalagi, jelas dia, akhir-akhir ini Amerika Serikat juga turut memanaskan Laut Cina Selatan. “Jika terjadi perang terbuka, maka yang akan mengalami imbas dan kerugian besar adalah negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Tidak ada perang yang berakhir indah, baik bagi yang menang maupun kalah,” ungkap Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.

Pun dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan TNI Angkatan Laut perlu meningkatkan sistem pertahanan laut dan udara di Perairan Natuna Utara.

Apalagi, lanjut dia, beberapa waktu terakhir, terdapat nelayan-nelayan Cina yang dijaga kapal bersenjata Cina memasuki Natuna Utara tanpa seizin pemerintah.

“Pemerintah harus memperkuat TNI, baik dari segi anggaran maupun alutsista agar mampu memberi daya gertak kepada Negara yang memasuki perairan Indonesia,” ujarnya.

Syarief menambahkan, Pemerintah Indonesia juga harus menggiatkan peningkatan kapasitas nelayan dan pembudidaya ikan hingga mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan di Perairan Natuna Utara.

Menurutnya, penyelesaian masalah di LCS yang berimbas pada Natura Utara tidak boleh dilihat hanya dari satu sisi.

"Penyelesaian masalah ini berhubungan dengan politik, hukum, hubungan luar negeri, sampai ekonomi dan pembangunan di wilayah yang sering dipersengketakan. Pemerintah harus mengedepankan diplomasi dengan semangat million friends and zero enemy dan tetap memperkuat militer di Perairan Natuna Utara. Mari jaga Natuna Utara, jaga Laut Indonesia” pungkas Syarief.

Ketegangan antara Washington dengan Beijing belakangan memang meningkat. AS mengerahkan tiga kapal induk Angkatan Lautnyake Samudra Pasifik. Manuver militer AS ini menuai protes China.

Media pemerintah China menyebut Beijing tidak akan berhenti membela kepentingannya di wilayah tersebut.

Menurut pernyataan Angkatan Laut AS pada Kamis (11/6), USS Ronald Reagan dan USS Theodore Roosevelt berpatroli di wilayah barat Samudra Pasifik, sementara USS Nimitz di wilayah timur. Masing-masing kapal induk membawa lebih dari 60 pesawat.

Juru bicara Global Times, media milik Partai Komunis China, mengatakan bahwa kehadiran kapal-kapal induk AS dapat memicu ketenangan di Laut China Selatan yang disengketakan.

https://www.alinea.id/dunia/as-panas...ikap-b1ZOG9vfW

KOMENTAR TS:

Anggaran Militer Indonesia: 107 Triliun

Anggaran Militer Amerika Serikat: 11.000 Triliun

Anggaran Militer China: 2.500 Triliun

Mengapa anggaran militer kita kecil ya, suka tidak suka militer itu sangat diperlukan untuk menjaga kedaulatan negara.

jangan salah paham, militer bukan sekedar adu tembak atau bunuh bunuhan, tapi militer juga adalah salah satu indikator penting jika sebuah negara ingin dikatakan hebat.

saya usulkan anggaran militer indonesia 1.000 Triliun saja, kalau 107 Triliun terlalu kecil.