News
Batal
KATEGORI
link has been copied
16
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5edc6b0e28c99143d51a564a/mahfud-ungkap-alasan-jkw-tak-bisa-dimakzulkan-netizen-bsh-gerah-tak-ada-lagi-upeti
JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wacana untuk memberhentikan Presiden Jokowi di tengah jalan, baru-baru ini terus mengemuka. Alasan pemberhentian Presiden Joko Widodo itu, terkait pandemi Covid-19 dengan rencana pemerintah yang disebut- sebut mudah berubah perihal pemberlakukan new normal di tengah pandemi virus ini. Bahkan belakangan muncul isu adanya teror saat akan dilangsungkan diskusi di Universita
Lapor Hansip
07-06-2020 11:20

Mahfud Ungkap Alasan JKW Tak Bisa Dimakzulkan, Netizen: BSH Gerah Tak Ada Lagi Upeti!

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wacana untuk memberhentikan Presiden Jokowi di tengah jalan, baru-baru ini terus mengemuka. Alasan pemberhentian Presiden Joko Widodo itu, terkait pandemi Covid-19 dengan rencana pemerintah yang disebut- sebut mudah berubah perihal pemberlakukan new normal di tengah pandemi virus ini.

Bahkan belakangan muncul isu adanya teror saat akan dilangsungkan diskusi di Universitas Gadjah Mada, UGM.

BACA JUGA

Normal Baru: Kembali Berdikari dan Tak Bergantung pada Bansos COVID-19Hadapi Demo 212, Jokowi Salat Jumat di MonasJokowi Dimakzulkan? Ketua MPR Bamsoet ke Netizen: Saya Siap Jadi Benteng Terakhir, Anda?

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD pun menanggapi ancaman teror terkait pelaksanaan diskusi di Universitas Gadjah Mada, UGM tersebut.

Mahfud menegaskan Pemerintah tidak melarang kegiatan diskusi tersebut. Ia justru mempersilahkan diskusi melalui daring itu berlangsung karena merupakan pembahasan ilmiah.

Mahfud pun menyayangkan diskusi tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya teror yang dialami oleh sejumlah pihak penyelenggara.

"Kami sayangkan juga itu (ancaman teror, red)."

"UGM mau ada seminar tapi tidak jadi karena ada isu makar, padahal engga juga," ujar Mahfud dalam video conference yang dikutip Tribunnews dari Youtube Kompas TV.

Seorang warganet bernama @Pur No Mo, Selasa (2/6/2020) membagikan tautan dan membuat cuitan di akun Facebooknya:

Buat para pecundang politik & Kampret yg gagal move on..

Sudahilah provokasi kalian krn sia2 & hanya akan memperkeruh situasi ditengah Pandemi yg sdg kita hadapi bersama. Kecuali kalian adlh iblis yg berniat utk menghancurkan NKRI.

mereka sedikit tp nyaring bunyinya. pendukung jokowi cuma diam menunggu momentum klo sudah keadaan menghawatirkan baru kita merapatkan barisan melawan mereka yg mau menghancurkan negeri ini memperkeruh keadaan..


MEREKA BERANI KARNA KITA DIAM..!!!

Mereka sdh gerah dan pusing

Tidak ada lagi istilah upeti, jatah preman berdasi bulanan dan fee2

Bunglon, pecundang dan kacung politik bersama mafia dan koruptor memanfaatkan para bego dari jualan agama, propaganda anti-komunis, sentimen anti-cina s/d pemakzulan. Rakyat pekok  Di manfaatjan setan2 jahanam berdaster Mengambil momentum perkeruh suasana dan.upaya provokasi rakyat...! Ini Panggilan pada para  Nasionalis rapatkan barisan !!  Jagaiin  NKRI  sekarang !

Gerombilan  manusia2 ini haus kekuasaan, yg tak mampu kendalikan nafsu. Jelas sudah, tak ada kritik untuk bantu pemerintah, hanya nyinyir dgn tujuan men'down grade'. Bullshit lah bilang kritik pdhal buat melecehkan, agar rakyat terprovokasi benci pemerintah.

Hai para pecundang politik, dengan cara apapun kalian mau menipu kami rakyat berakal sehat, kami tak sebodoh yg kau pikirkan, kami semakin muak dengan kelakuan kalian yang selalu menyebar fitnah, hasut dan provokator lama2 kami akan makzulkan kalian. Merdeka !!


Sementara sebelumnya diberitakan, Mahfud MD pun mengatakan, ia mengenal sosok pembicara diskusi tersebut yang tidak memiliki gelagat aneh untuk menyerukan makar.

"Di UGM yang jadi pembicara itu dulu saya promotornya ketika doktor, orangnya tidak aneh-aneh juga, ahli hukum tata negara," jelas Mahfud.

Mahfud juga mengatakan, diskusi soal pemecatan presiden itu boleh saja dilakukan. Ia menerangkan pemecatan presiden bisa dilakukan asal memenuhi syarat, jadi tidak perlu untuk dikaitkan dengan persoalan Covid-19.


Mahfud pun membeberkan lima syarat yang bisa memberhentikan presiden. Di antaranya, melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela.

Atas alasan tersebut, maka presiden bisa diberhentikan jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.

"Sejauh tidak memenuhi lima unsur tersebut, maka presiden tidak bisa diberhentikan di tengah jalan," jelasnya.

Mahfud juga menjelaskan ke aparat untuk tidak takut dengan diskusi tersebut. Untuk itu, dirinya menegaskan kepada aparat agar tidak takut dengan diskusi tersebut.

"Saya katakan kepada aparat, tidak perlu takut, itu ilmiah, biarkan diskusi, kalau ada makar, maka akan ketahuan," ungkapnya.

Mahfud pun menyayangkan pihak-pihak yang menuding diskusi tersebut tidak terlaksana karena tindakan dari pemerintah. Padahal, setelah ia mengonfirmasi, aparat dan pihak UGM mengatakan tidak melarang diskusi tersebut.

Selain itu, terkait teror yang dialami, pihaknya juga sudah mengonfirmasi teror tersebut diduga dilakukan oleh masyarakat sipil itu sendiri.

Sebelumnya diberitakan, Presiden CLS, Constitutional Law Society atau Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM, Aditya Halimawan memutuskan untuk membatalkan diskusi.

Awalnya, acara diskusi yang digelar secara daring tersebut dilakukan pada Jumat (29/5/2020) pukul 14.00 WIB. Namun, diskusi tersebut terpaksa dibatalkan setelah pihaknya mendapat ancaman.

Alasannya, tema diskusi bertajuk Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan itu dianggap politis oleh sejumlah pihak.

"Iya diskusinya kami batalkan, ini kesepakatan dari pembicara dan penyelenggara, karena memang kondisinya semakin tidak kondusif."

"Ya sebelumnya kami mendapat tindakan semacam peretasan dan ancaman juga," kata Aditia, seperti dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.

Aditia menegaskan, tema dan kegiatan yang dilakukan tidak berkaitan dengan aksi makar atau gerakan politis lainnya. Menurut dia, kegiatan yang dilakukan murni bersifat akademis.

"Seperti klarifikasi yang sudah kami sampaikan, bahwa kami bersifat akademis, tidak berkaitan oleh politik manapun atau agenda politik manapun," pungkasnya.

Editor : Taat Ujianto

https://www.netralnews.com/peristiwa...ada-lagi-upeti
profile-picture
profile-picture
profile-picture
f1lb3rt dan 5 lainnya memberi reputasi
6
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
Mahfud Ungkap Alasan JKW Tak Bisa Dimakzulkan, Netizen: BSH Gerah Tak Ada Lagi Upeti!
07-06-2020 11:24
Tapi kalau pengelolaan negara kek gini sebenere kasian kalau dipertahanin..bisa2 bubar negara seperti statemen prabowo bbrp wktu yg lalu
profile-picture
profile-picture
yusuko dan masfuad2015 memberi reputasi
1 1
0
Lihat 3 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 3 balasan
Mahfud Ungkap Alasan JKW Tak Bisa Dimakzulkan, Netizen: BSH Gerah Tak Ada Lagi Upeti!
07-06-2020 11:31
Yang kasian sebenernya kadrun level tiarap alias kroco, cuma ikut-ikutan doang jadi penggembira, tapi ga dapat apa-apa.

Miris. emoticon-Frown
profile-picture
profile-picture
profile-picture
scorpiolama dan 2 lainnya memberi reputasi
3 0
3
Lihat 2 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 2 balasan
Mahfud Ungkap Alasan JKW Tak Bisa Dimakzulkan, Netizen: BSH Gerah Tak Ada Lagi Upeti!
07-06-2020 11:42
kusut bener itu berita..
0 0
0
Mahfud Ungkap Alasan JKW Tak Bisa Dimakzulkan, Netizen: BSH Gerah Tak Ada Lagi Upeti!
07-06-2020 12:10
Berdialektika kaga dikasi? ini nih yang bikin rakyat makin bodo.

Judul Diskusinya: Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan.

Salahnya dimana, ini kan hal yang wajar dalam mendiskusikan apakah konstitusi mengijinkan pemecatan presiden di tengah pandemi ini? dan apakah dalam sistem ketatanegaraan hal itu bisa mengakomodir hal tersebut? ini malah penting bagi masyarakat dan memberikan pengetahuan baru.

Apa judul diskusinya harus: Kebaikan Presiden dalam membuat sebuah Kebijakan menghadapi Covid19?

Kalo berdialektika saja dilarang, kapan bisa majunya ini Republik?

Lagian pake logika sederhana saja deh, DPR udah dikuasai Pemerintah 80-85%, sangat ga mungkin kalo DPR bakal memakzulkan Presiden sekarang. emoticon-Nohope
0 0
0
Mahfud Ungkap Alasan JKW Tak Bisa Dimakzulkan, Netizen: BSH Gerah Tak Ada Lagi Upeti!
07-06-2020 17:03
Anti anti anti
0 0
0
Mahfud Ungkap Alasan JKW Tak Bisa Dimakzulkan, Netizen: BSH Gerah Tak Ada Lagi Upeti!
07-06-2020 17:35
selepas gusdur, sangat2 sudah jatuhkan presiden. coba baca uu nya sana. jd daripada capek habisi energi jatuhkan presiden, mending elus calon elu, bangga2in di semua media, angkat popularitasnya dan jadikan calon tangguh di pilpres. tp masalahnya ada kagak orang kyk gitu dikubu sono.
golongan pecundang minoritas ini selamanya akan mnjadi pecundang, bacot gede tp minoritas hahaha
0 0
0
Mahfud Ungkap Alasan JKW Tak Bisa Dimakzulkan, Netizen: BSH Gerah Tak Ada Lagi Upeti!
08-06-2020 15:24
emoticon-Leh Uga
Kadrun langsung shock
0 0
0
Mahfud Ungkap Alasan JKW Tak Bisa Dimakzulkan, Netizen: BSH Gerah Tak Ada Lagi Upeti!
08-06-2020 15:52
Quote:Original Posted By Aparatkaskus
Tapi kalau pengelolaan negara kek gini sebenere kasian kalau dipertahanin..bisa2 bubar negara seperti statemen prabowo bbrp wktu yg lalu

Etapi prabowo jadi kacung nya jokowi sekarang emoticon-Wkwkwk
Quote:Original Posted By lupis.manis
Yang kasian sebenernya kadrun level tiarap alias kroco, cuma ikut-ikutan doang jadi penggembira, tapi ga dapat apa-apa.

Miris. emoticon-Frown

Tapi yg level tiarap itu yg paling militan, modal janji surga rela bikin hoax dan masuk penjara emoticon-Jempol
profile-picture
lupis.manis memberi reputasi
1 0
1
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 1 balasan
Mahfud Ungkap Alasan JKW Tak Bisa Dimakzulkan, Netizen: BSH Gerah Tak Ada Lagi Upeti!
08-06-2020 16:26
Kenyataannya memang benar ada gerakan propaganda anti pemerintahan/pembangkangan yg ingin menjatuhkan Pemerintahan sekarang dengan segala alasan/cocoklogi/ras-agama/TKA di Morowali dan paling terakhir isu PKI..
Gerakan ini terlihat nyata dimedsos FB grup/blog/ bahkan di kaskus pun ada..
Tujuan mereka menggiring/mendoktrin untuk membenci Pemerintahan sekarang dengan segala berita fiktif ,opini pribadi.
Demi 7000 triliun apalah arti membuang 100-200 triliun utk bikin orderan anti pemerintahan..
Demi masalalu tak terbongkar apalah arti membuat lebih awal orderan kekacauan anti pemerintahan..

Semoga kaskuser lebih bijak dan cermat membaca berita.
Diubah oleh deabatam
0 0
0
Mahfud Ungkap Alasan JKW Tak Bisa Dimakzulkan, Netizen: BSH Gerah Tak Ada Lagi Upeti!
09-06-2020 00:43
Coba anda tebak kemungkinan penerornya tertangkap apa enggak ya?
0 0
0
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2020, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia