TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2020 sebesar Rp 1.028 triliun tahun ini. Nilai tersebut setara dengan 6,27 persen terhadap Produk Domestik Bruto.

Angka itu juga lebih besar dari target defisit APBN yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 yang sebesar 5,07 persen atau Rp 852,9 triliun. "Outlook defisit APBN 2020 lebih besar disebabkan adanya kontraksi terhadap penerimaan negara, " kata Sri Mulyani dalam pertemuan virtual Senin, 18 Mei 2020.

Sebaliknya, kata dia, belanja negara justru meningkat karena ada pandemi virus corona Covid-19.

Dia menuturkan defisit itu dalam rangka mendorong ekonomi agar tetap bisa bertahan dalam menghadapi tekanan Covid-19. Menurut dia, pemulihan sektor perekonomian bisa terjadi dengan adanya defisit tersebut.

Adapun untuk bisa mendanai defisit sebesar Rp 1.028,5 triliun itu, dilakukan melalui pembiayaan dan pengadaan surat berharga.

"Hal itu sudah diatur di dalam Perpu maupun di dalam SKB antara Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia," ujarnya.

Dia mengatakan pendapatan negara diprediksi turun 13,6 persen dibanding realisasi tahun lalu yang sebesar Rp 1.691,6 triliun. Sedangkan target pendapatan negara pada Perpres 54 Tahun 2020 sebelumnya termaktub sebesar Rp 1.760,9 triliun.

Kendati begitu, belanja negara diperkirakan mencapai Rp 2.720,1 triliun atau bertambah Rp 106,3 triliun dari postur APBN yang diatur Perpres 54/2020. Menurut Sri Mulyani, tambahan belanja disebabkan adanya penambahan kompensasi Rp 76,08 triliun pada PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

link


Kendati begitu, belanja negara diperkirakan mencapai Rp 2.720,1 triliun atau bertambah Rp 106,3 triliun dari postur APBN yang diatur Perpres 54/2020. Menurut Sri Mulyani, tambahan belanja disebabkan adanya penambahan kompensasi Rp 76,08 triliun pada PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.