ASIATODAY.ID, JAKARTA –
Penanganan pandemi coronavirus
(Covid-19) di Asia Tenggara kini
menjadi sorotan, utamanya Indonesia.
Vietnam dan Thailand menjadi negara
di Asia Tenggara yang paling awal
mampu mengendalikan wabah
mematikan ini, disusul kemudian
Brunei Darussalam dan Kamboja. Di
saat yang sama Indonesia masih
harus berjibaku memetakan
persebaran Covid-19 tanpa arah yang
jelas.
Vietnam pada Kamis, 23 Maret
melonggarkan aturan menjaga jarak
sosial. Karantina wilayah yang ketat
menjadi kunci Vietnam
mengendalikan virus corona.
Hal yang sama juga dilakukan
pemerintah Thailand yang mulai
melonggarkan aturan lockdown.
Thailand bahkan telah mengizinkan
warganya bisa berolahraga di taman,
memotong rambut di tempat cukur
serta makan di luar rumah untuk
pertama kalinya pada Minggu, 3 April.
Thailand juga mengizinkan shalat Idul
Fitri di masjid-masjid yang terletak di
daerah tanpa kasus yang terinfeksi
(zona hijau). Sheikul Islam Thailand,
Aziz Phithakkhumphon, mengatakan
situasi Covid-19 di kerajaan telah
membaik.
Malaysia juga mengizinkan
masyarakat untuk salat berjamaah di
masjid di tengah pandemi virus
corona.
Menteri Agama Malaysia Zulkifli
Mohamad mengatakan bahwa warga
diperbolehkan salat berjamaah di
masjid-masjid yang masuk dalam
zona hijau Covid-19. Tapi masjid
tidak boleh melebihi 30 orang, tidak
termasuk imam.
“Keputusan ini sejalan dengan
pertemuan Dewan Keamanan
Nasional, dan setelah pertemuan saya
dengan Perdana Menteri (Muyiddin
Yassin) pada hari Selasa,” kata Zulkifli
melansir Malay Mail, Jumat
(15/5/2020).
Keputusan Malaysia, Thailand dan
Vietnam melonggarkan lockdown
berdasarkan kurva virus corona yang
menurun.
Merujuk data Endcoronavirus (ECV),
jika dibandingkan dengan kurva virus
corona Singapura, Kamboja, Thailand,
Malaysia, dan Vietnam, hanya
Indonesia saja yang kurvanya
melonjak tanpa penurunan signifikan.
EndCoronavirus (ECV) adalah koalisi
sukarela internasional yang didukung
4.000 relawan yang terdiri dari para
ilmuwan, pengorganisir komunitas,
aktivis, pengusaha, dan individu.
Pendiri Institute for Development of
Economics and Finance (INDEF),
Didik J Rachbini menilai kebijakan
pembatasan sosial berskala besar
(PSBB) paling buruk dibanding
negara-negara di Asia Tenggara.
“Dengan melihat fakta yang ada dan
kurva yang masih terus meningkat,
maka atas dasar apa wacana dan
rencana pelonggaran akan dilakukan?
Baru wacana saja sudah semakin tidak
tertib dan PSBB dilanggar secara
massal di berbagai kota di Indonesia
tanpa bisa diatur secara tertib oleh
pemerintah,” kata Didik melalui
keterangan tertulisnya, yang diterima
Kamis (21/5/2020).
“Keadaan ini terjadi karena
pemerintah menjadi masalah kedua
setelah masalah Covid-19 itu sendiri.
Pemerintah tidak menjadi bagian dari
solusi, tetapi masuk ke dalam menjadi
bagian dari masalah,” lanjutnya.
Menurut Didik, potensi kegagalan
suatu kebijakan publik, sudah terjadi
di awal ketika komunikasi seperti ini
bukan hanya tidak baik atau buruk
tetapi bahkan salah kaprah sehingga
kebijakan tidak efektif. Hasil dari
kebijakan tersebut terlihat pada saat
ini di mana terjadi kebingungan
publik di tengah simpang siur
kebijakan yang tidak konsisten.
“Presiden harus berhati-hati dan
bertanggung jawab terhadap
pelonggaran dan wacana pelonggaran
yang sudah salah kaprah dan
ditanggapi terserah saja oleh publik
dan masyarakat luas,” jelasnya.
Dikatakan, baru wacana pelonggaran
PSBB saja sudah semakin tidak tertib
dan dilanggar secara massal di
berbagai kota di Indonesia tanpa bisa
diatur secara tertib oleh pemerintah.
Keadaan ini terjadi karena
pemerintah menjadi masalah kedua
setelah masalah Covid-19 itu sendiri.
Pemerintah tidak menjadi bagian dari
solusi, tetapi masuk ke dalam menjadi
bagian dari masalah.
“Peringatan yang harus disampaikan
di sini bahwa pelonggaran dan
wacana pelonggaran yang tidak
berhati-hati tanpa pertimbangan data
yang cermat sama dengan masuk ke
dalam jurang kebijakan Herd
Immunity. Yang kuat sukses sehat,
yang lemah tewas. Ini bisa dianggap
sebagai kebijakan pemerintah
menjerumuskan rakyatnya ke jurang
kematian yang besar jumlahnya,”
tandasnya. (ATN)

https://asiatoday.id/read/penanganan...-asia-tenggara

+62

entah mengapa