Foto: Lamhot Aritonang

Jakarta - Bank Indonesia (BI) menolak mentah-mentah usulan Badan Anggaran DPR RI untuk cetak uang Rp 600 triliun. Dengan alasan pengedaran uang sudah berada dalam sistem yang benar dan sesuai dengan praktik kebijakan moneter, sedangkan cetak uang untuk dibagi-bagikan ke masyarakat disebut bukan hal yang lazim dalam kebijakan moneter.

Menanggapi itu, Ketua Badan Anggaran MH Said Abdullah mengatakan alasan tersebut sangat tidak mendidik dan bersifat kekanak-kanakan. Usulan untuk mencetak uang bukan berarti uang tersebut dibagi-bagikan ke rakyat begitu saja.

"Berhenti lah bersifat kekanak-kanakan. Nggak ada orang suruh mencetak uang kemudian uangnya dibagi-bagikan ke rakyat. Memang di dunia ada praktek seperti itu? Apa Amerika mencetak uang bagi-bagi ke rakyat? Itu sangat tidak mendidik justru komentarnya, dengan segala hormat saya menghormati pak Perry (Gubernur BI)," kata Said kepada detikcom, Kamis (7/5/2020).

Menurutnya, BI punya kewenangan yang besar untuk memulihkan perekonomian masyarakat jika mau. Ia pun menyoroti peran BI yang dinilai belum berbuat apa-apa untuk penanganan dampak COVID-19.

"Pemerintah telah melakukan bagiannya memberikan stimulus Rp 34 triliun untuk UMKM membantu bunganya 6%. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan BI?" tanyanya.

Walaupun Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah sudah turun 200 basis poin (bps), di saat yang sama Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dinaikkan 200 bps. "Pada saat yang sama BI mencekik perbankan karena menaikkan PLM 200 basis poin juga," ucapnya.

Jika BI tak mau cetak uang, Said bilang, setidaknya BI harus menurunkan suku bunga 2% agar perekonomian Indonesia bisa segera pulih.

"Seharusnya dalam kondisi yang seperti ini, kewenangan diberikan BI luar biasa, apa tidak bisa BI menurunkan suku bunganya dulu 2% agar mampu secepatnya memulihkan perekonomian kita," ujarnya.

sumber