Foto: Pradita Utama

Jakarta - Dalam rapat kerja antara Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang didampingi jajaran Eselon I Kementan kemarin, Ketua Komisi IV Sudin dari fraksi PDIP mempertanyakan anggaran program pengadaan babi dan ayam lokal dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH).

Rapat tersebut memang membahas perombakan realokasi anggaran dan refocusing kegiatan dalam penanganan virus Corona (COVID-19). Dalam data Kementan, tertulis bahwa Ditjen PKH melakukan realokasi anggaran pengadaan babi jadi Rp 5,03 miliar untuk 550 ekor. Jika dirincikan, maka harga seekor babinya mencapai Rp 9 juta.

"Ini 550 ekor, di sini 1 ekor babi Rp 9 juta? Itu babinya saya rasa nggak perlu diternak, dikasih bantuan langsung dijual dipotong sudah cukup. Nggak usah ada peternakan babi lagi," kata Sudin dalam rapat kerja virtual, Senin (4/5/2020).

Begitu juga dengan data anggaran pengadaan ayam lokal yang mencapai Rp 26,9 miliar untuk 35.000 ekor. Sehingga, seekor ayam lokal tersebut harganya mencapai sekitar Rp 770.000. "Heboh harga ayam Rp 770.000. Akhirnya yang jelek siapa namanya?" ujar Sudin.

Menjawab tanda tanya besar tersebut, Sekretaris Jenderal Kementan Momon Rusmono mengatakan ada kesalahpahaman dalam membaca realokasi anggaran tersebut. Misalnya untuk pengadaan babi dengan anggaran Rp 5,03 miliar bukan hanya untuk membeli 550 ekor babi. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 550 paket termasuk pengadaan babinya, pakan, distribusi, dan sebagainya.

"Jadi Rp 9 juta ini paket, dan di wilayah yang berbeda. Jadi mungkin ini nanti bahasanya bukan ekor, tapi paket," ungkap Momon.

Begitu juga dengan anggaran pengadaan ayam lokal Rp 26,96 miliar dialokasikan untuk 35.000 paket, bukan 35.000 ekor.

"Memang kesan yang pertama itu harga 35.000 ekor itu Rp 26,96 miliar. Tapi setelah Biro Perencanaan menelusuri, ternyata itu terdiri dari beberapa komponen. Ada untuk pengadaan ayam lokal sendiri nilainya Rp 2,02 miliar, sebetulnya pemahamannya paket. Jadi 35.000 paket, karena harganya di setiap provinsi ini termasuk di dalamnya ada pakan, obat-obatan, ada bantuan biaya perbaikan kandang, dan operasional," jelas Momon.

Namun, menurut Sudin, hal ini tak dijelaskan dalam rincian anggaran yang diberikan pada pihaknya. Ia menilai, ada yang dipaksakan dalam memasukkan anggaran program ini.

"Bahan kemarin itu nggak ada ini. Ini kan seolah-olah Rp 26 miliar nggak boleh ke luar, kan itu. Cobalah pikir ini, kasih saya pemahaman. Jangan dipaksakan, kalau memang nggak bisa hilangkan saja programnya, ini kan dipaksakan," imbuh Sudin.
Tak hanya itu, Sudin juga mempertanyakan anggaran Ditjen PKH dalam program norma, standar, pedoman, dan kriteria direktorat teknis yang besarannya mencapai Rp 44 miliar.

"Saya nggak mengerti ini. Saya tanya ke direktur, kok ada begini? Apa ini?" tanya Sudin.

Ia juga mempertanyakan anggaran Ditjen PKH dalam program manajemen perkantoran termasuk prasarana pencegahan COVID-19.

"Lalu ada manajemen perkantoran termasuk prasarana pencegahan COVID-19. dan paket bantuan. Ini bantuan apa senilai Rp 81 miliar? 57 Volume Rp 81 miliar. Yang awalnya Rp 90 miliar, turun jadi Rp 81 miliar. Tolong, tolonglah. Negara ini dalam keadaan duka," pungkas Sudin.

sumber