Anggota Komisi III DPR, Habiburokhman, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi pelatihan dalam program Kartu Prakerja yang diluncurkan Presiden Joko Widodo. Ia yakin program tersebut baik, hanya saja KPK harus mengawasi pelaksanaannya agar Jokowi tidak ditipu oleh ‘anak kecil’.

“Pelaksanaannya sangat memprihatinkan. Jangan sampai ini Pak Jokowi ditipu sama anak kecil,” ujar dia.

Potikus Partai Gerindra itu meminta KPK mengejar pihak yang ‘bermain’ dengan anggaran Kartu Prakerja. Sebab, pemerintah menggelontorkan dana Rp20 triliun untuk menyukseskan program tersebut.

“Itu dikejar, pak. Ini kita gregetan, kita ingin Pak Jokowi sukses, berhasil dengan program Kartu Prakerja, jangan ada yang berani-berani mengambil kesempatan,” ucap dia.

Dia lalu menyoroti pelaksanaan pelatihan program Kartu Prakerja. Ia mencontoh pelatihan membuat Pempek yang menelan biaya Rp600 ribu. Menurut dia, makanan khas Palembang itu bisa dipelajari secara gratis.

“Saya bingung ada pelatihan bikin pempek, Rp600 ribu. Kalau bisa KPK usut pengadaan. KPK bisa usut harga di toko A, toko B dengan spesifikasi yang sama. Rp600 ribu? belajar aja sama istri saya, gratis, di Youtube juga gratis,” ucap dia.

Terkait hal ini, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina, menilai Program Kartu Prakerja yang digagas pemerintah hanya menguntungkan mitra penyedia atau mitra terpilih. Tak tanggung-tanggung, dari Rp20 triliun anggaran program tersebut, 28 persen dana mengalir ke penyedia jasa.

“Mengapa pemerintah memilih memberi pelatihan webinar berbayar? konsekuensinya adalah bayarnya itu per kepala, jadi semakin banyak yang mengikuti pelatihan itu semakin banyak pemerintah akan membayar kepada penyedia,” kata Almas.

https://indonesiainside.id/headline/...ipu-anak-kecil



20 T buat GINIAN??

mau diajarin cara search di youtube & youtube pak dr pd webinar berbayar utk konten yg sama?

satu kata : T.O.L.O.L