Anies Akui Bansos Nyasar ke Anggota DPRD hingga PNS, Ini Penjelasannya

Jakarta - Gubernur DKI Anies Baswedan mengakui adanya PNS dan golongan elite di Ibu Kota yang masuk daftar penerima Bansos selama PSBB Corona. Anies menyebut soal pendataan jutaan penduduk di DKI tak mungkin sempurna.

"Benar, kita memberikan 1,2 juta, dan itu ada 1,2 juta nama. Tentu saja tidak mungkin sempurna. Dari 1,2 juta Anda bisa sebut dua nama, pastilah. Di negeri ini data yang superakurat saya rasa teman-teman juga tahu, jadi kalau dicari pasti ada. Bagian kita koreksi terus-menerus, dari 1,2 juta ketemu satu, dua, tiga (nama), pasti. Jadi nggak usah ditutupi, itu faktanya. Di republik ini kita semua tahu data lengkap by name, by address. Tapi, yang penting adalah, begitu ada kekeliruan, koreksi. Dan ini bagian meningkatkan kualitas data," kata Anies di Balai Kota, Jakarta (22/4/2020).

Anies menjawab pertanyaan wartawan mengenai kekeliruan Bansos yang menyasar ke PNS, TNI, hingga anggota DPRD.

Anies menyebut banyak warga DKI yang masuk catatan sebagai keluarga miskin pada saat kondisi normal. Namun, menurut dia, di tengah pandemi ini, ada warga prasejahtera yang juga butuh bantuan.

"Hari ini banyak dari saudara kita yang bulan lalu tak butuh bantuan tapi sekarang butuh bantuan. Pada saat datang ke lapangan, yang mengatakan butuh jauh lebih banyak daripada yang ada dalam daftar. Karena banyak sekarang tak punya pekerjaan, banyak yang warungnya tutup," tuturnya.

Untuk itu, lanjut Anies, Pemprov DKI terus mendata warga prasejahtera yang juga membutuhkan bantuan. Dia meminta pihak RW mendata warga yang membutuhkan Bansos, termasuk mencoret data warga yang belum membutuhkan.

"Di sini bagian kita memastikan mereka yang prasejahtera baru masuk data yang di-update, sehingga pada distribusi berikutnya mereka bisa dapat bantuan juga. Jadi kita sangat terbuka. Bahkan di seluruh wilayah para lurah membagikan juga pada ketua RW semacam formulir untuk ditambahkan apabila ada warga yang namanya belum masuk, sekaligus juga mencoret ketemu nama yang seharusnya tak menerima," jelas Anies.
sumber

********

Lihat. Adakah kata maaf disana?
Tidak ada sama sekali.
Justru yang ada adalah pembelaan diri.
Dan inilah Anies, orang yang memangku jabatan sebagai Gubernur Pemprov DKI Jakarta. Lantas aa sebutan bagi orang yang enggan meminta maaf meskipun jelas bersalah?

Lihat juga pernyataannya soal 1,2 juta nama. Artinya secara tidak langsung Anies membantah pernyataan anggota TGUPPnya sendiri yang menyatakan bahwa Anies salah bicara soal 1,1 juta jiwa kala itu. Dia mengatakan bahwa bukan 1,1juta, tapi 1,25 juta, dan itu bukan jiwa, tapi KK. Dan dia mengalikan 1,25 juta KK itu dengan 2 orang, sehingga jumlahnya menjadi 2,5 juta jiwa.

Kali ini Anies kembali menegaskan bahwa jumlah 1,1 juta itu adalah nama, artinya ada 1,1 juta orang. Bukan KK. Sekali lagi, ini bukan KK.

Adalah sebuah ketololan andai Anies mendata berdasar nama. Dimana-mana, data diperoleh dari Kartu Keluarga. Dan minim kemungkinan ada data KK yang ganda, karena KK berdasar nomor induk.

Dari sini saja masyarakat sudah harus curiga, ada apa sebenarnya? Apa benar ada kesengajaan dalam penyaluran bantuan sosial ini? Adakah kesengajaan untuk mensiasati?

Apakah Anies tidak turun langsung memantau hal ini? Apa cuma berdasarkan laporan ABS?

Sekedar catatan, malam ini bansos disebuah kelurahan datang dengan sebuah truk besar. Dan truk itu bukan truk milik Pemprov DKI Jakarta, tapi truk milik swasta dan sepertinya sewa. Dari sini sudah bisa dimarkup ongkos sewanya.

Dan kalau Anies bilang bahwa pihak RW harus mendata warganya tiap RT, pastinya RT akan memberi data berdasar KK dimana seseorang tinggal diwilayahnya. Tak peduli itu KK kelurahan lain, yang jelas dia berdomisili di kelurahan tempat RT itu tinggal.

Dan ketika bansos turun, nyatanya banyak yang tidak mendapat bantuan. Lalu buat apa KK dikumpulkan oleh RT dan diserahkan ke RW?

Boleh dong kita curiga, bahwa data yang terkumpul akan dilaporkan sebagai penerima bansos untuk markup jumlah penerima bantuan, padahal bantuan yang disalurkan tak sesuai dengan data KK yang dikumpulkan.

Nies...
Ente untuk bicara panjang lebar emang top. Hebat. Bahkan dengan bumbu yang gurih dan bawa-bawa Rasulullah. Sama seperti halnya ente nipu soal program canggih dengan AI untuk menggantikan program peninggalan Gubernur terdahulu. Nyatanya Omdo. Dan ente omdo juga soal lab level 3.

Lambaikan tangan Nies kalau udah gak mampu jadi Gubernur. Mumpung DKI Jakarta udah punya wakil Gubernur. Pulang saja kau ke Jogja.

Gedeg gw.