Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang masyarakat untuk melakukan aktivitas mudik jelang hari raya lebaran untuk wilayah Jabodetabek, serta wilayah yang telah menerapkan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Keputusan ini akan berlaku efektif pada Jumat, 24 April 2020 mendatang. Adapun mengenai sanksi, akan berlaku efektif pada 7 Mei 2020, kendati belum diketahui seperti apa sanksi yang akan diberikan bagi masyarakat yang melanggar.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Ad Interim Menhub menegaskan bahwa larangan ini tidak memperbolehkan lalu lintas orang keluar masuk, khususnya di wilayah Jabodetabek.

Masih diperbolehkan arus lalu lintas orang di dalam Jabodetabek, atau dikenal istilah aglomerasi. Namun, logistik masih dibenarkan," kata Luhut, dalam konferensi pers, Selasa (21/4/2020).

Luhut pun memastikan berbagai pelayanan publik di wilayah Jabodetabek akan tetap beroperasi seperti biasa. Misalnya, seperti KRL, maupun fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar.

"Saya ulangi, KRL tidak akan ditutup dan cleaning service, rumah sakit, dan sebagainya karena mereka banyak dari hasil temuan kami yang naik KRL Bogor - Jakarta bekerja di bidang-bidang itu," jelasnya.

Meskipun ada larangan mudik, pemerintah pun memastikan bahwa akses jalan tol tidak akan ditutup begitu saja. Hal ini dilakukan agar distribusi arus logistik ke berbagai daerah tidak terganggu.

"Saya ulangi, termasuk memastikan arus logistik, agar jangan sampai terhambat. Dalam hal ini jalan tol tidak akan pernah ditutup, tapi dibatasi hanya untuk kendaraan logistik atau yang berkaitan dengan kesehatan, perbankan, dan sebagainya," jelasnya.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...p-tol-dibatasi

OPAH: SY TEGASKAN RODA EKONOMI HARUS TETAP BERPUTAR

KRN PEMERINTAH UDAH MENYARANKAN BERMASKER DAN MENCUCI TANGAN

KALO TETAP KENA CORONA, ITU URUSAN MASING2

PAHAM!!!