"Seharusnya hukumannya itu denda dan dikarantina 30 hari jika melanggar. Sebab yang melanggar bisa kita anggap saja tertular covid-19 dan harus dikarantina dong," ucap ketua umum SFP BUMN bersatu ini.

Lagi pula, lanjut Arief, kebijakan membebaskan napi dari lembaga pemasyarakatan hanya ada di Indonesia. Namun, apakah pemerintah sudah memikirkan bagaimana para napi yang dibebaskan itu memenuhi kebutuhannya di luar Lapas, sementara perekonomian pun terdampak wabah ini.

"Kalau mau dibebaskan sih sah-sah saja. Cuma para napi ini bagaimana untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya," tukas Arief.

Sebenarnya kalau pemerintah serius, para napi di Lapas bisa diberdyakan sebagai pekerja outsourching untuk mendukung penanganan covid-19.