Quote:
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengecam konferensi pers tatap muka Gubernur Jakarta Anies Baswedan saat mengumumkan soal pembatasan sosial berskala besar PSBB Jakarta. AJI menilai kegiatan itu melanggar aturan penanganan Corona.
Ketua AJI Jakarta Asnil Bambani menerangkan, berdasarkan pantauan AJI Jakarta dalam konferensi pers yang digelar oleh Pemprov DKI Jakarta di gedung Balai Kota, Selasa (7/4) kemarin, jurnalis dan narasumber yang hadir membentuk kerumunan.
"Berdasarkan pantauan AJI Jakarta, sejumlah jurnalis yang hadir membentuk kerumunan, begitu pula dengan narasumber yang hadir di acara tersebut. Para narasumber di antaranya jajaran Pemprov DKI, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan instansi terkait lainnya. Sebelumnya mereka dalam forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) menggelar rapat tatap muka di gedung yang sama," kata Asnil dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (8/4/2020).
Menurutnya, pengumpulan wartawan itu tidak sesuai dengan imbauan gugus tugas percepatan penangangan COVID-19 untuk melakukan physical distancing yang digaungkan juga oleh pemerintah. Dia meminta siapa pun menaaati aturan itu di tengah pandemi Corona.
"Kegiatan pengumpulan massa seperti ini kontraproduktif dengan imbauan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 serta kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19, yang di antaranya menggarisbawahi pentingnya menjaga jarak fisik," ujarnya.
Ansil menyebut pelanggaran itu bisa diancam pidana penjara satu tahun. Hal itu karena dianggap telah menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular.
Atas situasi tersebut, AJI Jakarta menyatakan:
1. Memprotes keras Pemprov DKI Jakarta yang masih mengadakan konferensi pers secara tatap muka, tidak menggunakan metode daring.
2. Menyerukan kepada jurnalis untuk tidak menghadiri segala bentuk konferensi pers tatap muka.
3. Mengimbau perusahaan media agar tidak mengirimkan jurnalis ke tempat yang berpotensi terjadi kerumunan orang. Perusahaan media juga diimbau memantau jurnalisnya yang ikut dalam konferensi pers tatap muka di Balai Kota dengan melakukan tes COVID-19 serta melakukan karantina mandiri selama 14 hari.
4. Meminta perusahaan media untuk berpegang teguh pada prinsip "Tidak Ada Berita Seharga Nyawa". Redaksi harus sigap jika ada sesuatu hal yang membahayakan keselamatan jurnalisnya.
5. Menyerukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Ombudsman RI untuk menegur dan memproses potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI dalam konferensi pers tatap muka di Balai Kota.
https://news.detik.com/berita/d-4970...di-balai-kota
emg ga becus, katanya nyuruh lockdown tp minta2 sumbangan dr pusat soal duit buat warga miskin jakarta yg jd 3,7 jt pdhl kmren2 ngaku2 tinggal 3%(300 rb) markupnya parah.
solusinya bikin efek kejut nunggu di halte, operasi pasar ama konpers rame2 di balai kota, kykny pgn jd duta penyebar korona
trus kongres demokrat diperbolehkan jdny bupati karawang positif corona
markup jumlah org meninggal/pemakaman seperti pgn bikin kekacauan ama pemerintah pusat, pdhl rapid test 100rb dia ga jalanin pdhl jkt kasus plg bnyk meninggal plg bnyk epicentrum tp ksh anggaran persentaseny plg kecil dr total APBD. pdhl bnyk dokter mati di jkt kurang APD tp APBD ga dialokasikan buat beli APD
