joko.win
TS
joko.win
Lebih Pilih Darurat Sipil,Pengamat: Masa Percaya Sama Orang yg Buat Proyek Formula E?
Aktivis kemanusiaan, Birgaldo Sinaga, menyatakan pihaknya lebijh memilih rencana kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menerapkan darurat sipil dalam penanganan virus corona atau Covid-19, ketimbang karantina wilayah atau lockdown yang diminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Lockdown atau Darurat Sipil? Ya, saya pilih darurat sipil dong. Meskipun ini lebih keras dan represif. Kenapa? Karena kalo diputuskan lockdown partial atau karantina wilayah, itu anggaran dipegang gubernur daerah tersebut nanti tidak jelas kemana," tutur dalam catatan di Facebooknya, dengan judul, "LOCKDOWN ATAU DARURAT SIPIL?" seperti dikutip, Rabu (1/4/2020).

Baca Juga: Lawan Corona, Tegas Jokowi: Kepala Daerah Jangan Pakai Lockdown-Lockdown

"Sementara kalo darurat sipil lalu ditetapkan karantina wilayah maka yang pegang anggaran daerah itu Menteri Keuangan. Gubernur tunduk pada garis komando Presiden Jokowi. Ya gue lebih percaya Ibu Menkeu Sri Mulyani lah yang atur anggaran lawan Covid 19. Masak elo lebih percaya sama orang yang buat proyek gak jelas seperti Formula E, lem aibon. Ngawur kamu," imbuh dia.

Sebelumnya, menurut Presiden Jokowi mengatakan semua skenario disiapkan untuk penanganan Covid-19. Baik dari skala moderat, sedang, maupun terburuk.

"Darurat sipil itu apabila terjadi yang up normal sehingga perangkat harus disiapkan dan kita sampaikan. Tapi kalau keadaan sekarang tentu saja tidak," kata Jokowi.


Bahkan, ia mengungkapkan akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar dengan kekarantinaan kesehatan. "Apabila keadaan sangat memburuk, maka dapat menuju darurat sipil." kata Jokowi.

Selain Brigaldo, Aktivis dari PSI Guntur Romli juga mengkritik ketidakseriusan Pemprov DKI terlihat dari minimnya anggaran yang disiapkan untuk menangani Covid-19. Menurutnya, dana Rp54 miliar tentunya tak akan mencukupi untuk lalukan pencegahan dan penanganan di Jakarta yang memiliki jumlah penduduk sebesar 10 juta. Padahal jumlah suspect dan positif Covid-19 di DKI sangat banyak.

“Dilihat dari bertambah banyaknya korban, masa Pemprov cuma menganggarkan Rp54 miliar, tidak ada 1 persen dari total APBD 2020 yang di patok di angka 89,7 triliun. Angka Rp54 miliar untuk melakukan pencegahan aja ngga cukup,” tegas Romli.

Menurut Romli, dengan minimnya anggaran yang disiapkan mengakibatkan lemahnya koordinasi internal Pemprov di wilayah kerjanya. Lebih lanjut dia menuturkan alih-alih memberikan stimulus untuk pencegahan dan penanganan, yang ada malah hanya menunggu bantuan alat pelindung diri dan peralatan medis penting dari pusat seperti ventilator.

Sementara koordinasi pemprov ke keluarahan dan RW/RT sangat kurang terkait pembatasan physical distancing dan sosialisasi ke warga karena minimnya dana anggaran yang disediakan sampai tingkat Kelurahan hingga RT.

“Bukannya ingin selalu menyalahkan atau menyudutkan Gubernur di masa sulit ini, tapi beliau harus terus dikritik dan didesak agar pak Anies ini mau kucurkan anggaran yang sangat mendesak. Ini kan menunjukan Pemprov tak punya strategi sama sekali, kesehatan warga DKI tidak dianggap sama sekali padahal ventilator itu sangat penting megnurangi tingkat kematian yang tinggi di Jakarta," imbuhnya.

https://amp.wartaekonomi.co.id/berit...ek-formula-e/0
Diubah oleh joko.win 01-04-2020 11:14
tata6044iinchsebelahblog
sebelahblog dan 22 lainnya memberi reputasi
15
6.5K
115
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
Berita dan Politik
icon
669.2KThread39.7KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.