News
Batal
KATEGORI
link has been copied
40
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5e81cc61a2d19527b07dabac/efek-darurat-sipil-penguasa-berhak-batasi-orang-di-luar-rumah
Solopos.com, JAKARTA -- Presiden Jokowi menerapkan pembatasan sosial berskala besar dengan darurat sipil di Indonesia dengan efek pembatasan yang lebih ketat. Dia mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak melakukan lockdown wilayah sendiri. Pemerintah pusat berencana membuat kebijakan drastis dalam upayanya memerangi virus Corona (Covid-19). Namun, untuk melakukan itu, Presiden Joko Widodo (Jokow
Lapor Hansip
30-03-2020 17:39

Efek Darurat Sipil, Penguasa Berhak Batasi Orang di Luar Rumah

Efek Darurat Sipil, Penguasa Berhak Batasi Orang di Luar Rumah

Solopos.com, JAKARTA -- Presiden Jokowi menerapkan pembatasan sosial berskala besar dengan darurat sipil di Indonesia dengan efek pembatasan yang lebih ketat. Dia mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak melakukan lockdown wilayah sendiri.

Pemerintah pusat berencana membuat kebijakan drastis dalam upayanya memerangi virus Corona (Covid-19). Namun, untuk melakukan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perlu payung hukum dalam pelaksanaannya.

Payung hukum ini juga bakal menjadi rujukan bagi daerah untuk menerapkaan pembatasan sosial berskala besar tersebut. Lalu bagaimana efek penerapan darurat sipil seperti rencana Jokowi?

"Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial skala besar, agar segera disiapkan aturan pelaksanaan yang lebih jelas. Sebagai panduan bagi provinsi, kabupaten/ kota sehingga mereka bisa kerja," ucap Jokowi saat membuka rapat terbatas membahas laporan Gugus Tugas Penanganan Corona lewat video conference, Senin (30/3/2020).

Menurut Jokowi, pembatasan sosial berskala besar ini akan sukses jika dilakukan kebijakan lainnya, yakni darurat sipil. Dengan begitu kebijakan pembatasan berskala besar dapat berjalan secara tegas di masyarakat.

“Dan saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan termasuk karantina wilayah [ lockdown wilayah ] adalah kewenangan pemerintah pusat. Bukan kewenangan pemerintah daerah,” katanya membuka rapat terbatas dengan Gugus Tugas Covid-19 melalui video conference, Senin (30/3/2020).

Aturan Darurat Sipil
Efek aturan darurat sipil dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 23/1959 tentang Keadaan Bahaya. Pasal 19 Perppu itu menyebutkan bahwa Penguasa Darurat Sipil berhak membatasi orang berada di luar rumah.

Terkait implementasi kebijakan tersebut, Jokowi meminta apotek dan toko bahan pokok tetap buka untuk melayani kebutuhan masyarakat. Tentu hal ini dengan menerapkan protokol menjaga jarak dan kesehatan yang ketat.

Selain darurat sipil, pemerintah juga telah membicarakan dampak ekonomi bagi UMKM dan pekerja informal. “Pemerintah segera menyiapkan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi. Ini nanti yang akan segera umumkan ke masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Presiden juga hendak mencegah mobilitas orang dari wilayah Jabodetabek ke daerah lain. Hal ini guna mengendalikan penyebaran virus Corona.

Sebelumnya, sejumlah pihak telah meminta Presiden Jokowi untuk melakukan lockdown wilayah di Indonesia. Permintaan itu telah disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah ekonom dengan beberapa pertimbangan.

Sumber: [url]https://www.solopos.com/efek-darurat-sipil-penguasa-berhak-batasi-orang-di-luar-rumah-1054254 [/url]


=========================================

Jubir Presiden: Penerapan Darurat Sipil adalah Langkah Terakhir

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menegaskan, penerapan darurat sipil untuk mencegah penyebaran virus corona Covid-19 masih dalam tahap pertimbangan dan belum diputuskan.

Penerapan darurat sipil adalah langkah terakhir yang baru akan digunakan jika penyebaran virus corona Covid-19 semakin masif.

"Penerapan Darurat Sipil adalah langkah terakhir yang bisa jadi tidak pernah digunakan dalam kasus Covid-19," kata Fadjroel dalam keterangan tertulis, Senin (30/3/2020).

Fadjroel mengatakan, saat ini pemerintah masih terus mengupayakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan physical distancing (menjaga jarak aman).

Menurut dia, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kebijakan ini dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif agar memutus mata rantai persebaran virus korona atau Covid-19.

"Dalam menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar, pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif melalui kolaborasi Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas Covid-19, Kementerian Perhubungan, Polri/TNI, Pemda dan K/L terkait," kata dia.

Jokowi sebelumnya menyebut kebijakan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus corona Covid-19 perlu dilakukan dengan skala lebih besar. Ia juga meminta pembatasan sosial ini didampingi kebijakan darurat sipil.

"Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi," kata Jokowi.

"Sehingga tadi sudah saya sampaikan, bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," sambungnya.

Jokowi pun meminta jajarannya segera menyiapkan payung hukum untuk menjalankan pembatasan sosial skala besar ini sebagai pegangan bagi pemerintah daerah.

"Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar saya minta agar segera disiapkan aturan pelaksanaan yang jelas sebagai panduan provinsi kabupaten dan kota sehingga mereka bisa bekerja," ucap Jokowi.


https://nasional.kompas.com/read/202...ngkah-terakhir

==================================================

Dasar hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dijelaskan dalam UU Kekarantinaan Kesehatan, pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Pembatasan ini merupakan respons dari kedaruratan kesehatan masyarakat.
Selain itu, pembatasan sosial berskala besar juga meliputi sejumlah poin. Di antaranya peliburan sekolah dan tempat kerja hingga pembatasan kegiatan di tempat umum.

Berikut bunyi UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU KK), di bagian yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Pasal 59
(1) Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
(2) Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.
(3) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
(4) Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar
berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai
pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 60
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dasar Hukum Darurat Sipil

Darurat Sipil diatur dalam Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Dampak status darurat sipil sangat ngeri. Apa saja? Berikut ini tindakan yang dapat dilakukan bila status darurat sipil sesuai Perppu Nomor 23 Tahun 1959 era Presiden Sukarno itu:

(1) Penguasa Darurat Sipil berhak mengadakan peraturan-peraturan untuk membatasi pertunjukan-pertunjukan, percetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar.

(2) Penguasa Darurat Sipil berhak atau dapat-menyuruh atas namanya pejabat-pejabat polisi atau pejabat-pejabat pengusut lainnya atau menggeledah tiap-tiap tempat, sekalipun bertentangan dengan kehendak yang mempunyai atau yang menempatinya, dengan menunjukkan surat perintah umum atau surat perintah istimewa.

(3) Penguasa Darurat Sipil berhak akan dapat menyuruh memeriksa dan mensita semua barang yang diduga atau akan dipakai untuk mengganggu keamanan serta membatasi atau melarang pemakaian barang itu.

(4) Penguasa Darurat Sipil berhak mengambil atau memakai barang-barang dinas umum.

(5) Penguasa Darurat Sipil berhak memeriksa badan dan pakaian tiap-tiap orang yang dicurigai serta menyuruh memeriksanya oleh pejabat-pejabat Polisi atau pejabat-pejabat pengusut lain

(6) Penguasa Darurat Sipil berhak membatasi orang berada di luar rumah.

(7) Penguasa Darurat Sipil berhak:
1. mengetahui,semua berita-berita serta percakapan-percakapan yang dipercakapkan kepada kantor tilpon atau kantor radio, pun melarang atau memutuskan pengiriman berita-berita atau percakapan-percakapan dengan perantaraan tilpon atau radio.
2. membatasi atau melarang pemakaian kode-kode, tulisan rahasia, percetakan rahasia, tulisan steno, gambar-gambar,tanda-tanda, juga pemakaian bahasa-bahasa lain dari pada bahasa Indonesia;
3. menetapkan peraturan-peraturan yang membatasi atau melarang pemakaian alat-alat telekomunikasi sepertinya tilpon, tilgrap, pemancar radio dan alat-alat lainnya yang ada hubungannya dengan penyiaran radio dan yang dapat dipakai untuk mencapai rakyat banyak, pun juga mensita atau menghancurkan perlengkapan-perlengkapan tersebut

Sumber : [url]https://news.detik.com/berita/d-4958394/jokowi-minta-pembatasan-sosial-skala-besar-ini-bedanya-dengan-karantina-wilayah [/url]

===================================================

Klo di wilayah ane sih udah isolasi jalan sendiri emoticon-I Love Indonesia
Diubah oleh kucingnyapakrt
profile-picture
profile-picture
profile-picture
sebelahblog dan 4 lainnya memberi reputasi
5
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
Halaman 1 dari 2
Efek Darurat Sipil, Penguasa Berhak Batasi Orang di Luar Rumah
30-03-2020 17:45
Quote:physical distancing

berarti udah mulai lunak.. nggak keras kepala lagi.. udah mulai mau dengerin sarannya who
tinggal tahap lockdown selanjutnya

memang harus dipaksa ... ya walau udah telat juga waktunya
gerakan himbauan social distancing udah gagal menurut ane
0 0
0
Lihat 2 balasan
Memuat data ..
Efek Darurat Sipil, Penguasa Berhak Batasi Orang di Luar Rumah
30-03-2020 17:57
darurat sipil udah paling mentok berarti.
mentokin aja sekalian kalo begitu.
0 0
0
Efek Darurat Sipil, Penguasa Berhak Batasi Orang di Luar Rumah
30-03-2020 18:02
menanti seperti apa dan bagaimana isi dari pp yang akan dikeluarkan oleh pemerintah nantinya
0 0
0
Efek Darurat Sipil, Penguasa Berhak Batasi Orang di Luar Rumah
30-03-2020 18:03
Setuju,udah saatnya ditegasin dengan pengerahan aparat biar warganya tetep dirumah

harus tegas,kalau ga tegas sama aja pasti

Untuk solusi rakyat kecil yang upah harian, contoh ridwan kamil, bisa potong gaji pns, dewan, pejabat utk subsidi biaya hidup rakyat kecil.

ini corona udah bukan main main,ancaman nyata
0 0
0
Efek Darurat Sipil, Penguasa Berhak Batasi Orang di Luar Rumah
30-03-2020 18:08
Berarti Karantina rasa Lockdown.
Pemerintah bisa leluasa bubarin kumpulan orang, pentungin orang yang ngeyel, penjarain orang yang susah diatur, tanpa keluar biaya banyak untuk urus logistik kasih makan orang2.
profile-picture
ladies.hunter01 memberi reputasi
1 0
1
Efek Darurat Sipil, Penguasa Berhak Batasi Orang di Luar Rumah
30-03-2020 18:09
kata ane sih sejak awal maret harusnya langsung berlakukan darurat sipil.
karena corona itu ancaman luar biasa.
tapi ga mungkin. karena kalo belum apa2 terus ujug2 langsung berlakukan darurat sipil pasti banyak yang protes.
0 0
0
Efek Darurat Sipil, Penguasa Berhak Batasi Orang di Luar Rumah
30-03-2020 18:10
Penguasa...penguasa...
berilah hambamu uang
Beri hamba uang 2x

emoticon-Kaskus Radio emoticon-Kaskus Radio
0 0
0
Efek Darurat Sipil, Penguasa Berhak Batasi Orang di Luar Rumah
30-03-2020 18:11
Gini pak..

Skrg melihat data saja pak.. Untuk membantu warga miskin ( ukm, sektor informal hingga pedagang asongan ) untuk memberikan bantuan langsung berupa beras, telur, sayuran dll, jadi jangan kasi berupa dana, hingga kebutuhan LPG pemerintah yg memberikan gratis. Jadi semua pusat yg atur hingga distribusinya ( semoga dibantu militer )

Jadi jabodetabek bisa di karantina dengan bantuan militer, dengan catatan Toko sembako dan apotik/puskesmas tetap buka untuk memenuhi kebutuhan orang menengah ke atas,

Dan kebijakan ini, kalu bisa di dahulukan, sehingga bisa memberikan rasa kepercayaan kpd pemerintah dan ketenangan di masyarakat. Baru intruksi karantina wilayah, Sebenrnya tanpa perlu di karantina, banyak warga yg sudah takut dengan covid 19 ini, dengan tdk keluar rumah dan keluar hanya membeli sembako ( diluar buruh/karyawan )

Masalah penangguhan kredit cicilan itu nanti setelah kebijakan bagi bagi sembakonya berhasil,
profile-picture
jamkecil memberi reputasi
1 0
1
Efek Darurat Sipil, Penguasa Berhak Batasi Orang di Luar Rumah
30-03-2020 18:16
tapi kelompok HAM, hukum, oposisi, ane rasa ga bakalan mau darurat sipil.. emoticon-Traveller
profile-picture
profile-picture
ShadowSin dan scorpiolama memberi reputasi
2 0
2
Lihat 1 balasan
Memuat data ..
Efek Darurat Sipil, Penguasa Berhak Batasi Orang di Luar Rumah
30-03-2020 18:17
Siapin dana lebih gaes..emoticon-Big Grin

Batasin aktifitas anak di luar rumah aja...

Siapin makanan ringan ... paket data ..


Palagi anak libur skulah ... tugas di kirim WA
profile-picture
checkedusername memberi reputasi
1 0
1
Efek Darurat Sipil, Penguasa Berhak Batasi Orang di Luar Rumah
30-03-2020 18:31
Efek Darurat Sipil, Penguasa Berhak Batasi Orang di Luar Rumah
profile-picture
profile-picture
ladies.hunter01 dan longneversee memberi reputasi
2 0
2
Efek Darurat Sipil, Penguasa Berhak Batasi Orang di Luar Rumah
30-03-2020 18:33
Langsung aja pake uu karantina. Jgn pelit lah
0 0
0
Efek Darurat Sipil, Penguasa Berhak Batasi Orang di Luar Rumah
30-03-2020 18:36
ironisnya ketika lokdon2, karantina, darurat sipil atau apapun itu namanya telah berlalu dan kehidupan kembali normal, tapi justru saat itulah makin banyak yang terinfeksi, sakit dan mati dan semua kembali kacau
0 0
0
Efek Darurat Sipil, Penguasa Berhak Batasi Orang di Luar Rumah
30-03-2020 18:38
masalahnya dikasih makan gak tuh?

Masa yang dikasih bantuan orang berpenghasilan kebawah doang

Ntar yang menengah pada maling pak kalo gak dikasih makan emoticon-Takut
0 0
0
Efek Darurat Sipil, Penguasa Berhak Batasi Orang di Luar Rumah
30-03-2020 19:00
Quote:Original Posted By jamkecil
Penguasa...penguasa...
berilah hambamu uang
Beri hamba uang 2x

emoticon-Kaskus Radio emoticon-Kaskus Radio


Oh ya andai kata dunia tak ada Corona emoticon-Kaskus Radioemoticon-Kaskus Radio
profile-picture
jamkecil memberi reputasi
1 0
1
Lihat 1 balasan
Memuat data ..
Efek Darurat Sipil, Penguasa Berhak Batasi Orang di Luar Rumah
30-03-2020 19:14
Quote:Original Posted By 54m5u4d183
menanti seperti apa dan bagaimana isi dari pp yang akan dikeluarkan oleh pemerintah nantinya

UU Nomor 23 Tahun 1959
==================================
Quote:Original Posted By infolooker
Setuju,udah saatnya ditegasin dengan pengerahan aparat biar warganya tetep dirumah

harus tegas,kalau ga tegas sama aja pasti

Untuk solusi rakyat kecil yang upah harian, contoh ridwan kamil, bisa potong gaji pns, dewan, pejabat utk subsidi biaya hidup rakyat kecil.

ini corona udah bukan main main,ancaman nyata



Quote:Original Posted By HillmanAdhi
Berarti Karantina rasa Lockdown.
Pemerintah bisa leluasa bubarin kumpulan orang, pentungin orang yang ngeyel, penjarain orang yang susah diatur, tanpa keluar biaya banyak untuk urus logistik kasih makan orang2.

Media juga bisa dibredel gan. Kalau UU Nomor 24 Tahun 2007 kan kagak

==================================

Quote:Original Posted By kucingnyapakrt
tapi kelompok HAM, hukum, oposisi, ane rasa ga bakalan mau darurat sipil.. emoticon-Traveller

Mereka gigit jari gan...pikir mereka wiwi bisa didikte, eh malah lebih ekstrim emoticon-Leh Uga
0 0
0
Lihat 1 balasan
Memuat data ..
Efek Darurat Sipil, Penguasa Berhak Batasi Orang di Luar Rumah
30-03-2020 19:16
Quote:Original Posted By r3tfl4g
UU Nomor 23 Tahun 1959
==================================




Media juga bisa dibredel gan. Kalau UU Nomor 24 Tahun 2007 kan kagak

==================================


Mereka gigit jari gan...pikir mereka wiwi bisa didikte, eh malah lebih ekstrim emoticon-Leh Uga


Nanti diliat PP Karantina seperti apa dan bagaimana isinya
0 0
0
Lihat 1 balasan
Memuat data ..
Efek Darurat Sipil, Penguasa Berhak Batasi Orang di Luar Rumah
30-03-2020 19:29
pemerintah beserta wakil rakyat mesti secepatnya bikin peraturan yang pas.

jangan seperti kasus tegal kemaren...sok belagak lokdon, giliran diprotes rakyat kecil , pemda nya malah nyungsep kliatan bloon nya... emoticon-Cape d...

boroboro keren...yang seperti itu cuma jadi ketawaan publik saja.

emoticon-Ngakak
0 0
0
Efek Darurat Sipil, Penguasa Berhak Batasi Orang di Luar Rumah
30-03-2020 19:36
Beuh, darurat sipil ini udah skala paling tinggi kali yah, total lockdown kyk di Wuhan.
0 0
0
Efek Darurat Sipil, Penguasa Berhak Batasi Orang di Luar Rumah
30-03-2020 20:20
Quote:Original Posted By r3tfl4g
Mana pake PP lagi gan... malah udah lompat tuh UU DARURAT emoticon-Leh Uga


Mahfud Md mengaku sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) Karantina Wilayah sebagai pelaksana UU Kekarantinaan Kesehatan. UU itu disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2018, tapi PP-nya tidak kunjung dibuat setelah 2 tahun berlalu
0 0
0
Lihat 1 balasan
Memuat data ..
Halaman 1 dari 2
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2020, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia