GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut kebijakan pembatasan pengoperasian transportasi publik yang dikelola pemerintah daerah.
Transportasi umum yang Senin (16/3/2020) ini hanya beroperasi selama 12 jam dari pukul 06.00-18.00, mulai Selasa (17/3/2020) frekuensinya akan dinormalkan kembali.
“Sesuai arahan Bapak Presiden terkait penyelenggaraan kendaraan umum massal untuk masyarakat."

"Maka kami kembali menyelenggarakan dengan frekuensi tinggi untuk penyelenggaraan kendaraan umum di Jakarta,” kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Senin (16/3/2020) malam.

Anies Baswedan menjelaskan, transportasi yang jadwalnya dikembalikan normal yakni Bus Transjakarta, Kereta Mass Rapid Transit (MRT), dan Kereta Lintas Rel Terpadu (LRT).
Meski jadwalnya dinormalkan kembali, Pemprov DKI Jakarta tetap memberlakukan social distancing measure (pembatasan interaksi) di setiap penumpang.

Upaya ini dilakukan untuk menekan potensi penyebaran virus corona (Covid-19) yang mulai mewabah di DKI Jakarta.
“Kami akan laksanakan dengan social distancing measure secara disiplin."
"Artinya akan ada pembatasan jumlah penumpang per bus dan per gerbong di setiap kendaraan umum yang beroperasi di bawah Pemprov DKI Jakarta.”

“Juga akan ada pembatasan jumlah antrean di dalam halte dan jumlah antrean di dalam stasiun."
"Sekali lagi, tujuannya untuk mengurangi risiko penularan (virus corona),” tambahnya.
Sebelumnya, sejumlah penumpang MRT yang antre sampai ke jalan dan kehujanan, sempat protes dan berdebat dengan petugas.

Hal itu terjadi di Stasiun MRT Istora Mandiri di Jalan Sudirman, depan BEI, Jakarta Selatan, Senin (16/3/2020) sore.
Perdebatan dikarenakan petugas tetap memaksa penumpang antre di jalan meski hujan mengguyur.

"Beberapa penumpang yang kehujanan karena antre di luar sempat berdebat dengan petugas," ungkap Ineke Novianty, salah satu calon penumpang MRT kepada Wartakotalive, Senin (16/3/2020).
Menurut Ineke, sebelum perdebatan terjadi, petugas menjawab pertanyaan beberapa penumpang dengan baik.
"Mungkin karena banyak yang nanya, petugasnya dari sabar jadi emosi."

"Sehingga penumpang lain jadi marah."
"Mereka tanya kenapa antre sampai di luar, kenapa enggak antre dari tangga, dan berapa menit antre," papar Ineke.
Karena banyak pertanyaan itulah, petugas MRT terpancing emosinya dan menimbulkan perdebatan di Stasiun MRT Istora Mandiri.

"Bahkan petugasnya sampai bilang, 'mbak jangan salahin petugas, salahin gubernurnya yang bodoh'. Gitu kata petugasnya," beber Ineke.
Mendengar hal itu pun, penumpang lain yang protes menjadi terdiam dan berupaya tenang.
"Habisnya, udah kebijakan gubernur gitu, mau diapain," ucapnya.

Pembatasan jam operasional MRT menimbulkan antrean dan penumpukan penumpang di sejumlah stasiun MRT, Senin (16/3/2020) sekira pukul 17.30.
Di antaranya, di Stasiun MRT Istora Mandiri di Jalan Sudirman.
Bahkan, calon penumpang mengantre hingga puluhan meter dan sampai ke ruas jalan di pintu masuk Stasiun MRT.

Ineke Novianty, salah satu calon penumpang mengatakan, antrean terjadi sejak pukul 16.30.
"Ini karena jam operasi MRT cuma sampai pukul 18.00."
"Jadi pekerja yang masuk buru-buru pulang untuk bisa masuk MRT," kata Ineke kepada Wartakotalive, Senin (16/3/2020).

Menurutnya, kondisi hujan membuat antrean calon penumpang tetap mengular sampai ke jalan.
"Jadi yang antre sampai di luar dan di jalan, jadi kehujanan. Besok yang naik MRT supaya bawa jas hujan atau payung," saran Ineke.
Untuk mencegah penyebaran virus corona, Gubernur DKI Jakarta Anies Bawesdan memang membatasi jam operasional sejumlah angkutan massal termasuk MRT.

MRT yang semula jadwal keberangkatannya tiap 5 menit dan 10 menit, sejak Senin (16/3/2020) diubah menjadi tiap 20 menit.
"Rangkaian MRT yang setiap hari beroperasi tiap 16 rangkaian, tinggal 4 rangkaian."
"Waktu operasi yang semula jam 5 pagi sampai jam 24 00, sekarang hanya jam 6 pagi sampai jam 6 sore," jelas Anies Baswedan, Minggu (15/3/2020).
Jokowi: Kurangi Antrean di Moda Transportasi
Sementara, Presiden Jokowi menginstruksikan pemerintah daerah tetap menyediakan dan mengoperasikan transportasi umum bagi masyarakat.
Jokowi juga berharap, ada sejumlah kebijakan yang diambil oleh perusahaan transportasi publik tersebut, sehingga tidak menimbulkan keramaian dan kepadatan penumpang.

Hal itu tekait pembatasan sejumlah transportasi publik akibat mewabahnya virus corona (Covid-19) di Indonesia.
"Transportasi publik tetap harus disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," kata Jokowi.
Pemerintah juga memastikan transportasi publik tetap berjalan secara normal.

"Dengan catatan, meningkatkan tingkat kebersihan moda transportasi tersebut, baik itu kreta api, bus kota, MRT, LRT, bus transjakarta," jelas Jokowi.
Jokowi meyakini pemerintah akan terus melakukan upaya agar tak ada kerumunan atau antrean yang mengakibatkan kepadatan di transportasi publik.
Karena, dikhawatirkan kerumunan orang bisa meningkatkan penyebaran virus corona (Covid-19)

"Yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrean dan mengurangi tingkat kepadatan orang di dalam moda tranportasi tersebut."
"Sehingga kita bisa menjaga jarak satu dengan lainnya," ucap Jokowi. (*)

gubernur bodoh

Setelah petugas mengafirmasi gubernur bodoh para calon penumpang terdiam