Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo akan segera mengumumkan kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara. Pada Senin (2/3/2020), Jokowi sudah mengumumkan empat kandidat yang bakal menduduki posisi itu. 



Mereka adalah Komisaris Utama PT Pertamina (persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok alias BTP, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tumiyana, dan Bupati Banyuwangi Azwar Anas.

Lalu, siapa yang akan dipilih Jokowi?

"Dari empat orang tentu kemudian kita bisa tebak, Ahok paling punya (peluang) sebesar itu," kata Pakar Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah kepada detik.com, Minggu (8/3/2020), seperti dikutip CNBC Indonesia, Senin (9/3/2020).

Menurut dia, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur membutuhkan sosok yang teruji. Ia tidak hanya sekadar berwacana hingga pandai berkata-kata.

"Jadi orang yang punya pengalaman memimpin ibu kota negara dan ia teruji orangnya punya kompetensi, punya kapabilitas, punya kapasitas untuk memimpin ibu kota negara," ujar Trubus.

Selain Ahok yang pernah menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Trubus menilai kandidat lain belum cocok untuk kepala Badan Otorita IKN. Ia mencontohkan Bambang Brodjonegoro yang belum punya pengalaman untuk mengelola kota.

Sementara Azwar Anas, meski menjadi pimpinan daerah, tapi ruang lingkup kepemimpinan tidak sebesar ibu kota negara. Sementara Tumiyana lebih menguasai teknis pembangunan di lapangan.

Kendati demikian, bukan berarti nama Ahok 'bersih' dari kritikan. Pekan lalu, alumni Aksi 212 yang menamakan diri Mujahid 212 menolak Ahok sebagai kandidat kuat kepala Badan Otorita IKN.

Dalam keterangan tertulis kepada CNN Indonesia, Kamis (5/3/2020), yang dikutip CNBC Indonesia pada Jumat (5/3/2020), Ketua Muhajid 212 Damai Hari Lubis mengutarakan sederet alasan menolak Ahok sebagai calon pemangku jabatan itu.

"Sebagai calon kepala daerahnya [Ibu Kota Negara] adalah Ahok, maka kami katakan dan nyatakan secara tegas, kami menolak keras Ahok lantaran fakta-fakta pribadi Ahok merupakan seorang jati diri yang memiliki banyak masalah," kata Damai.

Kuasa Hukum Rizieq Shihab itu mengungkit kembali penodaan agama yang dilakukan Ahok pada 2016. Dia menyebut Ahok, yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, tak pantas karena telah menghina umat Islam dengan menyinggung Surat Al-Maidah ayat 51. Ahok telah menjalani hukuman penjara akibat pernyataa itu. Dia dipenjara di Mako Brimob, Depok, selama dua tahun (dipotong remisi tiga bulan 15 hari).

Selain soal kepribadian, kata Damai, Ahok juga punya beberapa kasus saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dia mengutip pernyataan pengamat energi Marwan Batubara yang pernah menuding Ahok terlibat korupsi Rumah Sakit Sumber Waras, proyek reklamasi di utara Jakarta, dan Taman BMW.

"Sebelum permasalahan isu korupsi Ahok terselesaikan secara transparan kepada publik, kami nyatakan kami menolak Ahok tidak terbatas CEO IKN, melainkan juga termasuk minta agar Erick Thohir mencopot Ahok dari posisi Komisaris Utama Pertamina," ujar Damai.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...owi-pilih-ahok

kalau kata saudara seiman saya ahok lebih cocok jadi gubernur Wuhan gan