News
Batal
KATEGORI
link has been copied
Pengumuman! Segera Daftarkan Komunitas Kalian Disini
173
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5e603140af7e931e71465551/mungkinkah-negara-mengakui-agama-lokal-nusantara
Mungkinkah Negara Mengakui Agama Lokal Nusantara? 5 min read  6 days ago Sumber foto: Medisiana.com  2,817 total views, 441 views today Oleh : Syamsurijal (Peneliti Balai Litbang Agama Makassar) Menjelang akhir 2017. Persisnya, Selasa, 7 November 2017. Mahkamah Konstitusi  menegaskan dalam amar putusannya, bahwa kata ‘Agama’ dalam pasal 61 ayat 10, serta pasal 64 ayat (2) Undang-Undang (U
Lapor Hansip
05-03-2020 05:52

Mungkinkah Negara Mengakui Agama Lokal Nusantara?

Mungkinkah Negara Mengakui Agama Lokal Nusantara?
5 min read
 6 days ago

Mungkinkah Negara Mengakui Agama Lokal Nusantara?

Sumber foto: Medisiana.com


 2,817 total views, 441 views today


Oleh : Syamsurijal (Peneliti Balai Litbang Agama Makassar)
Menjelang akhir 2017. Persisnya, Selasa, 7 November 2017. Mahkamah Konstitusi  menegaskan dalam amar putusannya, bahwa kata ‘Agama’ dalam pasal 61 ayat 10, serta pasal 64 ayat (2) Undang-Undang (UU) No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24/2013 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.
Keputusan MK ini, secara terang memutuskan kebolehan pencantuman agama lokal, atau aliran kepercayaan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Keputusan MK ini disambut gembira oleh penganut agama lokal di nusantara. Sekian lama agama lokal, semisal Sunda Wiwitan, Kaharingan, Allu Tudolo, Tolotang, dan lainnya, tak pernah diakui keberadaannya, bahkan untuk sekadar dicantumkan dalam kolom agama di KTP.
Keputusan MK tersebut, seakan membentangkan harapan baru untuk para penghayat agama lokal di Indonesia.
Namun, benarkah dengan keputusan MK ini, agama lokal nusantara lantas otomatis menjadi agama yang diakui di Indonesia? Diperlakukan persis sama dengan agama-agama lainnya, yang telah diakui dan sering disebut-sebut sebagai agama resmi tersebut?
Jika melihat gelagat dan perkembangan setelah keluarnya keputusan MK itu, kiranya harapan itu masih sekadar angan-angan yang sulit dijangkau.
Pemerintah sendiri belum melakukan langkah-langkah riil menuju ke arah pengakuan yang sungguh-sungguh. Salah satunya, beberapa regulasi yang justru menjadi jangkar pengekang agama-agama lokal tersebut, belum dicabut.
Beberapa aturan yang dimaksud, setidaknya, begitulah pandangan aktivis kebebasan beragama, berpotensi mendiskriminasi para penghayat agama lokal.
Sutanto (2011), secara terang benderang menyatakan; “Diskriminasi, kriminalisasi (dan kekerasan) terhadap Penghayat Kepercayaan (penganut agama lokal) justru diundangkan atau di dasarkan pada kebijakan.”
Di antara beberapa kebijakan yang dianggap membelenggu agama lokal, salah satu yang patut didedahkan di sini, adalah UU No.1/PNPS/1965 tentang penodaan agama.
Aturan ini memang tidak secara spesifik mengatur persoalan agama lokal. Tetapi, selain dalam aturan ini hanya mematok enam agama yang diakui negara, juga karena sejarah munculnya aturan ini secara politis diciptakan untuk menyingkirkan agama lokal.
Syarat Agama
Seturut pandangan Intan, yang dikutip Samsul Maarif (2018), munculnya UU No.1/PNPS/1965, disinyalir berlatar adanya usulan Departemen Agama pada 1961, tentang syarat untuk disebut agama.
Untuk disebut agama, sebagaimana juga disebutkan Mulder (1978), syaratnya antara lain: memiliki kitab suci, meyakini Tuhan YME, ada nabinya dan dilengkapi sistem hukum bagi pemiliknya.
Jika tidak memenuhi syarat yang dimaksud, kepercayaan tertentu tidak bisa disebut agama.  Menganggap agama, tapi tidak memenuhi syarat-syarat agama, sebagaimana yang diajukan Departemen Agama, di situlah orang atau kelompok tertentu bisa dianggap melecehkan agama.
Aturan ini dikeluarkan, karena Penghayat Kepercayaan dan Agama Lokal yang sebelumnya diberi kebebasan oleh rezim Soekarno, dianggap sering merecoki lima agama-agama besar yang ada.
Beberapa dari praktik keagamaan yang mereka lakukan ‘dianggap’ mirip atau meniru agama-agama yang sebelumnya telah menjadi agama ‘resmi’ negara tersebut.
Dalam perjalannya, aturan ini beberapa kali mendapat kritikan bahkan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Namun, sampai hari ini, aturan tersebut masih tetap menjadi salah satu regulasi yang mengatur kehidupan beragama di Indonesia.
Selama aturan-aturan yang menjadi akar diskriminasi terhadap agama lokal, belum dibicarakan dengan serius, maka sejatinya, pengakuan yang sungguh-sungguh terhadap agama lokal ini tidak akan pernah terjadi.
Selain itu untuk menuju pengakuan agama lokal yang sungguh-sungguh, pemerintah perlu memiliki politics of recognition yang jelas terhadap agama lokal.
Orde Baru
Sejauh ini, politik pemerintah terhadap agama lokal sekadar penopang dari takhta. Contoh yang bisa saya ajukan di sini adalah, politik pemerintahan Orde Baru pada agama lokal
Di masa pemerintahan Orde Baru, beberapa aturan terkesan memberikan angin segar pada agama lokal atau aliran kepercayaan. Misalnya, dengan ditetapkannya TAP MPR 1973. Tap ini menyatakan bahwa kepercayaan atau agama lokal dan agama lain adalah bentuk kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa (Maarif, 2018).
Kedudukan keduanya sama-sama sah. Menurut Anas Saidi (2004), aturan ini seakan menunjukkan bahwa Soeharto memiliki komitmen yang kuat terhadap agama lokal (kejawen).
Namun, jika menengok kembali pada masa dua tahun setelah Soeharto berkuasa, dimana Ia telah membubarkan 100 lebih agama lokal atau aliran kebatinan, pengakuan tersebut terasa janggal. Apalagi pada 1988, Presiden Soeharto meminta semua aliran kebatinan dan agama lokal tersebut untuk kembali pada induknya.
Dalam hal ini, Soeharto memberikan pengakuan atau sebaliknya menyingkirkan kepercayaan tertentu, sama sekali tidak terkait ideologi apapun atau adanya political will yang sungguh-sungguh mengakui atau menolak kepercayaan bersangkutan.
Baik memberi pengakuan terhadap agama lokal atau sebaliknya menyingkirkannya, semua dilakukan dalam kerangka kalkulasi politik untuk menopang kekuasaannya.
Dalam masa dua tahun awal kepemimpinannya, Soeharto menghabisi lebih kurang 100 agama lokal, hanya karena ingin mendapatkan dukungan dari kelompok agama resmi, khususnya Islam, dalam menghabisi sisa kekuatan Soekarno.
Tetapi, begitu Islam, khususnya yang Islam politik dilihatnya terlalu jauh bermain politik, Soeharto berbalik menekan Islam politik tersebut dan berbaik-baik dengan para penganut agama lokal. Akan hal ini Hefner (2001:45) sampai pada kesimpulan:
 “Apa yang membimbing Soeharto sepanjang kariernya, sebagaimana banyak diperkirakan orang, bukanlah terhadap ideologi yang tetap….Obsesi Soeharto adalah kekuasaan dan dengan senang hati ia akan mengubah baju ideologisnya untuk mempertahankan kekuasaan.”
Kepentingan politik penguasa semacam inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa agama lokal sulit untuk mendapat pengakuan yang sungguh-sungguh hingga hari ini.
Harus diakui, di antara Presiden yang pernah berkuasa di Indonesia, satu-dua ada yang memiliki political will untuk mengakui agama lokal secara sungguh-sungguh.
Di antaranya, bisa disebutkan Gusdur, dan mungkin juga Jokowi, tetapi sering kali, mereka tidak mendapat dukungan dari pejabat negara yang lain.
Terakhir, yang tak kalah pentingnya dalam rangka pengakuan agama lokal, adalah mendekonstruksi pengetahuan tentang agama.
Pengetahuan Barat
Selama ini, pengetahuan tentang agama didominasi oleh pengetahuan barat yang menempatkan agama lokal sebagai agama-agama primitif. Bahkan, jika kita mencermati definisi agama yang dibangun oleh para ahli dari barat, agama lokal memang tidak dianggap sebagai agama.
Rita Smith dan Susan Rodgers, misalnya,  menyebutkan, syarat agar bisa disebut sebagai agama adalah;  monoteistik, menyandang kitab, memiliki nabi dan mempunyai komunitas internasional.
Syarat-syarat ini tidak mungkin secara utuh dapat ditemukan pada agama-agama lokal.  Apalagi,  Jane Monnig menambahkan secara implisit, bahwa yang bisa disebut agama adalah yang membawa spirit modernisme.
Pandangan ini, sebagaimana Rita Smith dan Monnig kemukakan ini, sama-sama bias agama-agama besar yang ada di dunia. Pengetahuan semacam inilah yang perlu direkonstruksi.
Tiga hal yang disebutkan tadi, perlu dilakukan, jika kita sungguh-sungguh menginginkan agama lokal ini diakui di buminya sendiri.
Tanpa itu, maka sebagaimana yang sudah-sudah, isu soal agama lokal ini hanya sekedar bagian dari membangun dan menopang takhta.
Selama itu masih terjadi, selama itu pula mengakui Agama Lokal Nusantara sebagai agama resmi hanya sekadar angan-angan belaka. (*)


https://blamakassar.co.id/2020/02/28...al-nusantara/


sepertinya nggak mungkin, jika ada pihak yang keberatan karena mempengaruhi status negara yang berpenduduk agama xxxxx terbesar di dunia
profile-picture
profile-picture
profile-picture
4iinch dan 17 lainnya memberi reputasi
18
Tampilkan isi Thread
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
Halaman 2 dari 6
Mungkinkah Negara Mengakui Agama Lokal Nusantara?
05-03-2020 07:34
yang sering jadi masalah kan ketika kepercayaan lokal tersebut bersentuhan dengan agama yang enoh.
0 0
0
Post ini telah dihapus oleh azhuramasda
Mungkinkah Negara Mengakui Agama Lokal Nusantara?
05-03-2020 07:35
Di dalam UUD 1945 diakui sih... Tapi ga tau UUD 1945 nya diakui ga?
0 0
0
Mungkinkah Negara Mengakui Agama Lokal Nusantara?
05-03-2020 07:39
kapitayanemoticon-Jempol
0 0
0
Mungkinkah Negara Mengakui Agama Lokal Nusantara?
05-03-2020 07:42
Mau diakui atau tidak, meraka bakal susah untuk melaksanakan kepercayaannya, orang yang sudah di akui saja masih di recoki terus.
profile-picture
akumidtorc memberi reputasi
1 0
1
Mungkinkah Negara Mengakui Agama Lokal Nusantara?
05-03-2020 07:42
ad yg bisa jelasin, kenapa hrus ad Agama di KTP ?
0 0
0
Lihat 4 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 4 balasan
Mungkinkah Negara Mengakui Agama Lokal Nusantara?
05-03-2020 07:42


Quote:Original Posted By th3d4rk
yang sering jadi masalah kan ketika kepercayaan lokal tersebut bersentuhan dengan agama yang enoh.


Yg mana gan? Agak kurang paham nih.

Shinto ya??

emoticon-Ngakak
0 0
0
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 1 balasan
Mungkinkah Negara Mengakui Agama Lokal Nusantara?
05-03-2020 07:44


Quote:Original Posted By seinove
ad yg bisa jelasin, kenapa hrus ad Agama di KTP ?


Supaya pas dikubur gampang, jd kan tinggal liat ktp.

Kata org islam loh itu.
0 0
0
Mungkinkah Negara Mengakui Agama Lokal Nusantara?
05-03-2020 07:44
ternyata sama2 penjajah kita, klo agama lokal ga diakui 🤣
emoticon-Wkwkwk
0 0
0
Post ini telah dihapus oleh azhuramasda
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 1 balasan
Mungkinkah Negara Mengakui Agama Lokal Nusantara?
05-03-2020 07:51
mungkin saja...
di akui untuk di tindas
emoticon-Turut Berduka
Kasian minoritas
0 0
0
Mungkinkah Negara Mengakui Agama Lokal Nusantara?
05-03-2020 07:51
haiyaaa ciilaaka luuwa weelas waaa

Maap yeee spt yg ane selalu bilang dr jaman FC sampe puluhan ID ane diban karena ane ANTI Pembodohan massal waaa!!!!emoticon-Frown

Oowlang Indo ituuw MAJORITAS nyeee lahir IQ rendah dan menderita INFERIORITY Complex Tdk Punyee Jati Diri waaa!!!!

Mereka saking Goblok dan MUNAFIK cenderung lebih percaya dgn sesuatu dr Luar Negeri sendiri waaa!!!!

Padahal agama ituuw cuman Budaya,Hukum,Tradisi sesuatu negara waaa!!!!!==>Yg mo argue sama gw silahkan jgn cuman berani maen Bata doank waaa,bawa PAKAR agama luuw masing2 ane patahkan dgn simple dan lugas waaa!!!!

Sayang nyeee Kaskus terlalu pengecut utk memajukan Anak2 Bangsa,Berita2 Kebenaran ane selalu dihapus dan ane diban waaa!!! emoticon-Frown emoticon-Frown emoticon-Frown emoticon-Najis (S)

Se-jelek2 Agama Kepercayaan lokal mereka lebih Cerdas mampu Cuci Kulup sendiri waaa!!!! emoticon-Ngakak (S):

Mereka tdk MERUSAK dan Melecehkan pemberian sang pencipta yg kata nyeee Maha Sempurna waaa!!!! :idiots:


Maka nyeee Indonesia makin kemari makin Kacaw Balaw Terpuruk krn KUALAT Penghianat sama Leluhur Kakek Moyang kiteee sendiri waaa!!!!




Mungkinkah Negara Mengakui Agama Lokal Nusantara?Siancay siancay omitofu,pale luuw koplak kewaanyakan makan tofu waaa!!!!



Mungkinkah Negara Mengakui Agama Lokal Nusantara?
0 0
0
Lihat 12 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 12 balasan
Mungkinkah Negara Mengakui Agama Lokal Nusantara?
05-03-2020 07:52
maksud dari mengakui ini gmn dl?dimasukan dlm agama yg bs ditulis di ktp atau tidak?
0 0
0
Mungkinkah Negara Mengakui Agama Lokal Nusantara?
05-03-2020 07:58
terserah saja sih ya, asal jgn dari yg lain terus di modif jd versi sendiri dmn malah jd bikin paham yg tak benar...... emoticon-Ngacir





profile-picture
BANNED.USER memberi reputasi
0 1
-1
Mungkinkah Negara Mengakui Agama Lokal Nusantara?
05-03-2020 08:00
Jangan harap... Selama masih ada Golongan yang merasa Paling Benar dan Paling Suci... Jangan Harap emoticon-Ngakak
profile-picture
BANNED.USER memberi reputasi
0 1
-1
Mungkinkah Negara Mengakui Agama Lokal Nusantara?
05-03-2020 08:12
TS taikkk... curhat mulu ngerasa dizolimi...
butuh inilah, butuh itulah, butuh taiklahhh..

emang hak mereka terpenuhi gak sesuai UUD 45???
kalo udah terpenuhi trus protes apalagi???

pengen rumah ibadah???
masak iya nyembah pohon, batu, dan alam butuh tempat khusus untuk ibadah???

apa pengen duit bantuan pemerintah???
ujung-ujung duit doang ini intinyaaa
0 0
0
Lihat 13 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 13 balasan
Post ini telah dihapus oleh azhuramasda
Mungkinkah Negara Mengakui Agama Lokal Nusantara?
05-03-2020 08:18
buat agama jadi ranah privat & nggak diurus negara. biar pemerintah jadi kecil & efektif apalagi basis pajak kita kecil. yang terpenting, jangan paksa orang ikut organised religion walau itu agama2 lokal sekalipun.
0 0
0
Mungkinkah Negara Mengakui Agama Lokal Nusantara?
05-03-2020 08:20
minoritas yang ada di posisi terbawah sih mimpi aja kalau mau diakui......intinya tutup...itu mulut! emoticon-Shutup
0 0
0
Mungkinkah Negara Mengakui Agama Lokal Nusantara?
05-03-2020 08:29
susah. karena ada kepentingan emoticon-Sorry
0 0
0
Halaman 2 dari 6
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2021, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia