Empat kebijakan di bidang sosial-ekonomi yang sangat merugikan masyarakat Indonesia di masa penjajahan

Masa penjajahan Indonesia oleh Belanda dan Jepang merupakan bagian dari sejarah yang sering kita dengar dan pelajari. Kolonialisme dan imperialisme yang diterapkan oleh pemerintah Belanda mengakibatkan perubahan masyarakat di berbagai bidang. Karena tujuan Belanda adalah untuk memperkaya bangsanya sendiri, banyak dari kebijakan yang berlaku sangat merugikan masyarakat Indonesia di masa penjajahan.


Ada beberapa hal yang mampu menarik bangsa Barat, termasuk Belanda, ke Indonesia. 









Selama masa penjajahan, Belanda melakukan monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan dapat didefinisikan sebagai bentuk perdagangan di mana pasar dikuasai oleh satu penjual. Hal ini mengakibatkan penentuan harga yang dilakukan oleh penjual.

Meski begitu, ada beberapa dampak positif dari monopoli perdagangan di masa penjajahan.











Tapi, tentu saja monopoli perdagangan memiliki dampak negatifnya. VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun sejak tahun 1602. Markasnya berada di Batavia, yang kini bernama Jakarta (WikipediaSejarah Nusantara). Pendapatan rempah-rempah terus menurun karena harga ditentukan oleh VOC. Produksi pangan non rempah pun ikut menurun hingga terjadi kelaparan. Akibatnya, angka kemiskinan meningkat dan membuat rakyat semakin menderita.




Selain monopoli perdagangan, ada pula kebijakan kerja yang dikeluarkan di masa penjajahan, beberapa di antaranya diterbitkan di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (WikipediaHerman Willem Daendels). Kebijakan yang dikeluarkan meliputi tiga bidang, yaitu bidang pertahanan dan keamanan, bidang pemerintahan, dan bidang ekonomi sosial.

Kebijakan Belanda di bidang pertahanan dan keamanan termasuk pembangunan benteng pertahanan, pembangunan pangkalan Angkatan Laut di Anyer dan Ujung Kulon, pembangunan Jalan Raya Anyer-Panarukan, pembangunan pabrik senjata, dan peningkatan jumlah tentara.

Di bidang pemerintahan, Belanda mengeluarkan kebijakan meliputi memperbaiki gaji pegawai, memberantas korupsi, membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah, merombak sistem pemerintahan feodal, dan menjadikan Batavia sebagai pusat pemerintahan.

Terakhir, di bidang sosial-ekonomi, terdapat empat kebijakan, yaitu contingenten, verplichte leverantie, preangerstelsel, dan kerja rodi. Contingenten merupakan penyerahan pajak hasil bumi kepada Belanda. Verplichte leverantie adalah kewajiban rakyat untuk menjual hasil panen kepada Belanda sesuai harga yang ditetapkan. Preangerstelsel merupakan kewajiban rakyat Priangan untuk menanam kopi. Terakhir, kerja rodi adalah sistem kerja paksa tanpa upah bagi rakyat Indonesia.

Selain Daendels, Van den Bosch selaku gubernur jenderal Hindia Belanda di Indonesia turut mengeluarkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia di masa penjajahan, yaitu cultuurstelsel atau tanam paksa di tahun 1830. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat Indonesia untuk menanam tanaman pokok.

Tujuan utama tanam paksa adalah untuk mengisi kekosongan kas Belanda, tetapi terdapat berbagai penyimpangan dalam pelaksanaannya. Tanah yang wajib diserahkan seharusnya hanya 1/5, tapi kenyataannya, seluruh tanah wajib diserahkan. Tanah yang ditanami tanaman pun tetap dikenai pajak.

Selain itu, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja sepanjang tahun, padahal seharusnya mereka hanya perlu bekerja selama 66 hari dalam setahun. Kelebihan hasil panen pun tidak dikembalikan ke rakyat. Terlebih, gagal panen ditanggung sendiri oleh petani.

Sumber: Wikipedia
Sumber: Mengintip Kondisi Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan Belanda