Keadaan Banjir Istana Negara

Banjir kembali mengepung Jakarta, Selasa (25/2/2020). Bukan hanya ibu kota, daerah penunjang seperti Bekasi juga jadi wilayah banjir.

Hal ini membuat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan secara tersirat bahwa banjir terjadi karena cuaca.

"Sekarang kita konsentrasi pada penanganan karena cuaca seperti ini akan terjadi beberapa waktu ke depan," ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Pintu Air Manggarai di hari yang sama.

Menurut Anies, sejak dini hari tadi, seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta bekerja di lapangan membantu evakuasi di daerah-daerah terdampak. Pemprov DKI Jakarta juga membangun pos-pos pengungsian.

"Pasokan kebutuhan pokok masyarakat kita siapkan di semua tempat," kata Anies. 


Perihal jumlah wilayah terdampak, eks menteri pendidikan dan kebudayaan itu menyebut ada sekitar 200 RW dari total 2.738 RW. Jumlah RW terdampak masih akan terus bergerak.

"Bagi masyarakat yang butuh bantuan kontak kami di 112," ujar Anies.

Meski begitu, menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, ada pemicu lain mengapa banjir yang terjadi.

Berbicara di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Basuki mengemukakan drainase menjadi salah satu 'biang keladi' banjir yang terjadi di sejumlah daerah di Jakarta.

"Tadi pagi kondisi sungainya yang status siaga 2 di Manggarai dan Karet, yang lainnya masih siaga 4-3. Nanti k kesimpulannya memang drainasenya yang bikin kapasitas lebih kecil dari volume air dan kapasitas hujannya," kata Basuki kepada wartawan.

Basuki mengakui bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR telah melakukan upaya pencegahan banjir. Salah satunya, dengan menyediakan pompa di sejumlah titik rawan banjir.

"Kami membuat pompa di Sentiong, di hilir pompa Ancol. Tapi sekarang open, makanya kalau pasang Kali Item banjir, sekarang udah tender ini mau dibikin pintu kalau air laut pasang nggak bisa lagi masuk," jelasnya.

Selain itu, Basuki mengatakan Kementerian PUPR telah memperbaiki sistem drainase di wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti di wilayah Kemayoran.

"Kalau di Kemayoran kita sudah review drainase sistemnya, termasuk kita besarkan embung Kemayorannya. Makanya sekarang underpass sedikit berkurang 2,4 meter kan tebalnya, karena sebagian sudah masuk ke Kemayoran," jelasnya.

Basuki menegaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam penanganan banjir terus dilakukan. Menurutnya, persoalan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, melainkan juga pemerintah pusat.

"Kalau soal ibu kota negara semua bertanggung jawab, termasuk saya. Jangan dibedakan kewenangan karena ini ibu kota negara. Yang penting jangan ada duplikasi pekerjaan," jelasnya.

sumber_Muhammad Iqbal & Candra Gian Asmara, CNBC Indonesia