Makin Panas Larangan Motor Melintas di Jalan Raya

Beranda

...

Berita dan Politik
Makin Panas Larangan Motor Melintas di Jalan Raya

.r4hma.

24-02-2020 18:36

Makin Panas Larangan Motor Melintas di Jalan Raya

Quote:

MOTOR Plus-online.com - Nurhayati Monoarfa yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI belakangan sering membahas wacana yang menimbulkan pro kontra.

Setelah sebelumnya mewacanakan wewenang penerbitan SIM, STNK dan BPKB dialihkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.

“Saya mendorong agar ada revisi Undang-Undang, hal ini juga demi mengembalikan tugas dan wewenang kepolisian sesuai pasal 30 ayat 4 UUD 1945,” ujar Nurhayati.

Komisi V DPR RI mendorong revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa dalam rilis yang diterbitkan dpr.go.id (3/2/2020).

Belum selesai masalah wacana tersebut, Nurhayati Manoarfa kembali menghembuskan wacana yang tentu saja bikin pemotor meradang.

Belum lama ini muncul kabar bahwa larangan motor masuk ke jalan nasional akan diberlakukan.

Selain itu juga timbul wacana pembatasan jumlah kepemilikan motor mulai menguat

Hal itu diusul oleh Nurhayati Monoarfa, Wakil Ketua Komisi V DPR RI.

Pembahasan tentang pembatasan motor ini disampaikan saat memimpin Rapat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait masukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta RUU Revisi Nomor 38 Tahun 2204 Tentang Jalan.

"Itu mungkin yang harus kita atur kendaraan roda dua ini, di area mana sajakah yang boleh roda dua untuk melintas," kata Nurhayati dikutip dari Kompas.com.

Namun, tidak semua jenis motor bakal dilarang melintas di jalan nasional.

Yang pasti, jika berkaca dari jalan nasional di seluruh dunia, tidak ada roda dua melintas. Dimana pun, di seluruh dunia kecuali di atas 250 cc," lanjut Nurhayati.

Lalu, apa yang menyebabkan larangan motor masuk jalan nasional ini muncul?

Menurut Nurhayati, jalan raya di Jakarta sudah semrawut alias macet.

Untuk itu, pembatasan jumlah motor di Jakarta perlu dilakukan.

Termasuk, pembatasan kepemilikan kendaraan roda dua atau sepeda motor.

Secara lebih spesifik, Nurhayati juga mengemukakan pendapatnya untuk penting diberlakukannya aturan mengenai area mana saja yang diperbolehkan bagi kendaraan roda dua untuk melintas.

Di samping itu, pembatasan jumlah motor di jalan raya itu bukan berarti melarang pemakaian motor sama sekali.

Nurhayati juga menyampaikan pentingnya motor untuk akses masyarakat luas.

"Di tempat-tempat seperti Jakarta, mungkin tidak menjadi masalah karena kendaraan umumnya sudah baik seperti adanya MRT dan lain-lain,"

"Tetapi, di daerah-daerah lain itu mungkin agak kesulitan kalau kendaraan roda dua tidak diakomodir,” pungkas Nurhayati.

sumber berita

Opini TS

Waduhh motor dibawah 250cc dilarang lewat jalur protokol? Yang bener aja nih komisi V DPR jangan mentang-mentang lo punya mobil dari negara berhak larang-larang motor yang banyak di punya kaum susah.

Kalau mau begitu ente yang duduk di gedung DPR/MPR jangan pakai mobil dinas dong pakai aja MRT atau Transjakarta. Lah ini masih pakai mobil dinas ehh dikawal lagi, buat apa pengendara motor bayar pajak. Emangnya siapa yang nyuruh jualan motor di kota besar.

Berani ga tutup pabrik motornya? Dasar wakil rakyat bukannya merakyat malah bodoh pikirannya. Otak sama dengkul kok ya hampir deketan gitu ya? Pembatasan kendaraan bermotor di Jakarta bisa dilakukan kalau mental korup di DPR dan MPR dah di hukum mati semua. Karena sarangnya korup di jabatan wakil rakyat.

Negara akan surplus, maka pembangunan masyarakatnya akan lebih adil dan makmur. Sehingga harga transportasi tidak mahal untuk harian di banding kendaraan bermotor, otomatis kendaraan motor roda dua ga akan ada yang beli. Ujungnya perusahaan motor Jepang pun gulung tikar di kota-kota besar, mereka hanya beralih ke desa-desa.

Maka Indonesia pun membeli motor hanya untuk prestise dimana motor cc 250 keatas yang lebih banyak di beli. Sedangkan untuk cc kecil sudah tak laku lagi. Layaknya di Korea Selatan pengguna motor cc kecil hampir tidak ada, mereka lebih memilih membeli mobil di bandingkan roda dua.

Tapi apa sanggup seperti itu? Sedangkan saat ini jutaan motor menjadi tulang punggung pajak negara. Berapa besar pemasukan negara yang hilang kalau masyarakat tidak menggunakan kendaraan motor roda dua?

Jalan protokol motor tak boleh lewat!

Mampukah DPR melawan jutaan pengangguran yang beralih jadi supir ojol? Ingat rakyat lapar bisa marah dan chaos seperti 98 bisa-bisa wakil rakyat di genosida macam revolusi perancis.

Membuat kebijakan harus berfikir dulu secara menyeluruh, masa sekelas DPR pikirannya kaya anak TK mirip KPAI yang ga ada ilmu, gede bacot doank sih tentang berenang bisa hamil, akhirnya minta maaf ....loh ngapain bacot kalau taunya salah bicara.

Dulu zaman Ahok kan pernah larangan ini hasilnya Ahok di TKO pasukan 212, zaman Anies pun larangan ini mentah, duh daripada lengser lebih cepat

Mending diam saja sekalian...

emoticon-Leh Uga