Fadli Zon Sebut ISIS Bukan Negara, Jawaban Guru Besar UI Ini Menuai Riuh

Suara.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menuai reaksi penonton setelah menyanggah pernyataan anggota DPR Fadli Zon terkait wacana pemulangan WNI eks ISIS.

Bermula ketika Fadli Zon menyinggung pernyataan pemerintah, melalui Menkopolhukam Mahfud MD, yang mempertimbangkan untuk memulangkan anak-anak WNI eks ISIS dengan kondisi tertentu.

Berkaitan dengan pernyataan itu, Fadli Zon menilai pemerintah belum memberikan keputusan final yang detail terkait wacana pemulangan WNI eks ISIS, salah satunya anak-anak dengan kasus tertentu.

"Saya kira pemerintah rasanya belum memberikan keputusan final yang detail, misalnya tadi ada anak-anak. Artinya ada (kemungkinan)," ujar Fadli Zon seperti dikutip Suara.com dari tayangan Mata Najwa bertajuk "Menangkis ISIS" pada Rabu (12/2/2020).

Pernyataan itu ditanggapi juru bicara Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Fadjroel Rachman. Dia mengatakan, yang diperbolehkan untuk dipulangkan adalah anak-anak di bawah 10 tahun, bukan di atas itu.



"Tidak (keputusan) itu sudah final. (Anak-anak) itu untuk pertimbangan kemanusiaannya, tapi tidak untuk mereka yang di atas itu (di atas usia 10 tahun)," kata Fadjroel Rachman.

Kendati begitu, Fadli Zon menilai hal tersebut masih bisa menjadi peluang untuk mengubah sikap pemerintah. Fadli Zon meminta pemerintah untuk melihat hal tersebut kasus per kasus.

"Hal itu menunjukkan masih ada ruang untuk memberikan masukan-masukan juga kepada pemerintah, bahwa lihat dong gini kasus per kasus," kata Fadli Zon.

Hikmahanto Juwana lantas memberikan argumen terhadap Fadli Zon terkait alasan WNI eks ISIS tidak perlu dipulangkan. Menurut dia, ada pembiaran dari Indonesia jika masih menganggap mereka adalah WNI.

"Kalau kita masih menganggap mereka (eks ISIS) WNI, berarti kita membiarkan warga negara kita di luar negeri untuk menyerang pemerintahan yang sah, yakni Irak dan Suriah. Itu tidak mungkin," ujar Hikmahanto.

Menanggapi itu, Fadli Zon mengatakan bahwa ISIS bukanlah negara, melainkan negara semu yang diklaim oleh sejumlah pelaku terorisme.

"Tidak ada yang namanya negara ISIS, itu tidak ada. Itu kan pseudo-state (negara semu). Tidak ada ISIS itu," tutur Fadli Zon.

Namun, argumen Fadli Zon tersebut ditangkis lagi oleh Hikmahanto Juwana. Dia mengibaratkan keberadaan ISIS dengan Israel dan Palestina di mata beberapa negara, termasuk Indonesia.

"Menurut mereka (Irak dan Suriah), ISIS ada. Israel kita anggap tidak ada, tapi Israel ada. Palestina, Indonesia anggap ada, Amerika anggap tidak ada," ujar Hikmahanto yang disambut riuh tepuk tangan penonton di studio.
sumber

☆☆☆☆☆

Satu Almamater, Universitas Indonesia.
Yang satu, lulusan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Jurusan Studi Rusia. Yang satunya lulusan Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Internasional, dan sekarang menjabat sebagai Guru Besar di Universitas Indonesia.

Bisa dibandingkan bagaimana pola pikir keduanya dalam menilai sebuah bentuk negara.

Entah, apa yang melatari Fadli Zon sampai begitu ngotot dan bernafsunya dia membahas dan membela eks WNI anggota ISIS. Sepertinya ini masih ada hubungannya dengan Pilpres 2019, dimana kubu Prabowo memang didukung oleh mereka-mereka yang mengusung isu Khilafah. Dan nampaknya kubu Prabowo menyadari. Tapi kalau Fadli Zon mau bicara hutang budi, seharusnya hal itu sudah selesai. Nyatanya Prabowo kini menjadi Menteri Pertahanan dibawah kendali Presiden Jokowi.

Yang jadi sebuah kelucuan, bahwa Prabowo sebagai Menteri Pertahanan pastinya tahu bahaya yang akan terjadi jika eks WNI anggota ISIS dibiarkan masuk ke Indonesia. Apalagi Prabowo tunduk pada keputusan Presiden Jokowi. Lantas kenapa Prabowo membiarkan Fadli Zon yang notabene adalah anak buahnya di Gerindra berbicara tentang eks WNI anggota ISIS, bahkan bernafsu sekali memberi dukungan kepulangan mereka? Untuk hal ini, ada seorang kaskuser di BP ini berpendapat, bahwa Prabowo nampaknya telah belajar dari PKS mengenai permainan politik 2 kaki. Satu mendukung disana, satu mendukung disini. Berusaha agar terlihat satu jalan dengan pemerintah, tapi juga berusaha agar tidak kehilangan dukungan dari konstituennya yang sangat besar dari kalangan agama garis keras.

Benar apa yang dikatakan oleh Guru Besar UI, Hikmahanto Juwana. Jika Indonesia masih menganggap mereka Warga Negara Indonesia, artinya Indonesia membiarkan warganya menyerang negara lain yang sah secara hukum internasional. Ini tidak bisa dibenarkan. Tapi, yang benar tidak selalu dijalankan oleh negara ini, bahkan mungkin juga oleh negara lain.

Buktinya pihak KBRI justru menolong mereka yang bergabung dengan ISIS untuk kembali ke Indonesia. Padahal apapun alasannya, berperang ataupun tidak, mereka tetap sudah menjadi bagian dari ISIS. Berbaiat kepada ISIS dan Abu Bakar Al Baghdadi.

Satu hal lagi, bahwa Bachtiar Nasir, jelas-jelas memberi bantuan logistik kepada FSA, Tentara Pembebasan Suriah, kelompok pemberontak yang melawan pemerintahan Bashar al-Assad, pemerintahan Suriah yang sah. Tapi hingga kini Bachtiar Nasir tidak diadili.

Padahal menurut UU, siapapun yang ikut berperang atau membantu pemberontakan di negara sahabat yang tidak sedang berperang dengan Indonesia otomatis kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Dan mereka yang memaksa masuk ke wilayah Indonesia diancam dengan hukuman pidana.

Buktinya Bachtiar Nasir masih bisa minum kencing onta. Iya kan?

Pada dasarnya pemerintah Indonesia memang sulit untuk tegas. Padahal ketegasan adalah modal dasar kuatnya negara ini. Siapapun Presidennya, maka ketegasan itu wajib hukumnya. Tak perlu takut dengan demo-demo. Kalau perlu, yang demo andai seorang tokoh dari mereka ditangkap karena membantu pemberontakan di negara lain, ditangkap juga. Apa dasarnya? Negara menjalankan undang-undang. Dan undang-undang bukanlah sekedar pajangan. Dia berfungsi jika dijalankan. Maka jalankanlah. Kalau pemerintah tidak berani atau setengah hati menjalankan undang-undang, maka jangan heran banyak diantara dari mereka yang ngelunjak, merasa bahwa pemerintah takut pada mereka, sehingga mereka selalu berbuat ulah macam-macam.

Apakah pemerintah berani? Kita tunggu saja.