Jakarta - 

Fraksi PPP DPR RI menawarkan dua opsi untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak mau memulangkan WNI eks ISIS ke Indonesia. PPP menilai perlu ada pemetaan dan pendataan para WNI eks ISIS untuk pulang ke Tanah Air.


"PPP berpendapat bahwa keputusan untuk memulangkan atau tidak memulangkan WNI yang berada di wilayah atau negara yang dikuasai atau pernah dikuasai oleh ISIS ini harus dibuat dengan mempertimbangkan banyak hal, di antaranya sebelum keputusan tersebut diambil, maka harus dipetakan secara jelas profil dari para WNI tersebut," kata Ketua F-PPP DPR Arsul Sani kepada wartawan, Rabu (5/2/2020).
Untuk opsi pertama, Arsul mengatakan WNI eks ISIS yang masih menyakini ideologi ISIS tidak dipulangkan ke Tanah Air. Menurutnya, WNI eks ISIS tersebut dibiarkan hidup di negara mereka tinggal dan menjalani proses hukum.

"Bagi mereka yang benar-benar merupakan kombatan ISIS dan meyakini ideologi-ideologi yang dikembangkan ISIS, meski ISIS-nya sudah porak poranda, maka PPP setuju untuk membiarkan mereka berada dan hidup di negara atau wilayah tersebut. Kalaupun mereka harus menjalani proses hukum, maka biarkan otoritas di negara tersebut yang memprosesnya," ujarnya.

Sedangkan bagi WNI eks ISIS yang tertipu oleh ISIS, Arsul menilai tak ada salahnya pemerintah membantu pemulangan ke Indonesia. Namun, dengan catatan, WNI tersebut menjalani proses deradikalisasi.

"Namun bagi WNI yang berada di sana karena tertipu, terperdaya dengan ideologi ISIS namun sudah sadar dan menyesal, maka tidak ada salahnya pemerintah Indonesia membantu kepulangan mereka. Dengan catatan ada proses yang memastikan terjadinya dan berhasilnya deradikalisasi," ucap Sekjen PPP tersebut.
"UU Nomor 5 Tahun 2018 telah memberikan payung hukum yang memadai bagi pemerintah maupun penegak hukum untuk melakukan proses hukum terlebih dahulu maupun proses deradikalisasi terhadap WNI yang tertipu atau terperdaya masuk ISIS," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku tak setuju dengan pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia. Namun, kata Jokowi, hal itu masih perlu dibahas dalam rapat terbatas.
"Kalau bertanya pada saya, ini belum ratas lo ya, kalau bertanya pada saya, saya akan bilang 'tidak'. Tapi masih dirataskan. Kita ini pastikan harus semuanya lewat perhitungan kalkulasi plus-minusnya semuanya dihitung secara detail dan keputusan itu pasti kita ambil di dalam ratas setelah mendengarkan dari kementerian-kementerian dalam menyampaikan. Hitung-hitungannya," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (5/2).


https://m.detik.com/news/berita/d-48...n-wni-eks-isis