Ibu Kota Negara (IKN) akan pindah ke Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2024 mendatang. Otomatis, DKI Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota. Karena itu, statusnya harus diubah. Sebab, saat ini, Jakarta masih menjadi ibu kota dengan UU Khusus.
Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024.

“Kita tahu bahwa saat ini, DKI Jakarta masih menjadi ibu kota dengan UU khusus. Namun, dengan rencana pemerintah pusat memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, pertanyaannya adalah bagaimana status DKI,” kata Tito, saat rapat bersama Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1).
Menurut Tito, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang ditunjuk sebagai leading sector pemindahan ibu kota negara, sedang menyusun draf UU IKN. Karena itu, lanjut Tito, UU Pemprov DKI Jakarta juga harus diubah.

“Usulan Kemendagri kalau UU IKN bisa paralel. Dimana UU IKN di Kaltim dibahas, kemudian diundangkan. Otomatis UU DKI bisa dilaksanakan pembahasannya bersamaan saat itu juga,” imbuh mantan Kapolri ini.

Apabila, pembahasan UU IKN menyusul belakangan, maka opsinya ada dua. Pertama, mengubah Jakarta menjadi pusat ekonomi dan bisnis dengan otonomi khusus. Kedua, menjadi otonomi daerah biasa seperti provinsi lain.
Terkait opsi pertama, Tito mencontohkan seperti yang dilakukan Australia terhadap Kota Canberra. “Mirip-mirip pindah ke Canberra. Dimana Sydney tetap jadi pusat ekonomi dan bisnis nasional,” jelasnya.


https://www.radarpena.id/nasional/20...karta-diubah/

SEBAIKNYA BEGITU

BIAR PELAN2 TERJADI IMGRASI MENUJU KALIMANTAN

JAKARTA TIDAK MACET, BANJIR, SEJUK TAK ADA POLUSI